Di tengah penolakan Trump untuk mengakui kekalahan dan memulai proses peralihan kekuasaan, Biden mulai menyusun tim kerja untuk pemerintahannya. Sejumlah nama mulai digadang jadi anggota kabinet
Oleh
kris mada
·5 menit baca
AFP/DAVID MCNEW
Warga Amerika Serikat merayakan kemenangan kandidat Demokrat, Joe Biden, dalam Pilpres AS, Sabtu (7/11/2020).
WILMINGTON, SENIN — Presiden terpilih Amerika Serikat 2021-2025, Joe Biden, mulai bersiap membentuk kabinet dan tim pendukung. Ia akan fokus pada isu dalam negeri, terutama untuk penanggulangan pandemi Covid-19.
Dari rumahnya di Wilmington pada Minggu (8/11/2020) siang waktu setempat atau Senin dini hari WIB, Biden menunjuk Vivek Murthy dan David Kessler untuk memimpin satuan tugas penanggulangan Covid-19. Murthy pernah menjadi Kepala Korps Kesehatan Militer AS pada era Obama dan Kessler, mantan pemimpin Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) AS pada era George HW Bush. Tambahan anggota satgas itu akan diumumkan Senin ini.
Satgas itu adalah kelompok kerja pertama yang diumumkan Biden untuk mempersiapkan pemerintahan. Biden mulai bersiap membentuk pemerintahan setelah penghitungan suara Pemilu 2020 menunjukkan ia mendapatkan 290 dari 583 suara perwakilan. Perolehan itu membuatnya melebihi syarat minimum 270 suara perwakilan agar terpilih menjadi presiden.
Selain unggul suara perwakilan, Biden juga memimpin dalam perolehan suara pemilih langsung (popular vote) dengan 74 juta suara. ”Warga mau negara segera bergerak maju. Agar punya kesempatan bekerja, mengendalikan virus, dan memulihkan ekonomi,” kata wakil ketua tim pemenangan Biden, Kate Bedingfield.
Desakan
Sementara penasihat tim pemenangan Biden, Jen Psaki, mendesak tim Presiden AS Donald Trump bekerja sama dengan tim peralihan kekuasaan yang dibentuk Biden. Kerja sama itu akan menekan biaya peralihan dan memungkinkan tim presiden terpilih segera mempersiapkan pekerjaan untuk pemerintahan selanjutnya.
”Kepentingan ekonomi dan keamanan nasional AS bergantung pada petunjuk jelas dan mulus dari pemerintah federal bahwa pemerintahan AS akan menghormati keinginan warga dan terlibat dalam peralihan kekuasaan yang lancar dan damai,” tulisnya di media sosial.
Desakan Psaki disampaikan kepada Kantor Administrasi Umum (KAU) AS. Sampai Senin pagi, KAU menyatakan belum ada langkah terkait peralihan kekuasaan. Tim peralihan lazimnya dibentuk oleh presiden terpilih untuk berkomunikasi dengan orang-orang di pemerintahan. Komunikasi untuk memastikan semua pekerjaan bisa dialihkan ke pemerintahan selanjutnya.
Sampai sekarang, Trump masih menolak mengakui kekalahan pada pemilu. Ia mempersiapkan gugatan hasil pemilu. Sikap Trump diikuti anggota pemerintahannya yang belum mau memulai proses peralihan kekuasaan.
Senator Republikan dari Utah, Mitt Romney, menyebut bahwa Trump memang berhak menggugat. Walakin, ia mengingatkan bahwa upaya itu sepertinya tidak akan mengubah hasil pemilu.
”Saya pikir ada yang harus berhati-hati berbicara. Kalau mengatakan pemilu dicurangi, dicuri, atau dikorupsi, itu adalah pernyataan yang biasanya disampaikan pemerintahan otoriter di sejumlah negara. Pernyataan itu juga bisa menggerus kepercayaan terhadap proses demokrasi di negara kita,” ujarnya.
Sejumlah orang yang masih dan pernah bekerja di pemerintahan sejak era Bill Clinton, George Bush, dan Barack Obama ikut mendesak pemerintahan Trump segera memulai proses peralihan. Pernyataan ini disampaikan Josh Bolten yang pernah menjadi Kepala Staf Kepresidenan pada masa Bush; Michael Levitt yang pernah menjadi Menteri Kesehatan era Clinton; dan Thomas McLarty, mantan Kepala Staf Keprisidenan era Clinton; serta Penny Pritzker, mantan Menteri Perdagangan era Obama. ”Kampanye memang keras. Walakin, sejarah memberikan contoh bahwa presiden dari proses itu membantu penggantinya,” ujar mereka.
