Indonesia menegaskan, klaim apa pun di Laut China Selatan harus berdasarkan hukum internasional. Amerika Serikat siap bekerja sama dengan Indonesia untuk kepentingan itu.
Oleh
Kris Mada
·3 menit baca
KEMENLU RI
Menteri Luar Negeri RI Retno LP Marsudi menyambut Menlu AS Michael Richard Pompeo, Kamis (29/10/2020), di Jakarta. Retno dan Pompeo menegaskan penolakan Indonesia pada klaim tidak berdasar hukum di Laut China Selatan.
JAKARTA, KOMPAS — Indonesia dan Amerika Serikat kompak menolak klaim sepihak yang tidak berdasar hukum di Laut China Selatan. Washington menghargai dan mendukung keteguhan Jakarta soal hak berdaulat di Natuna.
Kekompakan sikap ditunjukkan Menteri Luar Negeri RI Retno LP Marsudi dan Menlu AS Michael Richard Pompeo. Retno dan Pompeo bertemu pada Kamis (29/10/2020) pagi di Jakarta.
”Kami membahas keadaan di Laut China Selatan. Bagi Indonesia, Laut China Selatan harus dijaga sebagai laut yang damai dan stabil. Hukum internasional, khususnya Unclos 1982, harus dihormati dan diterapkan. Karena itu, klaim apa pun harus didasarkan pada prinsip yang diakui secara internasional, termasuk Unclos 1982,” kata Retno.
Ia tidak menyebut satu negara secara khusus. Sebaliknya, Pompeo secara jelas menyebut China. ”Negara kita yang sama-sama patuh hukum menolak klaim Partai Komunis China di Laut China Selatan. Seperti sangat jelas didorong Indonesia di ASEAN dan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB),” kata Pompeo.
Pemerintahan Donald Trump mendukung keteguhan Indonesia menjaga kedaulatan di Natuna dan hak berdaulat di Laut Natuna Utara. ”Saya siap bekerja sama lebih lanjut untuk keamaman maritim di jalur perdagangan yang sibuk,” ujarnya.
Sebelum lawatan Pompeo, Indonesia secara konsisten menegaskan hak berdaulat dan kedaulatan di Natuna. Di PBB, Indonesia berkali-kali menyampaikan nota diplomatik (note verbale) untuk menegaskan hak itu. Sementara bersama anggota ASEAN lainnya, Indonesia menegaskan sikap soal pentingnya menjaga Laut China Selatan tetap damai dan stabil.
Isu lain
Retno mengajak pengusaha AS menambah investasi di Indonesia. Secara khusus, ia mengajak pebisnis AS menanamkan modal di Natuna dan pulau-pulau terdepan Indonesia.
Ia menyinggung soal pentingnya kerja sama Jakarta-Washington dalam proses pemulihan perekonomian yang terdampak Covid-19. ”Kami sepakat memperkuat kerja sama ekonomi, khususnya memperkuat rantai pasok dan mempercepat pemulihan ekonomi. Terkait hal itu, saya menggarisbawahi pentingnya fasilitas generalised system of preference (GSP) yang tidak hanya menguntungkan Indonesia, tetapi juga pengusaha AS,” ujarnya.
KEMENTERIAN LUAR NEGERI RI
Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Michael Richard Pompeo atau biasa dikenal sebagai Mike Pompeo melakukan salam dengan menggunakan siku dengan mitranya, Menteri Luar Negeri Retno LP Marsudi, sebelum menggelar pertemuan di Gedung Pancasila, kompleks kantor Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia di Jakarta, Kamis (29/10/2020).
Ia merujuk pada GSP, yakni fasilitas keringanan bea masuk impor yang lazimnya disediakan negara maju untuk negara berkembang. Karena status Indonesia sudah naik dari berkembang ke tahap awal maju, maka fasilitas itu rawan dicabut. Fasilitas itu membuat harga produk suatu negara lebih terjangkau sehingga daya saingnya terjaga.
Washington kini sedang menimbang GSP untuk Jakarta. India dan Thailand sudah lebih dulu kehilangan GSP di AS. Selain GSP, Indonesia juga sedang berusaha memangkas aneka tarif bea masuk impor berbagai komoditas ekspor ke AS.
Terkait ekonomi, Pompeo menyebut reformasi di Indonesia sangat membantu untuk menarik pengusaha AS mau berbisnis di sini. Ia berharap Indonesia terus mendorong transparansi dan pemberantasan korupsi.
Ia juga menyebut, AS berkomitmen pada berbagai proyek yang didorong Pemerintah Indonesia. Secara khusus, ia menyoroti digital, infrastruktur, dan energi sebagai sektor akan melibatkan pengusaha AS di Indonesia. ”Ada lebih dari 250 proyek,” ujarnya.
KEMENTERIAN LUAR NEGERI RI
Menteri Luar Negeri Retno LP Marsudi berbicara dengan mitranya, Menlu AS Michael Richard Pompeo, di depan Gedung Pancasila, kompleks kantor Kementerian Luar Negeri RI, Jakarta, di mana keduanya menggelar pertemuan bilateral, Kamis (29/10/2020).
Pekan lalu, pimpinan Lembaga Pembiayaan Pembangunan Internasional (IDFC) AS, Adam Bohler, melawat ke Indonesia dan menjajaki investasi di sini. Ia berharap iklim usaha di Indonesia semakin membaik dan reformasi perekonomian terus berlanjut.
Perbedaan
Retno dan Pompeo menyebut pertemuan mereka sebagai pembicaraan yang konstruktif dan transparan. Istilah itu kerap dipakai para diplomat untuk menggambarkan para pihak saling melontarkan pendapatnya dan ada kemungkinan perbedaan di antara mereka.
”Pertemuan saya dengan Menteri Pompeo sangat baik dan produktif dalam suasana transparan dan ramah. Saya menegaskan prinsip kebijakan luar negeri Indonesia yang bebas dan merdeka,” ujarnya.
Ia juga menekankan tentang peningkatan kerja sama sembari menghormati perbedaan masing-masing. ”Kami setuju meningkatkan kemitraan strategis dengan menyebarluaskan kesamaan kepentingan dan nilai sembari menghormati perbedaan,” ujarnya.
Retno juga mengajak Pompeo untuk terus bekerja sama mencari solusi di tengah situasi yang menantang seperti sekarang. ”Saya menggarisbawahi perlunya setiap negara menjadi solusi melalui kontribusi bersama menuju perdamaian, kestabilan, dan kesejahteraan dunia,” katanya.
