Unii Eropa mencoba menekan Turki terkait aktivitas pengeboran energi di Laut Tengah bagian timur. Siprus berharap kepada UE agar krisis dengan Turki terkait aktivitas pengeboran itu dibawa ke pengadilan internasional.
Oleh
ADHITYA RAMADHAN
·3 menit baca
BRUSSELS, SABTU — Para pemimpin negara Uni Eropa berdebat soal pendekatan yang akan mereka ambil menindaklanjuti ketegangan yang meningkat antara Uni Eropa dan Turki. Sejumlah isu saat ini memicu ketegangan antara Uni Eropa dan Turki, seperti masalah pengeboran di Laut Tengah, peran Turki di konflik Libya dan Suriah, serta persoalan migran yang membanjiri Eropa.
Dalam pernyataannya pada pertemuan puncak, Jumat (2/10/2020), para pemimpin negara Uni Eropa (UE) sepakat bahwa jika Turki terus bersikap positif dalam pembicaraan dengan Siprus dan Yunani, UE akan ”meluncurkan agenda politik UE-Turki yang positif” dengan insentif perdagangan dan bea cukai. Mereka juga menjanjikan lebih banyak dana dan keuntungan dari kerja sama soal migran.
Sebaliknya, jika Turki tidak bersikap positif, para pemimpin UE memperingatkan, ”UE akan menggunakan semua instrumen dan opsi yang tersedia” untuk ”membela kepentingannya dan kepentingan negara-negara anggotanya”.
”Ini saatnya Turki yang harus membuktikan jika ingin mengambil jalan yang konstruktif dengan kami, dan inilah tawarannya. Akan tetapi, kami sangat jelas bahwa jika yang terjadi sebaliknya, kami memiliki semua opsi yang diperlukan,” kata Ketua Komisi Eropa Ursula von der Leyen.
Dalam kebuntuan, Siprus telah mendesak mitranya di UE untuk mengambil langkah terhadap Turki yang melakukan eksplorasi energi di perairan sengketa di Laut Tengah sebelum menyepakati sanksi terhadap Belarus.
Setelah pembicaraan berjam-jam, para pemimpin UE sepakat untuk memberikan dukungan yang besar pada Siprus dan Yunani, serta memberikan peringatan keras kepada Turki bahwa mereka dapat dijatuhi sanksi jika tetap melanjutkan pengeboran di Laut Tengah.
Dalam pidatonya yang disiarkan di televisi, Presiden Siprus Nicos Anastasiades menyampaikan ”terima kasihnya yang tulus kepada semua anggota UE yang telah memberikan dukungan dan solidaritas sehubungan provokasi Turki”.
Namun, Anastasiades mengatakan bahwa dirinya ingin UE melakukan ”sikap yang lebih terukur dan efektif untuk mengakhiri diplomasi kapal perang dan berhasil membawa krisis dengan Turki itu ke pengadilan internasional atas dasar hukum laut internasional”.
Sementara itu, di Ankara, Presiden Turki Rezep Tayyip Erdogan menggambarkan operasi negaranya di Laut Tengah bagian timur sebagai ”perjuangan angkatan laut paling penting dalam beberapa abad terakhir”.
Dalam pidatonya di parlemen, Erdogan mengatakan, UE telah berubah menjadi struktur yang ”tidak efektif, tidak cakap, dan dangkal” dan menjadi ”budak kesombongan Yunani dan Siprus. Meski demikian, Turki berkomitmen untuk menyelesaikan krisis itu melalui jalur dialog.
Sanksi bagi pejabat Belarus
Sebelumnya, para pemimpin UE sepakat menjatuhkan sanksi terhadap sekitar 40 pejabat senior Belarus atas tuduhan memalsukan hasil pemilu presiden dan menindak keras para pengunjuk rasa yang berdemonstrasi secara damai.
”Kami harus memutuskan untuk menerapkan sanksi hari ini,” kata Presiden Dewan Eropa Charles Michel kepada wartawan seusai memimpin pertemuan di Brussels itu. ”Penting untuk melakukan apa yang sudah kami putuskan beberapa minggu yang lalu” dan mengirim sinyal bahwa ”kami kredibel”.
Sementara puluhan pejabatnya menjadi sasaran sanksi UE, Presiden Belarus Alexander Lukashenko ”tidak masuk dalam daftar yang dijatuhi sanksi. Namun, Michel mengatakan, pihaknya akan tetap mengikuti perkembangan yang ada.
Para diplomat UE menginformasikan, pemimpin Belarus yang disebut sebagai diktator terakhir di Eropa itu bisa dimasukkan ke dalam daftar belakangan jika menolak melakukan pembicaraan dengan oposisi.
Tidak seperti biasanya, keseluruhan anggota UE sebanyak 27 negara, termasuk Siprus, menolak hasil pemilu Belarus, 9 Agustus lalu, yang dimenangi Lukashenko. Mereka menghendaki digelarnya pemilu ulang dan sanksi dijatuhkan kepada sejumlah pejabat yang telah curang dalam pemilu. (AP)