Quad, aliansi empat negara - yakni Jepang, AS, Australia dan India - sedang mendekati negara-negara ASEAN, untuk ikut menghadang pengaruh China di Indo-Pasifik.
Oleh
Mahdi Muhammad
·5 menit baca
NEW DELHI, SELASA — Aliansi empat negara yang dikenal dengan nama kelompok Quad—yakni Jepang, Amerika Serikat, Australia, dan India— terus berupaya membendung pengaruh China di kawasan Indo-Pasifik. Mereka kini tengah mendekati negara-negara lain agar bergabung dengan kelompok ini, termasuk negara-negara Asia Tenggara.
”Quad adalah kemitraan yang didorong kepentingan bersama, bukan kewajiban yang mengikat dan tidak dimaksudkan sebagai pengelompokan eksklusif. Setiap negara yang menginginkan wilayah Indo-Pasifik sebagai wilayah yang bebas dan terbuka serta bersedia mengambil langkah untuk memastikannya, harus disambut untuk bekerja sama dengan kita,” kata Wakil Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Stephen Biegun pada pembukaan Forum Dialog India-AS di New Delhi, Senin (12/10/2020).
Secara spesifik Biegun menyebut bahwa Quad dapat memperdalam keterlibatan negara-negara anggota Perhimpungan Bangsa-bangsa Asia Tenggara atau ASEAN di dalam kelompok ini, terutama kerja sama di dalam mempertahankan kebebasan di laut.
Kunjungan Biegun adalah langkah lanjutan dari pembicaraan keempat pemerintahan di Tokyo, Jepang, beberapa pekan lalu. Beigun mengadakan pembicaraan dengan para pemimpin Pemerintah India untuk meletakkan dasar bagi dialog tahunan antara para diplomat dan pemimpin pertahanan kedua negara yang diharapkan akhir bulan ini.
Menurut sumber di kalangan pejabat Pemerintah India, Menteri Luar Negeri AS Mike Pompeo dan Menteri Pertahanan Mark Esper direncanakan berkunjung ke New Delhi pada akhir bulan ini dan melakukan pembicaraan ”2 Plus 2” dengan Menlu India Subrahmanyam Jaishankar dan Menteri Pertahanan Rajnath Singh. Substansi pembicaraan tidak terlepas dari upaya membendung pengaruh Beijing di kawasan.
China mengecam langkah Quad yang berupaya menahan perluasan pengaruhnya di kawasan Indo-Pasifik dan mendesak AS untuk menghentikan semua tindakannya yang dianggap Beijing sebagai ”mentalitas Perang Dingin” yang sesunguhnya telah usai.
Upaya Beijing untuk mendekati negara-negara anggota Quad, khususnya India dan Jepang, juga terus diupayakan, termasuk salah satunya berupaya bertemu dengan Perdana Menteri Jepang Yoshihide Suga yang didapuk menggantikan Shinzo Abe, yang mundur karena alasan kesehatan.
Seruan AS untuk memperluas keterlibatan negara lain di dalam aliansi ini datang di tengah konflik perbatasan antara China dan India di Himalaya. Sengketa perbatasan di antara kedua negara telah mengakibatkan sedikitnya 20 tentara India tewas di dalam bentrokan, Juni lalu.
Militer kedua negara mengerahkan ribuan tentara ke wilayah perbatasan meski sampai saat ini tidak ada gesekan yang bearti. Meski demikian, kondisi ini menimbulkan kekhawatiran munculnya konflik yang lebih luas, mengulangi peristiwa berdarah di tahun 1962.
India, dalam pandangan Biegun, ibarat ”seekor gajah yang terkungkung di dalam sebuah ruangan”. Namun, Biegun mengatakan, AS tetap menghormati prinsip otonomi strategis India dan bekerja sama berdasarkan kepentingan bersama.
