Pemerintahan PM Muhyiddin di Ujung Tanduk
Keputusan berada di tangan Raja Al-Sultan Abdullah Ri’ayatuddin Al-Mustafa Billah Shah.
Perdana Menteri Malaysia Muhyiddin Yassin tersenyum saat sesi sidang parlemen, 13 Juli 2020, di Kuala Lumpur, Malaysia.
KUALA LUMPUR, SABTU — Pertaruhan nasib pemerintahan Perdana Menteri Malaysia Muhyiddin Yassin ke depan berada di tangan Negara Bagian Sabah. Pemilihan Parlemen Sabah menjadi semacam referendum bagi pemerintahan Muhyiddin yang dibentuk tanpa melalui proses pemilihan yang sudah berjalan selama tujuh bulan itu.
Hasil pemungutan suara di Sabah tidak secara langsung memengaruhi keseimbangan kekuasaan di tingkat nasional, tetapi menjadi barometer popularitas Muhyiddin.
Pemungutan suara pemilihan Parlemen Sabah yang dibuka pada Sabtu (26/9/2020) itu dilakukan setelah aliansi Muhyiddin berusaha mengambil alih Parlemen Sabah yang dikuasai oleh pihak oposisi dengan cara membelot. Namun, pemimpin Sabah malah membubarkan parlemen, 30 Juli lalu, agar ada pemilu sela dan bisa menggagalkan upaya aliansi Muhyiddin mengambil alih kekuasaan.
Baca juga : Muhyiddin Dapat Peluang Berunding
Ini taruhannya tinggi bagi Muhyiddin apalagi setelah pemimpin oposisi, Anwar Ibrahim, Rabu lalu, mengklaim mendapat dukungan mayoritas di parlemen nasional. Dukungan mayoritas itu akan cukup kuat untuk menggulingkan Muhyiddin dan membentuk pemerintahan baru.
Jika aliansi Muhyiddin kalah di Sabah, dukungan akan menurun dan memperkuat desakan penyelenggaraan pemilu sela di tingkat nasional.
”Ini pemilu negara bagian pertama sejak pemerintahan Muhyiddin terbentuk, Maret lalu. Ini bisa dianggap sebagai referendum tidak langsung untuk melihat dukungan rakyat pada pemerintahan yang dibentuk tanpa proses pemilihan itu,” kata Guru Besar Studi Asia di University of Tasmania, Australia, James Chin.
Posisi berpengaruh
Posisi Sabah dan negara bagian tetangganya, Sarawak, yang berada di Pulau Kalimantan, sangat penting karena memegang sekitar seperempat kursi parlemen.
Posisi kedua negara bagian itu juga penting dalam politik. Kedua negara bagian itu kaya akan sumber minyak dan kayu, tetapi justru termasuk wilayah termiskin di Malaysia. Keduanya memiliki tingkat otonomi yang lebih besar pada bidang administrasi, imigrasi, dan peradilan.
Pemimpin oposisi Malaysia, Anwar Ibrahim, berbicara dalam konferensi pers, 23 September 2020, di Kuala Lumpur, Malaysia.
Upaya mengambil alih Sabah itu mengingatkan pada bagaimana Muhyiddin mengambil alih kekuasaan, Maret lalu, setelah membelot dari pemerintahan reformis untuk membentuk pemerintahan baru yang berpusat pada etnis Melayu.
Sejak itu, aliansi Muhyiddin menguasai banyak negara bagian dan pihak oposisi hanya menguasai Sabah serta dua negara bagian terkaya, yakni Selangor dan Penang.
Muhyiddin telah berjuang mempertahankan dukungan di tengah perselisihan dalam koalisinya yang menjadi mayoritas di parlemen hanya dengan selisih dua kursi.
Kepemimpinannya semakin diragukan setelah Anwar mengaku mendapat dukungan mayoritas, termasuk dari anggota parlemen di kubu Muhyiddin.
Baca juga : UMNO Kembali Desak Pemilu Sela
Namun, Anwar belum mengungkapkan rincian jumlah pendukungnya dan masih menunggu bertemu Raja Malaysia Al-Sultan Abdullah Ri’ayatuddin Al-Mustafa Billah Shah yang sedang dirawat di rumah sakit. Raja memiliki kekuasaan penuh untuk menunjuk perdana menteri baru atau membubarkan parlemen untuk kemudian melakukan pemilu sela. Muhyiddin mengatakan, klaim Anwar itu belum bisa dikonfirmasi karena belum ada bukti.
