Puluhan Jurnalis dan Perusahaan Media Diadili Terkait Berita Kasus Kardinal Pell
Mahkamah Agung Negara Bagian Victoria mengadili para jurnalis dan organisasi media karena didakwa melanggar aturan ”suppression order” dalam kasus pelecehan seksual Kardinal George Pell. Mereka terancam masuk bui.
Oleh
Mahdi Muhammad
·5 menit baca
Kompas
Kardinal George Pell dikelilingi aparat keamanan dan wartawan di Australia ketika meninggalkan sebuah gedung pengadilan di Melbourne, 26 Juli 2017.
CANBERRA, SELASA — Sejumlah jurnalis terkemuka dan organisasi media di Australia menjalani persidangan dengan tuduhan melanggar aturan pelarangan menyiarkan berita kasus hukum (suppression order) dalam pemberitaan skandal dugaan pelecehan seksual yang dilakukan oleh Kardinal George Pell, mantan kardinal Australia, tahun 2018. Para jurnalis dan organisasi media terancam hukuman penjara dan atau denda jika dalam persidangan terbukti bersalah.
Pada pengadilan tingkat pertama, Kardinal George Pell dinyatakan bersalah melakukan pelecehan seksual terhadap dua anak laki-laki anggota paduan suara saat dirinya menjabat sebagai Uskup Agung Kota Melbourne pada tahun 1990-an. Pada tingkat banding, Kardinal Pell dibebaskan dari segala tuntutan karena hakim menilai para juri tidak memperhatikan seluruh barang bukti yang ada.
Kardinal Pell dibebaskan setelah menjalani masa tahanan selama 13 bulan di sebuah lembaga pemasyarakatan di Negara Bagian Victoria pada awal April 2020.
Jaksa penuntut Lisa de Ferrari, dalam dakwaannya, Senin (9/11/2020), menyatakan, sehari setelah Kardinal Pell dijatuhi hukuman penjara atas pelecehan seksual, warga Australia dapat membaca pemberitaan itu melalui situs berita di luar negeri. The Daily Beast, media yang berbasis di Amerika Serikat, menurut dakwaan Ferrari, adalah salah satu media yang pertama menyampaikan pemberitaan tersebut.
Di dalam dakwaannya, jaksa menyebutkan, setidaknya ada 18 pekerja media, mulai dari jurnalis, editor, hingga penyiar, menghadapi potensi hukuman penjara. Sebanyak 12 organisasi media juga berpotensi dijatuhi denda jika hakim Mahkamah Agung Negara Bagian Victoria menyatakan, mereka bersalah telah melanggar aturan suppression order atau aturan untuk tidak menayangkan atau memberitakan sebuah kasus yang tengah diproses di pengadilan.
GETTY IMAGES/MICHAEL DODGE
Para pewarta, Sabtu (13/4/2019), mendengarkan putusan yang dijatuhkan Hakim Ketua Peter Kidd atas kasus yang menjerat Kardinal George Pell dari luar Pengadilan Melbourne, Australia.
Dikutip dari laman Pemerintah Negara Bagian Victoria, pengadilan bisa mengeluarkan perintah kepada para pihak, terutama media, untuk tidak menayangkan atau memberitakan sebuah kasus yang tengah diproses di pengadilan. Perintah pengadilan itu bisa dikeluarkan dalam kondisi khusus, dengan parameter tertentu, yang diumumkan secara terbuka kepada masyarakat umum.
Aturan itu bisa dikeluarkan untuk melindungi pengadilan dari proses yang tidak fair dalam persidangan. Selain itu, khusus bagi persidangan kasus dugaan pelecehan seksual, aturan ini digunakan untuk melindungi psikologis korban dan keluarganya atau bahkan keselamatan dan keamanan orang-orang yang terlibat di dalamnya secara luas.
Pada saat yang sama, sebelum mengumumkan aturan tersebut, pengadilan harus menyatakan bahwa tujuan utama penyelenggaraan peradilan adalah menjaga kepentingan publik pada sebuah proses peradilan yang adil dan terbuka bagi siapapun juga. Termasuk di dalam kepentingan publik yang dimaksud adalah media untuk mempublikasikan semua informasi yang berkaitan dengan proses peradilan suatu kasus tertentu.