”Kami tidak berusaha mengubah tradisi India. Sebaliknya kami ingin mengeksplorasi bagaimana memberdayakan mereka dan kemampuan India untuk mempertahankan kedaulatan, demokrasi dan untuk memajukan kepentingan India di seluruh kawasan Indo-Pasifik,” katanya.
Amerika Serikat selama satu atau dua dekade terakhir muncul sebagai salah satu pemasok senjata utama India, menggantikan Rusia. Biegun menyatakan, Washington dan New Delhi telah sepakat untuk meningkatkan penjualan perlengkapan militer serta pembagian kerja intelejen diantara kedua negara.
”Tapi masih banyak yang bisa kami lakukan, termasuk memperkuat kemampuan India untuk mempertahankan diri dan dengan mempromosikan interoperabilitas di antara militer kami,” katanya.
Quad dipandang sebagai penyeimbang bagi China, yang menurut para kritikus, sedang melenturkan otot militernya di Laut China Selatan, Laut China Timur, Selat Taiwan, dan di sepanjang perbatasan utara dengan India.
Beijing juga menghadapi kritik atas penanganannya terhadap wabah awal virus korona serta hak asasi manusianya.
China secara rutin menyangkal kritik atas catatan hak asasi manusianya serta penanganan virus pandemi Covid-19 yang berawal dari Wuhan, Provinsi Hubei, China. Beijing berulang kali menyatakan kehadiran militernya di berbagai tempat tidak perlu dikhawatirkan dan sebaliknya menuding Washington sebagai penghalang perdamaian terbesar, termasuk di Laut China Selatan.
China-ASEAN
Beijing tidak mau kehilangan pengaruh di ASEAN, mulai melakukan penjajakan untuk menghadang rencana Quad. Menteri Luar Negeri China Wang Yi, Selasa (13/10/2020), tengah berada di Kuala Lumpur, Malaysia.
Berbicara di depan sejumlah jurnalis di Kuala Lumpur, Malaysia, Wang Yi menuding AS telah menimbulkan risiko keamanan yagn sangat besar bagi Asia dengan mendorong keterlibatan kawasan dalam konflik kedua negara.
Wang Yi juga menyatakan bahwa tujuan AS yang sebenarnya dengan mendorong rencana Quad membuka aliansi baru adalah untuk membangun pakta pertahanan seperti NATO di Indo-Pasifik.
Dalam pandangan China, menurut Wang Yi, Washington tengah mencoba untuk memicu konfrontasi di antara berbagai kelompok dan blok negara serta memicu persaingan geopolitik. Pada saat yang sama, AS mencoba mempertahankan dominasi dan hegemoninya.
”Strategi itu sendiri memiliki risiko keamanan yang sangat besar,” kata Wang Yi pada konferensi bersama dengan Menlu Malaysia Hishammuddin Hussein.
Wang mendesak negara-negara ASEAN yang kini tengah menyusun kode etik di Laut China Selatan, terkait sejumlah konflik dengan China di wilayah ini, untuk menghapus ”gangguan eksternal” di perairan yang disengketakan. Namun, Wang tidak merinci lebih lanjut tentang gangguan eksternal yang dimaksudnya.
Sementara Hishammuddin berbicara lebih diplomatis. Dia mengatakan, sengketa Laut China Selatan harus diselesaikan secara damai melalui dialog regional.
Tindakan agresif China untuk menegaskan klaim teritorialnya di Laut China Selatan, yang dilewati oleh sepertiga dari pengiriman global, telah menuai kecaman dari Amerika Serikat da sejumlah negara ASEAN, seperti Vietnam, Filipina, Malaysia, dan Brunei.
AS mengatakan kerangka kerja keterlibatan Indo-Pasifiknya mendukung kedaulatan, transparansi, tata kelola yang baik, dan tatanan berbasis aturan.
Dengan menggunakan istilah ”Indo-Pasifik,” AS juga ingin menyebarkan gagasan bahwa wilayah tersebut membentang jauh melampaui halaman belakang China dan ekonomi macan Asia Timur hingga mencakup Samudra Hindia. (AP/REUTERS)