Cenderung Tunda Pemilu Jepang, Suga Pilih Fokus Tangani Korona
Perdana Menteri Jepang, Yoshihide Suga, cenderung tidak ingin mempercepat pemilu tahun ini. Ia dinilai bakal lebih fokus pada penanganan Covid-19 dan efek atas perekonomian.
Oleh
BENNY D KOESTANTO
·3 menit baca
ISSEI KATO/POOL PHOTO VIA AP
Perdana Menteri Jepang Yoshihide Suga (tengah) berjalan diiringi para menteri kabinetnya sebelum sebuah sesi foto di kediaman resminya di Tokyo, Rabu (16/9/2020). Suga dinilai cenderung menunda pemilu dan memilih fokus pada upaya penanggulangan wabah Covid-19 yang memukul sosial dan ekonomi Jepang.
TOKYO, KAMIS — Perdana Menteri Jepang Yoshihide Suga kemungkinan akan menunda pemilihan umum tahun ini karena pandemi Covid-19 terus menekan dan bahkan merusak ekonomi Jepang. Salah satu surat kabar di Jepang, Yomiuri, dalam laporannya pada Kamis (1/10/2020), menyatakan, Suga akan lebih fokus pada kebijakan pencegahan penyebaran Covid-19 sekaligus meredam pukulan ekonomi akibat pandemi.
Yomiuri mengutip sumber-sumber dari anggota parlemen pemerintah dan partai yang berkuasa dalam laporannya. Keputusan untuk menunda pemilu tahun ini disebut mencerminkan niat Suga untuk lebih fokus pada penanganan Covid-19 dan efek atas perekonomian. Sebelumnya jajak pendapat publik menunjukkan dukungan kuat bagi Suga sejak dia menjabat posisi PM dua pekan lalu. Hal itu lalu memicu spekulasi bahwa dia dapat memanfaatkannya dan segera menggelar pemilu.
Suga terpilih menjadi Ketua Partai Demokrat Liberal (LDP), partai yang berkuasa di Jepang, pada bulan lalu. Ia lalu terpilih menjadi PM setelah Shinzo Abe mengundurkan diri dari posisi itu dengan alasan kesehatan. Pemilihan majelis rendah tidak harus diadakan hingga Oktober 2021.
AFP/KAZUHIRO NOGI
Seorang pejalan kaki berjalan melewati papan elektronika yang menampilkan pergerakan saham di Bursa Efek Jepang pada 17 September 2020. Perdana menteri baru Jepang diharapkan ikut memulihkan ekonomi Jepang yang tertekan karena pandemi Covid-19.
Dalam wawancara dengan harian bisnis Nikkei yang terbit pada Kamis, Sekretaris Jenderal LDP Toshihiro Nikai juga membantah spekulasi pemilu lebih awal. ”Ada masalah serius di hadapan kami saat ini,” kata Nikai. ”Perdana menteri telah membuat keputusan yang tepat untuk fokus pada penyelesaian masalah itu.”
Namun, bagi sosok Yoshihide Suga, mungkin mempercepat pemilu tidak dapat dilihat atau terjadi sesederhana itu. Ia dinilai enggan untuk melakukan hal itu.
Dalam salah satu laporannya pekan ini, media Financial Times menyatakan, sebagian besar pemimpin politik dengan dukungan publik di atas 70 persen bisa melakukan banyak hal. Salah satunya mempercepat pemilu sebagai langkah mengubah popularitas mereka menjadi mandat. Namun, bagi sosok Yoshihide Suga, mungkin hal ini tidak dapat dilihat atau terjadi sesederhana itu. Ia dinilai enggan untuk melakukan hal itu.
AP PHOTO/EUGENE HOSHIKO
Sebuah stasiun kereta di Tokyo, Jepang, saat jam sibuk padat oleh para komuter yang menggunakan masker, Selasa (26/5/2020). Penggunaan masker menjadi salah satu cara untuk mencegah penularan Covid-19.
Niatnya, kata Suga berulang kali, adalah ”bekerja untuk publik”.
”Sekarang saya pikir kemungkinannya sangat kecil tahun ini (untuk digelarnya pemilu),” kata Takao Toshikawa, editor buletin politik Tokyo Insideline. ”Pemilu pada Januari mungkin dilakukan, tetapi September tahun depan tampaknya lebih mungkin.”
Suga dinilai menunjukkan keinginan untuk melakukan reformasi yang sulit. Satu keuntungan dari pendekatan itu adalah untuk menjaga disiplin partai tetap ketat karena para pendukung khawatir tentang prospek pemilu mereka. Namun, hal itu masih akan diuji waktu, terutama terkait penanganan pemerintahannya melawan pandemi Covid-19.
Sesuai dengan reputasinya sebagai politisi yang berorientasi pada detail yang sangat memperhatikan kebijakan dalam negeri, Suga telah menetapkan empat bidang spesifik. Keempat bidang spesifik itu adalah badan baru untuk menunjang kebijakan digital, pemotongan biaya telepon seluler, cakupan perawatan bagi warga melalui asuransi, terutama untuk meningkatkan angka kelahiran dan birokrasi Jepang.
Namun, beberapa dari kebijakan tersebut dapat bertentangan dengan kepentingan pribadi yang kuat. Misalnya, langkah untuk mengizinkan pengobatan jarak jauh setelah krisis Covid-19 bisa mengecewakan para dokter di Jepang.
Namun baik kebijakan digital maupun biaya telepon seluler tidak memerlukan pengeluaran publik, kata Toshikawa, yang memungkinkan Suga bergerak cepat. Tagihan bulanan yang tinggi dari tiga operator seluler besar Jepang telah lama menjadi momok bagi Suga. Ia menyerukan pemotongan hingga 40 persen. Namun, belum jelas bagaimana dia akan merealisasikan wacana itu.
Namun, tetap muncul pendapat bahwa penundaan pemilu tetap mengandung risiko. Pendapat itu muncul dari parlemen. Peringkat persetujuan hingga dukungan terhadap langkah-langkah pemerintah bisa saja turun setelah masa bulan madu Suga sebagai PM berakhir.
”Saya pikir hampir semua anggota muda LDP menginginkan pemilihan segera,” kata Hakubun Shimomura, ketua kebijakan partai, baru-baru ini. (REUTERS)
