Evaluasi Penanganan Korona, PBB Gelar KTT Khusus Awal Desember
Majelis Umum PBB menghasilkan suara 150 berbanding 0 pada resolusi yang mengesahkan sebuah pertemuan khusus. Amerika Serikat, Israel, dan Armenia memilih abstain.
Oleh
BENNY D KOESTANTO
·3 menit baca
NEW YORK, KAMIS — Perserikatan Bangsa-Bangsa pada Kamis (5/11/2020) memutuskan untuk mengadakan pertemuan puncak tentang pandemi Covid-19 pada 3-4 Desember mendatang. Forum konferensi tingkat tinggi itu ditujukan untuk mengevaluasi sekaligus mendesak tindakan lebih keras terhadap pandemi yang telah menekan kehidupan sosial dan perekonomian global.
Majelis Umum PBB menghasilkan suara 150 berbanding 0 pada sebuah resolusi yang mengesahkan pertemuan khusus. Amerika Serikat, Israel, dan Armenia memilih abstain. Menurut rencana, konferensi tingkat tinggi itu bakal mencakup pidato yang direkam sebelumnya oleh para pemimpin dunia dan diskusi yang dipimpin oleh kepala Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) Tedros Adhanom Ghebreyesus.
Presiden Majelis Umum PBB, Volkan Bozkir, menyebut sesi khusus tingkat tinggi itu sebagai ”momen bersejarah dan ujian bagi multilateralisme” yang ”akan ditentukan oleh tindakan kolektif pada salah satu masalah paling kritis di zaman ini”. ”Ini adalah waktunya untuk bertindak—tindakan untuk mengenang jiwa-jiwa yang hilang karena Covid-19, tindakan untuk melindungi orang-orang yang paling rentan, yang bergantung kepada kita. Hal itu juga tindakan untuk menjaga masa depan kita. Janganlah kita lupa bahwa tidak ada dari kita yang aman sampai kita semua aman,” tutur Bozkir.
Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres mengatakan dalam sebuah wawancara dengan The Associated Press pada akhir Oktober bahwa para pemimpin dari 20 negara industri besar atau dikenal sebagai G-20 tidak berkumpul pada bulan Maret dan membuat respons terkoordinasi untuk menekan Covid-19 di semua negara telah membuat frustrasi. Ironisnya, mereka menempuh jalan sendiri-sendiri ketika kasus Covid-19 terus meluas.
Padahal, pimpinan PBB pada Maret itu sudah mendesak adopsi rencana ”masa perang” menghadapi Covid-19. Hal itu termasuk usulan berupa paket stimulus senilai triliunan dollar AS untuk bisnis, pekerja, dan rumah tangga di negara berkembang yang mencoba mengatasi pandemi. Diusulkan pula satuan tugas dengan upaya gabungan untuk melawan pandemi.
Dalam kesempatan itu, menurut Guterres, PBB akan mendesakkan perlunya koordinasi yang lebih baik. PBB juga ingin mencari jaminan atas akses kesetaraan terhadap vaksin Covid-19 kelak, sekaligus harganya murah, terjangkau bagi siapa saja dan di mana saja secara global.
Kelompok G-20, menurut jadwal, akan mengadakan pertemuan puncak virtual pada 21-22 November 2020. Dalam kesempatan itu, menurut Guterres, PBB akan mendesakkan perlunya koordinasi yang lebih baik. PBB juga ingin mencari jaminan atas akses kesetaraan terhadap vaksin Covid-19 kelak, sekaligus harganya murah, terjangkau bagi siapa saja dan di mana saja secara global.
Juru bicara PBB Stephane Dujarric mengatakan, sekretariat jenderal sangat berharap KTT PBB menjadi kesempatan bagi negara-negara untuk bergerak maju bersama dalam menghadapi pandemi Covid-19, baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang.
Negosiasi Resolusi Majelis Umum dipimpin oleh Azerbaijan dan Kanada. Pemungutan suara digelar setelah tiga amandemen yang diusulkan ditolak. Salah satunya oleh AS soal menghilangkan rujukan ke WHO. Presiden AS Donald Trump menuduh WHO telah dipengaruhi secara tidak semestinya oleh China. Lalu amendemen yang diusulkan oleh Israel yang berisi menghapus rujukan ke ”negara pengamat” PBB yang mencakup Palestina. Ketiga adalah amendemen yang diusulkan oleh Armenia, bermaksud menghilangkan referensi terhadap gerakan beranggotakan 120 orang, yang memprakarsai seruan sebuah sesi khusus.
Resolusi yang diadopsi pada Kamis itu mengakui perlunya tanggapan global terhadap pandemi. Hal itu harus berpusat pada masyarakat, respons jender, dan dengan penuh penghormatan terhadap hak asasi manusia. Selain itu, respons yang ideal adalah respons yang mencakup multidimensi, terkoordinasi, inklusif, dan inovatif berdasarkan persatuan, solidaritas, dan kerja sama multilateral.
Resolusi itu mencatat peran mendasar sistem PBB dalam respons global yang komprehensif terhadap pandemi Covid-19, termasuk peran penting yang dimainkan oleh WHO. Pertemuan itu kelak akan mencakup pidato yang direkam sebelumnya oleh kepala negara dan pemerintahan dari 193 negara anggota PBB, termasuk di dalamnya adalah pengamat, yaitu Palestina dan Takhta Suci Vatikan. Organisasi nonpemerintah juga direncanakan ikut ambil bagian jika waktunya memungkinkan. (AP/AFP)