Antisipasi Ancaman Keamanan, Jepang Naikkan Anggaran Militer Tahun 2021
Kementerian Pertahanan Jepang mengajukan anggaran belanja militer senilai 5,5 triliun yen untuk tahun 2021. Peningkatan kemampuan militer Jepang untuk perang tradisional dan nontradisional menjadi salah satu alasannya.
Oleh
Mahdi Muhammad
·4 menit baca
Japan Air Self-Defense Force via AP
Dua jet tempur AS F/A-18 dan jet tempur F-15 milik Angkatan Udara Bela Diri Jepang terbang di atas kapal induk USS Ronald Reagan milik AS dalam latihan militer bersama di lokasi yang tidak disebutkan, dalam foto yang dirilis Angkatan Udara Bela Diri Jepang, 10 November 2017.
TOKYO, KAMIS — Kementerian Pertahanan Jepang mengajukan anggaran senilai 5,5 triliun yen atau sekitar 55 miliar dollar AS untuk belanja militer tahun 2021. Kenaikan anggaran hingga sekitar 8 persen ini, antara lain, mencakup pembelian pesawat tempur siluman dan perluasan kemampuan militer Jepang menghadapi ancaman siber dan ancaman perang di luar angkasa.
Pengumuman kenaikan anggaran yang diajukan pemerintahan PM baru Jepang, Yoshihide Suga, Rabu (30/9/2020), menandakan kelanjutan kebijakan keamanan pendahulunya, Shinzo Abe. Apabila dikabulkan oleh parlemen, anggaran pertahanan ini menjadi yang tertinggi dalam sejarah Jepang.
Hal itu juga menunjukkan fokus Pemerintah Jepang untuk memperbaiki kelengkapan peralatan militer mereka di tengah persaingan kemampuan militer negara-negara adikuasa. Selama delapan tahun berturut-turut, sejak tahun 2013, saat Abe berkuasa, anggaran pertahanan Jepang selalu meningkat.
Peningkatan anggaran militer terjadi ketika Abe mendorong Pasukan Bela Diri Jepang memperluas peran dan kemampuan internasional di tengah ancaman Korea Utara dan China, baik ancaman tradisional maupun nontradisional.
Tak hanya dorongan dari dalam, Pemerintah AS juga menuntut sekutu-sekutunya untuk menaikkan belanja militer mereka. Anggaran militer Jepang sebagian akan digunakan untuk membeli senjata dan perlengkapan militer dengan teknologi terbaru dari AS.
Dalam pengajuan anggaran pertahanan tahun 2021, pembelian sistem pertahanan antirudal dan pembelian pesawat tempur siluman adalah dua prioritas utama belanja militer Jepang. Kementerian Pertahanan berencana membeli sekitar 42 pesawat tempur siluman F-35B buatan Lockheed Martin. Pesawat ini memiliki kemampuan lepas landas dan mendarat secara vertikal. Harga pesawat itu dibanderol 26 miliar yen atau 246 juta dollar AS per unit.
AS NAVY/HANDOUT MELALUI REUTERS/MICHAEL MOLINA
Pesawat tempur F-35B Lightning II mendarat di kapal serangan amfibi USS Wasp, menandai pertama kalinya pesawat itu dikerahkan di atas kapal Angkatan Laut AS dan dengan Unit Ekspedisi Laut di wilayah Indo-Asia-Pasifik di Laut China Timur, 5 Maret 2018. Pesawat seperti inilah yang akan memperkuat tentara bela diri Jepang.
Untuk memfasilitasi keberadaan puluhan pesawat tempur F-35B, Kementerian Pertahanan Jepang juga meminta anggaran 3,2 miliar yen atau setara 30 juta dollar AS untuk mengonfigurasi kapal induk Kaga, satu dari dua kapal induk yang khusus untuk helikopter. Izumo, kapal induk Jepang lainnya, telah dikonfigurasi ulang.
Tokyo juga mencari tambahan dana sekitar 58,7 miliar yen atau setara 556 juta dollar AS untuk penelitian dan pengembangan jet tempur generasi berikutnya menggantikan F-2 yang akan pensiun tahun 2030. Jepang berencana mengembangkan mesin dan teknologi sendiri, tetapi tengah mempertimbangkan untuk mengembangkan beberapa bagian bekerja sama dengan perusahaan AS dan Inggris.