Presiden Joko Widodo berbincang dengan Raja Malaysia Sri Paduka Baginda Yang Dipertuan Agong XVI Al-Sultan Abdullah Ri’ayatuddin Al-Mustafa Billah Shah di halaman Istana Bogor, Jawa Barat, Selasa (27/8/2019).
Untuk mendapatkan dukungan rakyat, Muhyiddin gencar berkampanye di Sabah dan menjanjikan pembangunan. Namun, mantan pemimpin Sabah dari partai Warisan, Shafie Apdal, justru meminta beberapa kelompok adat di Sabah untuk menolak pemerintahan muslim Muhyiddin. Padahal, Apdal memegang kunci penentu keberhasilan Muhyiddin.
”Kemenangan akan memperkuat posisi Muhyiddin dan kekalahan akan memperkuat upaya Anwar merebut kembali kekuasaan,” kata Oh Ei Sun dari Institut Urusan Internasional di Singapura.
Baca juga : Suhu Politik Malaysia Memanas Lagi, Anwar Coba Lengserkan PM Muhyiddin
Pada pemilihan Sabah ini, 447 kandidat memperebutkan 73 kursi negara bagian. Lebih dari 1 juta pemilih, yang mayoritas berada di daerah pedesaan, tercatat berhak memberikan suara.
”Muhyiddin butuh menang untuk menunjukkan ia didukung rakyat. Kalau ia kalah, pemerintahan tumbang,” ujar Kepala Perusahaan Jajak Pendapat Independen Pusat Merdeka, Ibrahim Suffian.
Penentu
Posisi Muhyiddin kini terdesak terutama dari aliansinya karena mereka meminta segera ada pemilu nasional untuk mendapatkan mandat yang kuat. Namun, para pengamat menduga Muhyiddin tidak mau dan ingin menunda pemilu selama mungkin.
Pengunjung meluncur dengan flying fox yang menghubungkan Pulau Gaya dan Sapi di Taman Laut Tunku Abdul Rahman, Negara Bagian Sabah, Malaysia, pertengahan April 2015.
Situs Channelnewsasia.com menyebutkan, kunci kesuksesan Muhyiddin ada di tangan Apdal. Jika Anwar mau menang, ia musti mendapatkan dukungan dari Apdal karena, kata Oh, kursi penentu Parlemen Sabah berada di tangan etnis Kadazandusun-Murut. ”Semua tergantung pada Apdal. Tapi saya rasa mereka belum memutuskan,” ujarnya.
Menurut Guru Besar Ahmad Martadha Mohamed yang memimpin Klaster Integritas dan Pemerintahan di Kampus Studi Pemerintahan dan Internasional di Universiti Utara Malaysia, klaim Anwar tidak akan berpengaruh bagi Sabah dan Sarawak karena kedua wilayah itu biasanya akan memprioritaskan urusan dalam negeri mereka sendiri.
Jalan tanah di kawasan perbatasan Long Midang, Kecamatan Krayan, menuju Desa Bakelalan, Sabah, Malaysia.
Di Sabah, biasanya warga akan memilih dengan mempertimbangkan isu-isu lokal dan partai-partai lokal, bukan nasional. Isu-isu yang penting bagi mereka antara lain imigran ilegal yang masuk ke dua wilayah itu. Isu ini termasuk isu hangat selama 20 tahun terakhir. Begitu pula dengan isu pembangunan infrastruktur dan hak tanah penduduk asli.
”Sabah, Sarawak, dan partai koalisi berkuasa Gabungan Parti Sarawak mungkin akan bermain di wilayah aman karena mereka sekarang masuk bagian dalam pemerintahan federal dan merasakan manfaat menjadi salah satu koalisi Perikatan Nasional,” kata Martadha.
Namun, hal itu bisa berubah jika ada kepastian pemerintahan federal akan kehilangan dukungan. Jika kondisinya begitu, mereka akan mendukung siapa saja yang bisa menjamin dan menjaga kepentingan mereka.
Jika keputusannya berada di tangan Raja Al-Sultan Abdullah Ri’ayatuddin Al-Mustafa Billah Shah, maka ia mempunyai dua pilihan. Jika Anwar betul-betul mendapat dukungan mayoritas, Raja bisa menunjuk Anwar menjadi PM baru seperti saat raja menunjuk Muhyiddin. Atau, membubarkan parlemen dan membuka jalan pemilu nasional. (REUTERS/AFP/AP)
