Filipina Nominasikan Kandidat China Jadi Hakim Mahkamah Internasional
Meskipun kerap bersemuka dalam isu sengketa di Laut China Selatan, Filipina mendukung pencalonan lagi hakim China di Mahkamah Internasional. Langkah itu merupakan upaya Manila menjalin hubungan baik dengan China.
Oleh
Luki Aulia
·2 menit baca
AFP/US NAVY/ERWIN JACOB V
Foto milik Angkatan Laut AS yang diperoleh pada 7 Oktober 2019 ini menunjukkan kapal induk USS Ronald Reagan (kiri), kapal serbu amfibi USS Boxer (LHD 6), melaju dalam formasi saat melakukan pelayaran di wilayah operasi Armada Ke-7 AS di Laut China Selatan.
MANILA, MINGGU — Kementerian Luar Negeri Filipina memerintahkan perwakilan Filipina di Perserikatan Bangsa-Bangsa memilih kandidat China untuk mengisi salah satu kursi hakim di Mahkamah Internasional (International Court of Justice/ICJ) yang akan kosong pada 5 Februari 2021. Akan ada delapan posisi hakim yang kosong, lima di antaranya hakim lama yang akan mencalonkan kembali. Kelima hakim lama itu akan habis masa tugasnya tahun depan.
Salah satu kandidat hakim petahana yang akan mengajukan diri lagi adalah hakim China, Xue Hanqin, yang kini menjabat sebagai Wakil Presiden Mahkamah Internasional. ”Itu instruksinya,” tulis Menteri Luar Negeri Filipina Teodoro Locsin di akun Twitter-nya, Minggu (8/11/2020).
Mahkamah Internasional merupakan pengadilan tertinggi di PBB yang bertugas menyelesaikan sengketa antarnegara. Lembaga ini terdiri atas 15 hakim yang dipilih oleh Majelis Umum PBB dan Dewan Keamanan PBB untuk masa jabatan sembilan tahun. Para hakim itu berhak untuk dipilih kembali.
AFP/TED ALJIBE
Foto yang diambil pada 9 Mei 2014 ini menunjukkan Filipina dan Marinir AS mengambil posisi selama latihan serangan pantai yang menghadap Laut China Selatan di San Antonio, Provinsi Zambales.
Dalam dokumen PBB tertanggal 29 Juni 2020 tertulis, Filipina menominasikan kandidat lain dari Jepang, yakni Hakim Yuji Iwasawa. Bukan Xue yang dinominasikan. Namun, Kemenlu Filipina menyebutkan, Filipina akan mendukung lebih dari satu kandidat untuk pemilihan hakim ICJ yang diadakan pada 11 November mendatang.
Sejak berkuasa tahun 2016, Presiden Filipina Rodrigo Duterte gigih menjalin hubungan baik dengan China meskipun Filipina, terutama militernya, tidak percaya dengan China, khususnya terkait dengan isu sengketa wilayah di Laut China Selatan. Filipina juga mengecam China yang kerap menindas nelayannya dan menutup akses akan sumber energi. China selama ini mengklaim Laut China Selatan yang menjadi wilayah sengketa itu milik China dan apa pun yang dilakukan di wilayah itu sudah sesuai hukum.
Proyek energi
Dukungan Filipina terhadap hakim China ini juga merupakan upaya Filipina memperbaiki hubungan dengan China. Sebelumnya, pertengahan Oktober lalu, Filipina mencabut moratorium eksplorasi minyak dan gas di Laut China Selatan. Tujuannya, Filipina ingin membicarakan kerja sama proyek energi dengan China. Pengeboran minyak gas Filipina dihentikan tahun 2014 karena ketegangan di wilayah perairan itu.
Duterte mulai berbicara dengan China untuk peluang kerja sama eksplorasi di wilayah itu pada 2018. Menteri Energi Filipina Alfonso Cusi mengatakan, keputusan memulai kembali eksplorasi dan kegiatan pembangunan lain itu keputusan sepihak.
Keputusan Filipina itu diduga dilatarbelakangi ancaman simpanan minyak dan gas yang berkurang. Ladang gas Malampaya yang menyuplai 40 persen listrik ke Pulau Luzon, misalnya, diperkirakan akan kering dalam beberapa tahun. (REUTERS/AFP)
