ASEAN Ajak Presiden Baru AS Menjaga Perdamaian di Asia Tenggara
Menjelang KTT ASEAN, para menteri luar negeri ASEAN mengajak Presiden AS hasil Pemilu 2020 menjaga perdamaian di Asia Tenggara.
Oleh
kris mada
·5 menit baca
JAKARTA, KOMPAS — ASEAN mengajak pemerintahan baru di Amerika Serikat hasil pemilu, yang digelar pada pekan lalu, untuk menjaga perdamaian di Asia Tenggara. Ajakan ini disampaikan di tengah penolakan Presiden AS Donald Trump dan sejumlah politisi Republikan terhadap kemenangan Joe Biden, presiden terpilih AS.
Ajakan itu disampaikan Menteri Luar Negeri Retno LP Marsudi dalam pertemuan para menlu ASEAN (AMM), Selasa (10/11/2020). AMM diselenggarakan secara virtual menjelang rangkaian Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ASEAN, 12-15 November ini.
ASEAN dan negara-negara mitra dijadwalkan menandatangani hingga 80 dokumen dalam KTT yang juga digelar secara virtual itu. Salah satu dokumen adalah kesepakatan Kemitraan Ekonomi Komprehensif Regional (RCEP).
”Dalam AMM, saya menyampaikan isu utama, yaitu, pertama, sebagaimana telah disampaikan Bapak Presiden, kita menyambut baik terpilihnya presiden dan wakil presiden AS dalam pemilu yang baru dilakukan beberapa hari yang lalu,” tutur Retno, di Jakarta.
Presiden Joko Widodo telah menyampaikan selamat kepada Joe Biden dan Kamala Harris yang, menurut hasil penghitungan sementara, terpilih sebagai presiden dan wakil presiden AS 2021-2025. Dalam pernyataan kemarin, Retno tidak menyebut nama ataupun menggunakan istilah ”presiden baru”.
Ia memilih mengajak AS memperkuat kemitraan dengan Indonesia dan ASEAN. Indonesia juga mengajak AS menjadi kekuatan positif untuk perdamaian, kestabilan, dan kesejahteraan kawasan. AS juga diajak menjadi mitra dalam penerapan Pandangan ASEAN tentang Indo-Pasifik.
Selain kepada AS, pendapat Indonesia di AMM juga diarahkan kepada China. Indonesia memantau pembahasan rancangan undang-undang (RUU) tentang penjaga laut dan pantai China. ”Indonesia berharap UU itu tidak berdampak negatif pada perdamaian dan stabilitas di Laut China Selatan,” ujarnya seraya menekankan, Indonesia menghormati hak setiap negara untuk membuat UU.
Dalam RUU itu, China mengizinkan penjaga laut dan pantainya menggunakan senjata api dalam menghadapi kapal asing yang dinyatakan melanggar kedaulatan Beijing. RUU itu dikhawatirkan memicu ketegangan kawasan. China secara sepihak menganggap sebagian Laut China Selatan sebagai perairan teritorialnya. Mahkamah Arbitrase Permanen menyebut klaim China tidak berdasarkan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut (UNCLOS) 1982.
Pilpres AS
Meski Indonesia dan sejumlah negara telah memberikan selamat kepada Biden, justru para politisi AS belum mengakui kemenangan calon presiden AS dari Demokrat itu. Kantor Administrasi Umum (GSA) belum memulai langkah peralihan kekuasaan. Proses itu lazim dilakukan kala terjadi pergantian presiden AS untuk memastikan semua hal teknis terkait penyelenggaraan pemerintahan bisa dilimpahkan ke tim presiden pengganti.
Proses itu lazim dilakukan kala terjadi pergantian presiden AS. Tim dari presiden terpilih berkomunikasi dengan pejabat pelaksana dari pemerintahan presiden yang akan diganti. Hal itu untuk memastikan semua hal teknis terkait penyelenggaraan pemerintahan bisa dilimpahkan ke tim presiden pengganti.
Bahkan, Jaksa Agung AS William Barr meminta para jaksa federal menyelidiki dugaan kecurangan Pemilu 2020. Dalam surat edaran kepada para jaksa federal, Barr meminta penyelidikan dilakukan jika dianggap ada bukti permulaan tentang kecurigaan kecurangan pemilu.
”Saya mengizinkan Anda menyelidiki dugaan kejanggalan pemungutan dan penghitungan suara sebelum penetapan (hasil penghitungan suara) di wilayah tugas Anda. Saya sudah melakukan pada beberapa kasus,” tulisnya dalam surat edaran, Senin.
Direktur Kejahatan Pemilu pada Departemen Kehakiman AS Richard Pilger memprotes edaran itu. Ia mengundurkan diri dari jabatannya beberapa saat setelah menerima edaran. Ia menilai Barr telah membuat keputusan yang dapat melanggar kebijakan untuk tidak turut campur urusan pemilu sebelum ada penetapan hasil resmi yang muktamad. Kebijakan itu sudah berlaku selama 40 tahun.
Sejumlah sumber di Departemen Kehakiman AS menyebut Barr, yang ditunjuk Trump menjadi Jaksa Agung AS pada Februari 2019, terobsesi dengan dugaan kecurangan pemilu selama beberapa pekan terakhir. Ia beberapa kali menanyakan dugaan kecurangan pemilu kepada beberapa penyelidik.
Bahkan, ia menjajaki pengiriman petugas federal untuk memantau proses penghitungan suara. Walakin, hal itu batal dilakukan karena hukum AS melarang petugas federal yang bersenjata mengawal proses pemungutan dan penghitungan suara.
Penyelidikan Senat
Selain Barr, dorongan penyelidikan dugaan kecurangan pemilu juga disampaikan Lindsey Graham, senator Republikan yang juga sekutu Trump. ”Kalau kami (tetap) menguasai Senat, kami mendorong penyelidikan pemilu lewat pos,” ujarnya kepada Fox News.
Trump dan sejumlah Republikan menuding pemilu lewat pos sebagai sumber kecurangan. Mereka tidak pernah menunjukkan bukti atas tudingan itu. Dari sedikitnya 170 juta pemilih pada Pemilu 2020, 65 juta orang memberikan suara lewat pos. Pemilih Demokrat paling banyak memanfaatkan fasilitas pemilu lewat pos.
Atas alasan ada kecurangan, Trump juga masih menolak mengakui kekalahannya. Graham disebut sebagai salah satu orang yang mendorong Trump tidak kunjung mengakui kekalahan. Sementara beberapa orang di sekitar Trump telah meminta Presiden ke-45 AS itu mengakui kekalahan.
Namun, ia memilih mendengar Graham dan orang sejenis. Bahkan, ia tidak henti terus-menerus menuding ada kecurangan di pemilu. Ia menyebut perubahan hasil penghitungan suara sebagai bukti kecurangan.
Padahal, laporan dari berbagai lokasi penghitungan suara menunjukkan perolehan suara berubah karena suara terus dihitung. Proses penghitungan disaksikan oleh perwakilan seluruh peserta pemilu dan hasilnya diumumkan secara terbuka.
Hasil penghitungan suara ditargetkan ditetapkan secara resmi selambat-lambatnya pada awal Desember mendatang. Pada 14 Desember, anggota dewan elektoral akan berkumpul dan secara resmi memilihkan capres atas nama pemilih di setiap daerah pemilihan. Pilihan mereka didasarkan pada hasil pemungutan suara yang berlangsung sejak awal Oktober lalu dan mencapai puncaknya pada 3 November. (AP/REUTERS)