Jepang Tidak Berniat Bentuk Aliansi seperti NATO di Indo-Pasifik
Perdana Menteri Jepang Yoshihide Suga menjelaskan tujuan kunjungannya ke Vietnam dan Indonesia.
Oleh
BENNY D KOESTANTO
·4 menit baca
BPMI SEKRETARIAT PRESIDEN
PM Jepang Yoshihide Suga didampingi Nyonya Mariko Suga serta Presiden Joko Widodo dan Nyonya Iriana melambaikan tangan dari beranda belakang Istana Kepresidenan Bogor, Selasa (20/10/2020).
JAKARTA, KOMPAS — Perdana Menteri Jepang Yoshihide Suga menyatakan, Jepang tidak berniat membuat pakta pertahanan yang menyerupai Pakta Pertahanan Atlantik Utara atau NATO di kawasan Indo-Pasifik.
Konsep Indo-Pasifik yang Bebas dan Terbuka (FOIP) bagi Jepang tidak ditujukan kepada negara tertentu saja. Jepang pun bersifat terbuka dan dapat menjalin kerja sama dengan negara mana pun asal satu pikiran di dan terkait dengan Indo-Pasifik.
Suga menyampaikan hal itu dalam sesi jumpa pers khusus yang digelar di Jakarta, Rabu (21/10/2020). Suga menjelaskan secara umum tujuan kunjungan perdananya ke Vietnam dan Indonesia. Dua negara itu menjadi tujuan secara beruntun seusai dilantik sebagai PM Jepang menggantikan Shinzo Abe, bulan lalu.
”Supremasi hukum di kawasan Indo-Pasifik sangat penting demi perdamaian di kawasan dan dunia. Bagi jepang, FOIP tidak ditujukan bagi negara tertentu saja. Kita terbuka dan dapat menjalin kerja sama dengan mana pun asal satu pikiran,” kata Suga seraya menegaskan bahwa Jepang tidak berkeinginan membuat pakta pertahanan ala NATO di Indo-Pasifik.
Pernyataan itu muncul untuk menanggapi salah satu pertanyaan yang diajukan oleh salah satu jurnalis Jepang yang hadir dalam sesi jumpa pers itu. Pemerintah Jepang mengundang beberapa jurnalis untuk hadir secara langsung dalam acara yang juga disiarkan secara virtual itu.
BPMI SEKRETARIAT PRESIDEN
Presiden Joko Widodo dan Nyonya Iriana menyambut kunjungan resmi PM Jepang Yoshihide Suga dan Nyonya Mariko Suga di Istana Kepresidenan Bogor, Selasa (20/10/2020) sore.
Jurnalis Jepang itu menyebutkan, muncul pernyataan dari Pemerintah China terkait kunjungan PM Suga selaku perwakilan Pemerintah Jepang ke Vietnam dan Indonesia, serta terkait Laut China Selatan (LCS) dan Indo-Pasifik secara luas. Disebutkan, Jepang berniat untuk membuat atau mengembangkan semacam NATO di Indo-Pasifik. Anggapan itu ditolak oleh PM Suga.
Suga menyatakan ASEAN berada di tengah kawasan Indo-Pasifik. Hal itu menjadikan ASEAN memiliki posisi dan peran utama untuk mewujudkan Indo-Pasifik yang terbuka dan bebas.
Saya memilih Vietnam sebagai ketua ASEAN (tahun ini) dan Indonesia sebagai tujuan pertama kunjungan saya. Kontribusi keduanya jelas bagi kawasan ini.
Suga pun menegaskan dukungannya secara keseluruhan atas Pandangan ASEAN tentang Indo-Pasifik (AOIP) yang ditetapkan tahun lalu. ”Dalam kabinet saya, arah tujuan itu tidak berubah. Saya memilih Vietnam sebagai ketua ASEAN (tahun ini) dan Indonesia sebagai tujuan pertama kunjungan saya. Kontribusi keduanya jelas bagi kawasan ini,” kata Suga.
”Saya ingin menunjukkan kepemimpinan yang aktif untuk mengatasi masalah regional dan internasional,” ujar Suga menambahkan.
