Politisi Malaysia Mengabaikan Seruan Rajanya
Sebagian politisi Malaysia tetap mendorong pergantian pemerintahan PM Muhyiddin Yasin.
Sebagian politisi Malaysia mengabaikan seruan raja agar menghentikan manuver untuk menggulingkan Muhyiddin. Dengan berbagai alasan, mereka terus mendorongnya mundur.
KUALA LUMPUR, SENIN — Sebagian politisi Malaysia mengabaikan permintaan Raja Yang Dipertuan Agung XVI Sultan Abdullah Sultan Ahmad Shah dengan terus mendorong pengunduran Perdana Menteri Muhyiddin Yassin.
”Seharusnya Muhyiddin mundur,” kata politisi senior Organisasi Nasional Malaysia Bersatu (UMNO), Ahmad Puad Zarkashi, di Kuala Lumpur, Senin (26/10/2020).
Para kritikus dan politisi menilai pemerintahan Muhyiddin telah kehilangan wibawa setelah raja, Minggu (25/10/2020), dalam sebuah pernyataannya, menolak permintaan Muhyiddin untuk mengeluarkan dekrit keadaan darurat. Raja juga meminta para politisi menghentikan manuver untuk menggulingkan Muhyiddin.
Permintaan raja ditolak, antara lain, oleh sebagian politisi UMNO, termasuk Ahmad Puad Zarkashi. Padahal, 39 dari 111 anggota parlemen yang menyokong Muhyiddin berasal dari UMNO. Bersama Barisan Nasional, koalisi bentukan UMNO, ada 42 anggota parlemen menyokong Muhyiddin.
Baca juga: Raja Malaysia Tolak Penetapan Keadaan Darurat Permintaan PM Muhyiddin
PM Malaysia haruslah anggota parlemen yang disokong sekurangnya 50 persen dari anggota parlemen lainnya. Dengan 222 anggota parlemen saat ini, PM harus disokong 111 anggota parlemen. Muhyiddin harus mundur, seperti Mahathir Mohamad pada Februari 2020, jika dia mendapatkan sokongan kurang dari itu.
Anggota Dewan Pembina UMNO, Zahidi Zainul Abidin, menyangkal jika dikatakan UMNO menginginkan Muhyiddin mundur. Bendahara Umum BN Hishammuddin Hussein juga mengatakan sikap BN akan ditentukan dalam rapat, Senin malam.
Selepas rapat BN, giliran para pemimpin UMNO menggelar pertemuan tertutup. Hingga berita ini diturunkan semalam pukul 21.30 WIB, rapat belum selesai. Sikap UMNO dan BN pun belum diketahui.
Sikap oposisi
Pengabaian imbauan raja juga disampaikan anggota parlemen dari Partai Keadilan Rakyat (PKR), Wong Chen. Setelah raja menolak usulan penetapan keadaan darurat, kata Wong, Muhyiddin seharusnya mengundurkan diri.
Pilihan lain, lanjut anggota parlemen dari kubu oposisi itu, Muhyiddin memecat anggota kabinet yang mengusulkan penetapan itu. Namun, tidak semua politisi serta-merta mengabaikan permintaan raja. Ketua Partai Warisan Shafie Afdhal menyebut keputusan raja sudah tepat.
Baca juga: Tekanan Berlanjut bagi PM Muhyiddin
Kesejahteraan rakyat harus diutamakan dibandingkan dengan manuver politik perebutan kekuasaan. Partai Warisan punya 8 kursi parlemen dan tidak masuk dalam koalisi penyokong kabinet Muhyiddin.
Pemerintahan Muhyiddin pun diminta agar tidak lagi bermanuver menarik dukungan oposisi. Pemerintah juga diminta berhenti mendorong percepatan pemilu dan menghambat pendaftaran partai baru.
Sementara itu, meski mendukung imbauan raja, Mahathir tidak menyebut apakah membatalkan mosi yang sudah diserahkan atau meneruskannya.
Ketua Dewan Pembina UMNO Razaleigh Hamzah pernah mengungkap dukungan pada pembahasan mosi tidak percaya di parlemen. Ia memprotes Ketua Parlemen Malaysia Azhar Harus karena tidak mengizinkan pembahasan mosi sejenis pada masa sidang sebelumnya. Pembahasan itu dibutuhkan untuk memastikan PM benar-benar mendapatkan sokongan parlemen.
Dukungan Razaleigh diumumkan kala 15 anggota parlemen, termasuk Mahathir, menyerahkan mosi tidak percaya untuk dibahas di masa sidang yang akan dimulai pada 2 November 2020.
Jika mosi disokong kurang dari 112 anggota parlemen, PM harus mundur. Mosi tidak percaya itu bisa disampaikan karena beragam alasan oleh siapa saja yang telah menjadi anggota parlemen.
Azhar Harun menyebutkan, mosi bisa dibahas jika sudah diterima Menteri Urusan Parlemen di Kantor PM. Belum ada kejelasan apakah mosi kelompok Mahathir sudah diterima Kantor PM atau belum.
Menurut catatan Kompas, sampai sekarang, perincian mosi Mahathir dan 14 anggota parlemen belum diungkap. Dalam berbagai kesempatan, Mahathir menuding Muhyiddin tidak becus bekerja.
Baca juga: Raja Ingatkan Politisi Jangan Picu Ketidakpastian
Walakin, tidak pernah dijabarkan apa bentuk ketidakbecusan. Apabila soal pandemi, raja telah menyatakan Muhyiddin telah menangani dengan baik dan karena itu tidak perlu penetapan keadaan darurat.
Manuver
Sokongan Razaleigh pada mosi tidak percaya adalah salah satu manuver UMNO yang bisa melemahkan Muhyiddin. Sebagian anggota parlemen UMNO berkali-kali meminta percepatan pemilu agar pemerintah benar-benar dibentuk berdasarkan mandat rakyat.
Permintaan itu sama saja dengan meminta Muhyiddin mundur. Sebab, di negara dengan penerapan sistem parlementarian seperti Malaysia, tak ada pemerintahan definitif jika parlemen bubar.
Ketua Umum UMNO Ahmad Zahid Hamidi mengaku mendengar sejumlah anggota parlemen UMNO menyokong Anwar Ibrahim menjadi PM. Pengakuan itu sama saja menunjukkan sebagian anggota UMNO menarik dukungan dari Muhyiddin dan pemerintahan Muhyiddin kekurangan syarat minimum sokongan parlemen.
Namun, Anwar gagal menunjukkan bukti sokongan terhadap dirinya. Bahkan, kala diberi kesempatan menghadap raja, ia gagal menunjukkan dukungan itu sehingga raja tak mempertimbangkan permintaan Anwar untuk ditunjuk menjadi PM.
Selepas Anwar menghadap raja, UMNO meminta jatah lebih banyak di kabinet Muhyiddin sebagai imbalan atas sokongan di parlemen. Di antara 111 penyokong Muhyiddin, memang UMNO memberikan paling banyak. Klaim Anwar, mosi kelompok Mahathir, dan manuver UMNO terus-menerus telah menjadi sandungan bagi pemerintahan Muhyiddin.
Baca juga: UMNO Kembali Desak Perlu Pemilu Sela
Karena itu, lewat pengusulan penetapan keadaan darurat, Muhyiddin ingin membekukan parlemen. Dengan pembekuan, pemerintah tidak perlu meminta dukungan parlemen untuk aneka keputusan. Parlemen juga tidak bisa membahas mosi tidak percaya yang bisa berujung pada penggulingan Muhyiddin. (REUTERS/RAZ)