Penasihat tim pemenangan Biden, Ted Kaufman, menyebutkan bahwa tim peralihan akan fokus pada hal-hal teknis untuk persiapan pemerintahan baru. Sejumlah politisi atau tokoh Republikan diduga akan dilibatkan dalam pemerintahan Biden.
Sepanjang kampanye, sejumlah tokoh Republikan memang secara terbuka mendukung Biden. Pelibatan Republikan di pemerintahan Biden berpeluang lebih memudahkan koordinasi Gedung Putih di bawah Biden dengan Senat yang diprakirakan akan dikuasai Republikan.
Kini, dari 96 kursi Senat, Demokrat dan Republikan sama-sama menduduki 48 kursi. Dari sisa 4 kursi yang belum jelas, 2 diperkirakan akan diduduki Republikan dan dua kali akan ditentukan lewat pemilu susulan di Georgia pada Januari 2021. Pemilu susulan harus digelar karena tidak ada satu pun calon meraih suara sekurangnya 50 persen. Di Senat, butuh sedikitnya 51 dari 100 kursi untuk bisa menjadi mayoritas.
Kerja sama Gedung Putih dengan Senat amat penting. Sebab, Senat berwenang mengesahkan APBN, pengangkatan anggota kabinet, hingga ratifikasi kesepakatan luar negeri. Tanpa pengesahan Senat, berarti tidak ada APBN yang bisa dipakai untuk mendanai aneka program pemerintahan.
AFP/JIM WATSON
Kandidat Presiden Amerika Serikat dari Partai Demokrat Joe Biden berbicara di Chase Center di Wilmington, Delaware, Rabu ( 4/11/2020).
Anggota tim pemenangan Biden, Symone Sanders, menyebut bahwa sejumlah senator Republikan mulai berkomunikasi dengan tim Biden. Sayangnya, belum ada komunikasi apa pun dengan Gedung Putih yang masih dikendalikan Trump.
Para calon
Sementara menunggu proses peralihan kekuasaan, sejumlah orang disebut akan menjadi anggota kabinet atau tim pendukung pemerintahan Biden. Mantan Kepala Staf Wakil Presiden AS kala Biden mendampingi Obama, Ron Klain, disebut akan jadi Kepala Staf Kepresiden pada masa pemerintahan Biden mendatang. Calon lain untuk jabatan itu adalah anggota DPR dari Lousiana Cedric Richmond dan Wali Kota Los Angeles Eric Garcetti. KSP terutama bertugas menjadi pengatur kegiatan harian presiden.
Untuk menteri keuangan, calonnya, antara lain, Lael Brainard dan Sarah Bloom Raskin. Brainard menjadi anggota Dewan Gubernur Bank Sentral AS, sedangkan Raskin pernah menjadi wakil menkeu.
Senator Demokrat dari Massachusetts, Elizabeth Warren, juga disebut sebagai calon menkeu atau Jaksa Agung. Sayangnya, penunjukkan Warren berpeluang semakin mengurangi jumlah kursi Demokrat di Senat. Sebab, kursi yang ditinggalkan Warren untuk menjadi anggota kabinet akan diisi oleh senator yang ditunjuk oleh Gubernur Massachusetts Charlie Baker. Sebagai Republikan, Baker dikhawatirkan akan lebih memilih calon dari partainya sebagai pengganti Warren.
Tim ekonomi Biden juga disebut akan diperkuat sejumlah ekonom, seperti Jared Bernstein, Ben Harris, Don Graves, dan Gary Gensler. Bernstein dan Harris sejak lama membantu tim kampanye Biden dan dikenal mendorong kebijakan progresif sehingga berpeluang kurang disukai kelompok konservatif. Padahal, kelompok konservatif banyak menyokong Republikan.
Adapun untuk calon Menteri Luar Negeri, calonnya antara lain Antony Blinken, Chris Coons, dan Susan Rice. Blinken sudah bergabung dengan Biden sejak pemilu 2008 dan menjadi penasihat keamanan Biden selama jadi Wapres AS. Ada pun Rice, yang pernah masuk daftar bakal calon wapres yang akan dipilih Biden di Pemilu 2020, lama beraktivitas di bidang diplomasi. Sementara Coons merupakan senator asal Delaware, negara bagian tempat Biden tinggal.
Ada pun untuk Menteri Pertahanan, calonnya adalah Michèle Flournoy yang pernah jadi Wakil Menhan AS. Jika terpilih, Flournoy akan jadi perempuan pertama yang menjadi Menhan AS. Sementara untuk isu perubahanan iklim, Biden disebut akan menyerahkannya kepada John Kerry, Brian Deese, dan Jay Inslee. Kerry pernah jadi Menlu, sementara Inslee kini jadi Gubernur Washington. (AP/REUTERS)
