Trump-Biden Mengisyaratkan untuk Menempuh Jalur Hukum
Donald Trump dan Joe Biden bersaing ketat dalam meraup dukungan suara dewan elektoral guna memenangi pemilihan presiden AS. Keduanya sama-sama menyiapkan opsi gugatan hukum.
Oleh
KRIS MADA
·5 menit baca
AFP/MANDEL NGAN DAN ANGELA WEISS
Gabungan foto yang dibuat pada Rabu (4/11/2020) ini memperlihatkan ekspresi wajah calon presiden dari Demokrat, Joe Biden, di Wilmington, Delaware; dan Presiden AS Donald Trump di Washington DC saat menyampaikan pidato pada hari pemilu malam hari, Rabu dini hari.
WASHINGTON, RABU — Proses dan hasil Pemilihan Umum Amerika Serikat 2020 diperkirakan akan berujung pada gelombang gugatan dari dua pihak yang bersaing ketat. Kedua kandidat presiden, calon petahana Presiden Donald Trump dari Republik dan mantan Wakil Presiden Joe Biden dari Demokrat, sama-sama mengklaim akan menang sekaligus akan mengajukan gugatan ke pengadilan.
Trump dan Biden merupakan dua dari 11 calon presiden yang mengikuti Pemilu 2020. Hingga Rabu (4/11/2020) pagi waktu AS atau Rabu malam WIB, belum ada satu capres pun yang dipastikan tampil sebagai pemenang.
Sampai pukul 23.00 WIB, menurut lembaga Edison Research yang dikutip Reuters, Biden memimpin 224 suara dewan elektoral, sementara Trump 213. Untuk menang, capres harus disokong sekurangnya 270 dari 538 suara dewan elektoral.
Pemungutan suara, sesuai jadwal, berakhir pada Selasa (3/11/2020) malam waktu AS. Meski penghitungan suara masih berlangsung dan berlanjut lagi pada Rabu pagi serta ada jutaan surat suara belum dihitung, Trump (74) pada Selasa malam telah mengumumkan memenangi pemilu. Klaim ini sempat membuat harga minyak dunia naik hampir 3 persen.
AFP/ALEX EDELMAN
Pengunjuk rasa berdemonstrasi sehari setelah pemungutan suara, Rabu (4/11)/2020), menuntut penghitungan suara yang jujur, di dekat Gedung US Capitol, Washington DC, AS.
Pada saat yang sama, Trump menyatakan akan menggugat hasil penghitungan suara. ”Kami sudah siap memenangi pemilu ini. Jujur, kami sudah memenangi pemilu ini,” kata Trump. Ia kemudian melontarkan serangan luar biasa, yang diucapkan oleh presiden yang sedang menjabat, terhadap proses pemilu.
”Ini kecurangan besar di negeri kita. Kami ingin hukum digunakan secara memadai. Jadi, kami akan pergi ke Mahkamah Agung (MA). Kami ingin seluruh pemungutan suara dihentikan,” ujar Trump.
Trump tidak memberi bukti yang mendukung klaim kecurangan itu. Ia hanya menuding ada jutaan surat suara akan dikirim ke panitia pemungutan suara (PPS) setelah tempat pemungutan suara (TPS) ditutup. Trump juga tidak menjelaskan bagaimana ia akan menggugat hasil pemilu ke MA.
Memang, hingga Selasa pagi, ada 26,8 juta surat suara belum dikembalikan pemilih. Surat itu bagian dari 92,1 juta surat suara yang dikirimkan PPS di negara bagian-negara bagian. Pemilih yang menerima surat suara dapat menandai pilihannya di rumah lalu mengirimkan surat suara melalui pos.
AFP/JEFF KOWALSKY
Seorang polisi berjaga-jaga saat petugas pemilu Detroit menghitung surat suara yang dikirimkan melalui pos untuk pemilu AS di TCF Center, Detroit, Michigan, AS, Rabu (4/11/2020).
Tingginya jumlah warga yang memilih menggunakan suara melalui pos terkait situasi pandemi Covid-19, yang telah menewaskan lebih dari 231.000 warga AS. Banyak surat suara melalui pos menyebabkan penghitungan berlangsung lebih lama dari biasanya.
Sejak beberapa bulan lalu, Trump menuding—juga tanpa bukti—bakal ada kecurangan dalam penyelenggaraan pemilu lewat pos. Bahkan, Republiken pun menyangkal tudingan Trump.