Pemberitaan
Persidangan Kardinal Pell, mantan bendahara Vatikan pada masa Paus Fransiskus, tidak muncul dalam pemberitaan selama proses persidangan berlangsung. Tidak ada publikasi detail dalam format apa pun yang dapat diakses oleh warga Australia, termasuk dari luar negeri. Semua itu dilakukan untuk mencegah terjadinya kesalahan dalam proses persidangan, terutama yang berpotensi memengaruhi penilaian juri.
Surat kabar terkemuka di Melbourne, Herald Sun, menampilkan halaman depan hitam dengan judul berkelir putih yang bertuliskan ”DISENSOR”. Pada halaman depan, redaksi menuliskan bahwa dunia tengah membaca berita yang sangat penting dan relevan dengan warga Victoria. Redaksi juga menuliskan bahwa meski subyek berita adalah tokoh terkemuka, media dilarang menerbitkan detail berita penting itu.
Kompas
Foto bertanggal 21 Juli 2008, Kardinal George Pell ketika mendampingi Paus Benedictus XVI di Sydney, Australia.
Sebuah media daring menuliskan tentang adanya tokoh terkemuka Australia yang juga dikenal di dunia telah dijatuhi hukuman karena kejahatan serius. Tetapi, media tersebut menulis bahwa detail kasus itu tidak dapat dipublikasikan. Media tersebut memberi judul tulisan itu ”Kisah yang Tidak Dapat Kami Laporkan”.
Salah satu terdakwa dalam kasus pelanggaran suppression order itu adalah penyiar radio yang berlokasi di Sydney, Chris Smith. Dia didakwa memberi tahu pendengarnya bahwa dua dari tiga hasil penelusuran di mesin pencarian Google untuk nama yang dirahasiakan adalah situs yang melaporkan dugaan pelecehan seksual itu.
Smith mengatakan, dia tidak bisa memberi tahu pendengarnya tentang tokoh yang dimaksud. Namun, dia memberikan sedikit indikator kepada para pendengarnya seperti tokoh terkenal Australia dan memiliki reputasi yang mendunia.
Alex Lavelle, mantan editor surat kabar The Age di Melbourne, adalah salah satu terdakwa atas sebuah artikel yang menjelaskan bahwa suppression order telah mencegah media tempatnya bekerja melaporkan bahwa seorang tokoh terkenal Australia telah dihukum karena kejahatan serius.
Jaksa Ferrari mengajukan sebuah bukti berupa surat elektronik dari jurnalis senior The Age, Selma Milovanovic, yang dikirim sehari setelah hukuman Pell. Dalam surat elektronik itu, dia mendesak Lavelle untuk tidak melanggar perintah pengadilan terkait pemberitaan kasus Kardinal Pell. Dalam surel itu, Milavanovic juga menyatakan bahwa redaksi telah berdiam diri selama bertahun-tahun untuk tidak menuliskan kasus pembunuh berantai Melbourne, Peter Dupas, karena aturan serupa.
Lavelle menjawab bahwa dia ”sangat simpatik” dengan pandangan Milovanovic dan bahwa ada argumen yang sah di kedua sisi. ”Saya pikir, salah satu hal yang berbeda sekarang adalah bahwa ceritanya ada di mana-mana dan mudah diakses, yang mungkin tidak terjadi pada Dupas,” tulis Lavelle. ”Kami tidak melanggar perintah penindasan, hanya menjelaskan mengapa kami tidak dapat melaporkan berita tersebut.”
Organisasi media yang menjadi terdakwa dalam kasus itu belum mengungkapkan pembelaan mereka. Ferrari mengatakan, beberapa orang yang didakwa menyatakan bahwa mereka sama sekali tidak mengetahui adanya perintah untuk tidak menayangkan berita.
Persidangan dipimpin hakim tunggal, Hakim John Dixon, dan dilakukan tanpa juri. Sidang diperkirakan memakan dua hingga tiga minggu. (AP)