Pembelian senjata AS yang mahal oleh Jepang telah membantu mengurangi surplus perdagangannya dengan AS. Namun, di dalam negeri, hal itu menimbulkan kekhawatiran mundurnya industri pertahanan lokal yang masih muda.
Ancaman siber dan luar angkasa
Permintaan anggaran militer 2021 itu juga mencakup pendanaan sistem pertahanan nontradisional, seperti penelitian dan operasi unit ruang angkasa, siber, serta untuk unit perang elektromagnetik baru.
Unit elektromagnetik akan ditempatkan di Pangkalan Asaka Pasukan Bela Diri Darat yang terletak di sebelah utara Kota Tokyo. Jumlah staf yang akan memperkuat unit ini belum ditentukan.
Namun, menurut rencana, mereka akan mulai ditempatkan di pulau-pulau yang ada di wilayah selatan Jepang, termasuk Okinawa, Maret 2022. Penempatan mereka di pulau-pulau itu salah satunya adalah untuk memantau aktivitas maritim dan udara militer China.
STR/JIJI PRESS/AFP
Pegawai baru dari Kementerian Pertahanan Jepang duduk di kursi yang terpisah sebagai bagian dari langkah pengambilan jarak sosial untuk mencegah penyebaran Covid-19 ketika mereka menyimak pesan video Menteri Pertahanan Taro Kono di Tokyo, 1 April 2020.
Misi dari unit tersebut adalah untuk memblokade serangan elektromagnetik yang dapat mengganggu fungsi radio dan sistem pemosisi global (GPS). Kementerian Pertahanan juga meminta tambahan anggaran senilai tujuh miliar yen atau 66 juta dolar AS untuk membeli pesawat pengintai RC-2 dan sekitar 23 miliar yen atau 218 juta dolar AS untuk penelitian sistem pengawasan guna melawan serangan elektromagnetik oleh pesawat nirawak dan senjata lainnya.
Pada Mei lalu, Jepang meluncurkan Skuadron Operasi Luar Angkasa sebagai bagian dari Angkatan Udara Pasukan Bela Diri dengan 20 anggota awal. Unit ini diharapkan berkembang menjadi sekitar 100 anggota setelah unit beroperasi penuh pada tahun 2023.
Unit tersebut bertugas memantau dan melindungi satelit Jepang dari serangan musuh atau puing-puing ruang angkasa. Unit ini juga akan melakukan navigasi dan komunikasi berbasis satelit untuk pasukan lain di lapangan.
Kementerian Pertahanan juga akan meluncurkan unit komando di Tokyo barat. Jumlah staf pada unit itu akan ditingkatkan menjadi 70 orang pada tahun depan. Dibutuhkan dana 72 miliar yen atau 680 juta dolar untuk untuk merancang dan meluncurkan satelit pengintai dan mengembangkan, serta membeli peralatan yang kompatibel dengan AS.
AP PHOTO/KYODO NEWS/JAPAN OUT
Prajurit Pasukan Bela Diri Darat Jepang (JGSDF) turun dari pesawat tiltrotor MV-22 Osprey milik Korps Marinir AS (USMC) dalam latihan militer bersama AS-Jepang di pangkalan Korps Marinir Camp Pendleton, California, AS, 13 Februari 2013.
Anggaran yang diminta dapat meningkat lebih tinggi karena kementerian telah meminta anggaran yang tidak terbatas untuk alternatif sistem pertahanan rudal berbasis darat Aegis Ashore. Sistem pertahanan ini pernah dibatalkan Pemerintah Jepang pada bulan Juni lalu karena masalah teknis.
Menyusul pembatalan Aegis Ashore tersebut, Abe menginstruksikan pemerintah untuk mempelajari perubahan besar pada kebijakan pencegahan misilnya dan mencari kemungkinan mengembangkan kemampuan serangan pertama di pangkalan musuh untuk bertahan dari serangan yang mungkin terjadi.
Pemerintah Suga diharapkan menyusun rencana baru anggaran militer tersebut pada akhir tahun ini. Pengeluaran pertahanan Jepang sekarang berada di peringkat 10 teratas dunia, menurut Institut Penelitian Perdamaian Internasional Stockholm. (AP)