Ketika ditanya tentang dinamika perairan di sekitar Indonesia, khususnya Laut Natuna, Suga menyatakan, sebagai negara, Jepang tidak akan mengizinkan tindakan yang meningkatkan tekananan di perairan kawasan, termasuk di Natuna. Hal itu sesuai dengan prinsip Jepang yang ingin melindungi segenap tanah air negara itu.
Hal itu berlaku dalam LCS. Tidak boleh ada kekuatan atau tindakan kekerasan yang dapat mengganggu ketenangan sebuah kawasan tertentu. ”Kita harus mencari solusi damai berdasar hukum internasional,” kata Suga.
AS NAVY/HANDOUT MELALUI REUTERS/MICHAEL MOLINA
Jet tempur Joint Strike Lockheed Martin, F-35B Lightning II, mendarat di kapal serangan amfibi USS Wasp. Pendaratan itu menandai pertama kalinya pesawat tersebut dikerahkan di atas kapal Angkatan Laut AS dan dengan Unit Ekspedisi Laut di wilayah Indo-Asia-Pasifik di Laut China Timur, 5 Maret 2018. Pesawat seperti inilah yang akan memperkuat tentara bela diri Jepang.
Dalam semangat yang sama, menurut Suga, Pemerintah Jepang menjalin kerja sama dengan Indonesia. Tokyo ingin pengembangan kerja sama itu dapat terwujud segera. Salah satu forum untuk membicarakan itu adalah pertemuan menteri luar negeri dan menteri pertahanan Jepang-Indonesia.
Dalam forum itu dapat dijajaki kemungkinan kerja sama, mulai dari transfer teknologi dan pertahanan hingga pengembangan sumber daya kelautan. Suga pun menegaskan bahwa AOIP yang diprakarsai Indonesia memiliki banyak kesamaan dengan FOIP Jepang. Misalnya, pentingnya supremasi hukum, keterbukaan, dan kebebasan berlayar.
Jika Jepang dan ASEAN saling terhubung, akan menjadi fondasi sebuah Indo-Pasifik yang terbuka.
Dalam pernyataan persnya di awal acara jumpa pers itu, Suga menyatakan bahwa Jepang mendukung AOIP secara keseluruhan. Dalam pertemuan dengan Presiden Joko Widodo, Suga juga menyampaikan bahwa Indo-Pasifik yang makmur dan damai dapat terwujud dengan kerja sama konkret.
”Jika Jepang dan ASEAN saling terhubung, akan menjadi fondasi sebuah Indo-Pasifik yang terbuka,” ucapnya.
Suga mengungkapkan bahwa kondisi pandemi Covid-19 telah mengungkap kondisi kelemahan rantai pasokan industri-industri Jepang secara global. Pengalaman ketertekanan ekonomi Jepang itu pun menjadi alasan bagi Jepang untuk melakukan realokasi industri agar tercipta rantai pasokan yang lebih tahan menghadapi kondisi seperti pandemi.
Jepang, menurut Suga, mendukung penempatan sarana-sarana baru perusahaan-perusahaan Jepang di ASEAN. Disebutkan adanya 30 lokasi untuk mendukung realokasi perusahaan-perusahaan Jepang itu.
BADAN KEAMANAN LAUT UNTUK KOMPAS
Pemetaan lokasi penangkapan kapal ikan Indonesia oleh penjaga laut Malaysia di perairan timur laut Pulau Subi, Kabupaten Natuna, Kepulauan Riau.
Suga menegaskan sikapnya untuk berusaha mengakomodir dan memperkokoh rantai pasokan perusahaan-perusahaan Jepang itu. Sekali lagi, hal itu dilihatnya sebagai bagian dari penguatan infrastruktur di Indo-Pasifik.
Di Indonesia, harapan itu antara lain mewujud dalam pembangunan Pelabuhan Patimban di Jawa Barat. Pelabuhan itu diharapkan dapat mendukung perusahaan-perusahaan di Indonesia, terutama perusahaan Jepang, dalam melancarkan arus logistik di Indo-Pasifik.