Antisipasi Biden
Kubu Biden tak mau tinggal diam dan, sama seperti kubu Trump, juga mengindikasikan untuk mengajukan gugatan. ”Kami tidak akan beristirahat hingga semua suara dihitung,” cuit Biden (77) di Twitter.
Ketua tim pemenangan Biden, Jen O’Malley Dillon, menyebut tudingan Trump sangat keterlaluan, tak tepat, dan tidak pernah ada sebelumnya. ”Trump tidak menentukan hasil pemilu, Biden tidak menentukan pemilu. Wargalah yang memutuskan hasil pemilu,” ujarnya.
Seperti Trump, Dillon mengindikasikan Biden akan mengajukan gugatan atas hasil penghitungan suara. Baik Trump maupun Dillon sama-sama tidak mengisyaratkan apa saja yang digugat.
Di semua negara bagian, hingga Rabu malam WIB, tidak ada satu pun yang telah menuntaskan penghitungan suara. Meski demikian, hasil akhir di beberapa negara bagian sudah bisa diduga karena selisih perolehan suara di atas 3 persen. Bahkan, di Virginia Barat, Kentucky, Alabama, dan Mississippi, keunggulan Trump mencapai 20 persen.
Sebaliknya, di Nevada, Wisconsin, Michigan, Carolina Utara, dan Georgia belum bisa diduga hasilnya karena selisih suara di lima negara bagian itu terlalu tipis sehingga susah disimpulkan akan dimenangi Trump atau Biden. Sementara di Alaska dan Pennsylvania, meski selisih suaranya tinggi untuk keunggulan Trump, surat suara yang belum dihitung masih banyak. Akibatnya, pemenang belum bisa diprakirakan.
Di tujuh negara bagian itu, total terdapat 86 dari 538 dewan elektoral. Untuk menang, capres harus disokong sekurangnya 270 suara perwakilan.
Prakiraan hasil
Hingga Rabu malam WIB, Biden masih unggul dengan perkiraan meraih 224 suara dewan elektoral, sementara Trump diprediksi mendapat 213 suara perwakilan. Raihan itu masih perkiraan karena penghitungan sedang berlangsung dan belum ditetapkan. Dewan elektoral akan secara resmi memberi suara pada 14 Desember 2020.
Dari tujuh negara bagian yang belum bisa diduga pemenangnya, Biden unggul tipis di Nevada dan Wisconsin. Sementara di lima negara bagian lain, Biden tertinggal paling sedikit 13.000 suara dari Trump.
AP PHOTO/MATT SLOCUM
Pekerja menurunkan surat suara melalui pos dari sebuah truk untuk diproses di West Chester University, West Chester, AS, Rabu (4/11/2020).
Sampai Rabu malam WIB, diperkirakan masih 2,9 juta suara belum dihitung di Pennsylvania. Pada pemilu kali ini, 3,098 juta pemilih Pennsylvania meminta surat suara agar bisa memilih melalui pos.
Dari jumlah itu, 2,5 juta sudah dikembalikan. Sisanya belum dikembalikan oleh para pemilih Demokrat, Republiken, dan mereka yang tidak mengidentifikasi diri berafiliasi dengan partai tertentu.
Pemilu legislatif
Selain di eksekutif, posisi Demokrat juga berat dalam pemilu legislatif. Dari 35 kursi yang diperebutkan di Senat AS, 12 pernah diduduki Demokrat dan 23 pernah diduduki Republiken. Pada Pemilu 2020, Demokrat diprakirakan akan menambah 1 kursi sehingga total senatornya akan menjadi 48.
Sebaliknya, Republiken bisa kehilangan satu kursi sehingga jumlah senatornya tinggal 52. Meski demikian, Republiken tetap akan mempertahankan kendali di Majelis Tinggi AS itu. Dengan aturan keputusan harus dibuat apabila disokong sekurangnya 51 senator, Republiken tetap bisa mengendalikan proses perundangan di AS.
Sementara di DPR, Republiken diprakirakan menambah kursi. Meski demikian, kendali DPR diperkirakan tetap di Demokrat yang diprakirakan meraih lebih dari 218 kursi. Untuk menjadi mayoritas, partai harus menduduki sekurangnya 218 dari 435 kursi DPR AS.
Selain memilih presiden, dalam pemilu kali ini, warga AS memilih 435 anggota DPR AS, 35 dari 100 senator AS, anggota DPR dan Senat negara bagian, 13 gubernur, pejabat daerah dan kota, hingga referendum untuk peraturan daerah. (AP/AFP/REUTERS)
