Penyusunan Anggaran Belanja Tahun 2021 Jadi Ujian Berikutnya bagi PM Muhyiddin
Masa depan pemerintahan PM Muhyiddin Yassin di Malaysia bertumpu pada pengesahan anggaran belanja negara tahun 2021. Kegagalan pemerintah dalam proses anggaran itu bisa memunculkan mosi tidak percaya kepada Muhyiddin.
Oleh
BENNY D KOESTANTO
·4 menit baca
KUALA LUMPUR, SELASA — Kubu oposisi di Malaysia pada Senin (9/11/2020) menuntut pemerintahan Perdana Menteri Muhyiddin Yassin menganggarkan lebih banyak dana dalam anggaran belanja negara tahun 2021 untuk merespons kondisi pandemi Covid-19. Kegagalan dalam proses penyusunan anggaran atau gagal mengelola dinamika atas hal itu dapat berisiko kehilangan kelangsungan pemerintahan PM Muhyiddin.
Masa depan pemerintahan Muhyiddin memang bertumpu pada pengesahan anggaran. Sebab, mayoritas dua kursi di parlemen tengah diuji tantangan kepemimpinan dari pemimpin oposisi Anwar Ibrahim. Keretakan juga muncul dalam koalisi kekuasaannya.
Para analis melihat kegagalan kubu pendukung pemerintah dalam proses anggaran itu bisa memunculkan mosi tidak percaya kepada pemerintah. Hal itu dapat menjerumuskan Malaysia ke dalam ketidakstabilan politik yang lebih besar. Hal itu terkait juga dengan perekonomian Malaysia yang tengah bergulat dengan kontraksi ekonomi pertamanya dalam lebih dari satu dekade.
Pemerintah mempresentasikan anggaran terbesar negara itu pada Jumat (6/11/2020) pekan lalu. Anggaran itu bertujuan memacu pemulihan ekonomi melalui pengeluaran pembangunan yang lebih tinggi. Selain itu, anggaran yang dinilai cukup diharapkan juga dapat menjadi pendukung bagi program subsidi dan bantuan tunai bagi warga dan para pelaku bisnis yang terimbas dampak ekonomi akibat Covid-19.
Namun, Anwar mengatakan, anggaran itu justru telah menyisihkan miliaran untuk proyek infrastruktur dengan prioritas yang lebih rendah. Selain itu, anggaran itu dinilai mengabaikan kebutuhan masyarakat dalam mengatasi hilangnya pekerjaan dan mata pencarian karena pandemi.
Anggaran yang ditawarkan pemerintah juga dinilai mengabaikan langkah-langkah peningkatan akses pendidikan. ”Kami telah diberi tahu, didesak, diminta, dan disarankan untuk mendukung anggaran Covid-19. Maka kami hanya akan mendukung anggaran Covid-19,” kata Anwar kepada parlemen saat memperdebatkan anggaran tersebut.
Enam tuntutan oposisi
Pihak oposisi sebelumnya mengajukan enam tuntutan dalam anggaran pemerintah. Tuntutan itu termasuk mencakup perluasan jaminan sosial, perpanjangan subsidi upah, moratorium pinjaman bank, serta jaminan penciptaan lapangan kerja.
Bulan lalu, Muhyiddin menyerukan dukungan lintas partai untuk penyusunan anggaran. Seruan itu muncul setelah Raja Malaysia menyerukan kepada anggota parlemen untuk mendukung rencana pengeluaran dan belanja pemerintah. Anggaran itu semata-mata untuk mengelola kondisi di tengah lonjakan baru kasus Covid-19.
Total kasus terkonfirmasi Covid-19 di Malaysia telah melonjak hingga tiga kali lipat sejak September lalu menjadi lebih dari 40.000 kasus pada Minggu (8/11/2020).
Total kasus terkonfirmasi Covid-19 di Malaysia telah melonjak hingga tiga kali lipat sejak September lalu menjadi lebih dari 40.000 kasus pada Minggu (8/11). Jumlah kematian akibat Covid-19 sejauh ini dilaporkan 294 kematian.
Lonjakan kasus terkonfirmasi terjadi akibat digelarnya pemilihan umum di Negara Bagian Sabah. Kementerian Kesehatan Malaysia melaporkan 972 kasus virus korona baru pada awal pekan ini sehingga total kasus Covid-19 menjadi 41.181 kasus.
Malaysia pada akhir pekan lalu memutuskan memperpanjang penguncian atau penutupan sebagian di ibu kotanya Kuala Lumpur hingga awal Desember. Pemerintah pusat juga memerintahkan lebih banyak negara bagian untuk melakukan penguncian wilayah selama empat pekan. Ini sebagai respons langsung atas kondisi penambahan kasus Covid-19. Pada Jumat lalu, jumlah kasus harian Covid-19 di Malaysia adalah yang tertinggi, dengan laporan 1.755 kasus baru.
Pembatasan perjalanan dan pergerakan warga telah diberlakukan sejak awal Oktober di Kuala Lumpur, negara bagian sekitar Selangor, dan negara bagian penghasil utama kelapa sawit, yakni Sabah. Menteri Senior Bidang Keamanan Malaysia Ismail Sabri Yaakob, dalam sesi konferensi pers, menyatakan, penutupan wilayah ibu kota dan negara bagian tambahan lain akan diperpanjang hingga 6 Desember mendatang.
Dalam ketentuan tersebut, perjalanan antarnegara bagian tidak diperbolehkan, sekolah ditutup sebagai bagian dari pembatasan pergerakan warga. Meski demikian, semua kegiatan ekonomi lainnya diizinkan berlanjut seperti biasa.
Rekor
Dalam paparannya pekan lalu, Pemerintah Malaysia mengajukan anggaran 322,5 miliar ringgit (77,94 miliar dollar AS) untuk tahun depan. Selain menjadi rekor dari sisi nilai, besaran anggaran itu naik 2,5 persen dari tahun ini.
Hal itu dikatakan Menteri Keuangan Tengku Zafrul Abdul Aziz, dalam paparannya. ”Tidak pernah dalam sejarah manusia modern terjadi pandemi yang berdampak begitu besar. Ini adalah krisis yang belum pernah terjadi sebelumnya,” kata Tengku Zafrul di depan para anggota parlemen.
Pemerintah Malaysia memproyeksikan ekonominya menunjukkan tanda-tanda pertumbuhan yang menggembirakan dan akan tumbuh 6,5-7,5 persen tahun depan. Proyeksi itu positif dibandingkan dengan proyeksi ekonomi negara itu yang diperkirakan terkontraksi 4,5 persen pada 2020. Namun, Tengku Zafrul memperingatkan defisit fiskal yang bakal melebar pada 2020.
Anggaran senilai 28 miliar ringgit dialokasikan untuk mendanai subsidi, bantuan, dan insentif untuk tahun depan. Anggaran itu di luar dana anggaran 6,5 miliar ringgit untuk program bantuan tunai.
Tengku Zafrul mengatakan, pemerintah akan menaikkan pagu 20 miliar ringgit dari dana Covid-19 yang baru dibentuk untuk program paket bantuan pemerintah. Pemerintah juga mengalokasikan 15 miliar ringgit untuk proyek infrastruktur transportasi. Ia menambahkan, pengeluaran pembangunan akan melonjak 38 persen menjadi 69 miliar ringgit pada tahun 2021. (AFP/REUTERS)