Pompeo Bujuk Mitra AS di Asia untuk Membendung China
Seminggu menjelang pemilu di Amerika Serikat, Menlu AS Mike Pompeo membujuk sejumlah negara di Asia untuk bekerja sama membendung pengaruh dan ancaman China.
Oleh
ADHITYA RAMADHAN
·3 menit baca
ADNAN ABIDI / POOL / AFP
Menteri Luar Negeri AS Mike Pompeo kedua dari kiri, bersama Menteri Pertahanan AS Mark Esper, paling kiri, berfoto bersama dengan mitra mereka, Menteri Pertahanan India Rajnath Singh, kedua dari kanan, dan Menlu India Subrahmanyam Jaishankar, paling kanan, sebelum menggelar pertemuan di Wisma Hyderabad, di New Delhi, Selasa (27/10/2020).
NEW DELHI, SELASA – Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Mike Pompeo menyatakan, AS dan India harus bekerja sama untuk membendung ancaman keamanan dan kebebasan dari China. Hal itu disampaikan Pompeo saat memulai rangkaian pertemuan dengan Pemerintah India di New Delhi, Selasa (27/10/2020).
Bersama dengan Menteri Pertahanan AS Mark Esper, Pompeo mengawali lawatannya ke negara mitra AS di Asia dari New Delhi, Senin (26/10/2020). Selain India, Pompeo juga dijadwalkan berkunjung ke Srilanka, Maladewa, dan Indonesia.
“Hari ini adalah kesempatan baru bagi dua negara demokrasi yang besar untuk berkembang semakin dekat,” kata Pompeo sebelum berdialog dengan Menteri Luar Negeri India Subrahmanyam Jaishankar dan Menteri Pertahanan India Rajnath Singh.
“Yang jelas ada lebih banyak pekerjaan yang harus dilakukan. Banyak hal yang akan dibahas hari ini: kerja sama kita dalam pandemi, membendung ancaman keamanan dan kebebasan dari Partai Komunis China terhadap perdamaian dan stabilitas di kawasan.”
AFP/MONEY SHARMA
Menlu AS Mike Pompeo, kanan, dan Menhan AS Mark Esper berbicara dalam jumpa pers di halaman Wisma Hyderabad di New Delhi, Selasa (27/10/2020).
Dalam pertemuannya dengan Jaishankar dan Rajnath Singh, Pompeo dan Esper juga menandatangani perjanjian berbagi informasi satelit militer. “AS akan mendukung rakyat India saat menghadapi ancaman kebebasan dan kedaulatan,” ujar Pompeo.
Dengan pernjanjian itu India akan memiliki akses terhadap satelit AS dan data peta yang lebih akurat yang akan sangat membantu untuk mengarahkan rudal dan pesawat nirawak.
“Pemimpin dan rakyat kita melihat dengan jelas bahwa Partai Komunis China bukan sahabat bagi demokrasi, aturan hukum, transparansi, juga kebebasan – dasar bagi Asia Pasifik yang terbuka dan sejahtera,” lanjut Pompeo.
Sementara Esper menambahkan bahwa kedua negara sekarang harus fokus pada “melembagakan dan mengatur kerja sama agar bisa menjawab tantangan dan menegakkan prinsip-prinsip Indo-Pasifik yang bebas dan terbuka.” Hal ini penting mengingat “meningkatnya agresi dan destabilisasi oleh China.”
Pada Juni 2020 lalu, 20 orang personel militer India tewas dalam perkelahian dengan prajurit China di perbatasan kedua negara. Insiden ini mendorong Perdana Menteri India Narendra Modi untuk memperkuat hubungan militernya dengan AS.
Presiden AS Donald Trump sendiri menjadikan sikap kerasnya terhadap China sebagai salah satu kunci dalam kampanyenya menjelang pemilu 3 November 2020.
Dalam jumpa pers di Beijing, jurubicara Kementerian Luar Negeri China, Wang Wenbin, mengatakan, “kami mendesak Pompeo untuk meninggalkan mentalitas Perang Dinginnya, pola pikir zero-sum, dan berhenti berbicara soal \'ancaman China\'.”
AP PHOTO/LIU ZHENG
Jurubicara Kementerian Luar Negeri China Wang Wenbin saat konferensi pers di Beijing, China, Rabu (22/07/2020).
China juga memeringatkan AS untuk tidak “memaksa dan menggertak” Srilanka. Dalam kunjungannya ke Srilanka nanti, Pompeo kemungkinan akan meminta Kolombo untuk mengambil keputusan “sulit” dalam kedekatannya dengan Beijing.
“Kami dengan tegas menentang kunjungan menteri luar negeri AS yang mengganggu dan mencampuri hubungan China-Srilanka dan untuk memaksa dan menggertak Srilanka,” demikian disampaikan Kedutaan Besar China di Kolombo.
Kunjungan Pompeo ke Srilanka dilakukan kurang dari tiga minggu setelah Yang Jiechi, anggota politbiro Partai Komunis China berjanji membantu perekonomian Srilanka. Kolombo sendiri sangat bergantung pada pinjaman dan dukungan diplomatik China untuk membantah tuduhan pelanggaran hak asasi manusia di bulan-bulan akhir era perang saudara selama puluhan tahun.
Washington terus mendesak digelarnya penyelidikan yang kredibel atas tuduhan bahwa pasukan Srilanka membunuh setidaknya 40.000 warga sipil ketika menumpas pemberontak Macan Tamil di thaun 2009.(REUTERS/AFP/AP)
