Suhu Politik Malaysia Memanas Lagi, Anwar Coba Lengserkan PM Muhyiddin
Di tengah pandemi, suhu politik Malaysia memanas. Pemimpin oposisi Anwar Ibrahim mengklaim mendapat dukungan mayoritas anggota parlemen untuk mengganti pemerintahan PM Muhyiddin Yassin. Muhyiddin bergeming.
Oleh
Mahdi Muhammad
·4 menit baca
KUALA LUMPUR, RABU — Di tengah upaya untuk menahan laju pandemi Covid-19 dan menangani kesulitan ekonomi akibat pandemi, suhu politik Malaysia memanas lagi. Hal ini setelah pemimpin oposisi Malaysia, Anwar Ibrahim, mengklaim bahwa dirinya mendapat dukungan mayoritas dari anggota parlemen. Anwar mengklaim dukungan itu cukup bagi dirinya untuk membentuk pemerintahan baru, menggantikan Perdana Menteri Muhyiddin Yassin.
Dalam konferensi pers yang berlangsung pada Rabu (23/9/2020), Ketua Partai Keadilan Rakyat Anwar Ibrahim menyatakan, dirinya telah mendapat izin dari Raja Malaysia Yang Dipertuan Agung XVI Sultan Abdullah untuk menghadap pada Selasa (22/9) kemarin. Namun, pertemuan itu ditunda karena raja saat ini tengah menjalani perawatan di Institut Jantung Negara.
Anwar enggan mengungkapkan detail dukungan yang dia klaim berhasil diperolehnya. Dia tidak akan mengungkapkan detail apa pun sebelum bertemu dengan raja. Sampai saat ini belum ada jadwal pertemuan yang baru.
Anwar juga menyatakan bahwa dirinya mendapatkan dukungan yang kuat untuk menggulingkan Muhyiddin dari jabatannya yang baru diemban beberapa bulan lalu. ”Secara meyakinkan, kami memiliki mayoritas yang kuat dan tangguh. Saya tidak berbicara tentang (keunggulan) empat, lima, atau enam. Saya berbicara tentang lebih dari itu,” katanya.
”Dengan dukungan yang jelas dan tak terbantahkan serta mayoritas di belakang saya, pemerintah yang dipimpin oleh Muhyiddin Yassin telah jatuh,” ujar Anwar.
Berdasarkan konstitusi Malaysia, Anwar setidaknya harus mendapat dukungan minimal 111 anggota parlemen untuk bisa menjabat perdana menteri. Anwar mengklaim bahwa dirinya telah mendapat dukungan dua pertiga anggota parlemen, tanpa menyebutkan jumlah yang pasti.
Koalisi Pakatan Harapan yang digalang Anwar pada tahun 2018 memungkinkan dirinya menjabat sebagai PM pada saat itu. Tetapi, koalisi itu runtuh setelah Muhyiddin dan Partai Pribumi Bersatu Malaysia (PPBM) menarik dukungannya terhadap koalisi tersebut, mengakibatkan jatuhnya pemerintahan PM Mahathir Mohamad. Kini, dengan klaim dukungan itu, Anwar menyatakan bahwa Mahathir yang pernah menjadi Ketua PPBM tidak akan menjadi bagian dari pemerintahan barunya nanti.
Jika Anwar berhasil, hal itu akan menandai kembalinya politisi berusia 73 tahun itu secara dramatis setelah perjalanan politiknya yang naik turun selama 22 tahun sejak 1990-an, termasuk hampir 10 tahun dipenjara.
Bantahan kubu PM
Partai koalisi pendukung pemerintah, yang tergabung dalam Perikatan Nasional (PN), menyatakan bahwa klaim Anwar tidak lebih dari pencitraan murahan. Dalam sebuah pernyataan yang ditandatangani para sekretaris jenderal partai pendukung Perikatan Nasional, mereka menyatakan tetap setia mendukung pemerintahan PM Muhyiddin.
Istana Negara, dalam sebuah pernyataan tertulis yang dikeluarkan oleh Kepala Rumah Tangga Ahmad Fadli Shamsuddin menyatakan agar rakyat tetap tenang dan mendesak semua pihak untuk memprioritaskan kesejahteraan rakyat dan negara. Raja juga berpesan agar rakyat menjaga kesehatan diri masing-masing dengan cara mematuhi protokol kesehatan.
PM Muhyiddin, dalam pidato yang disiarkan televisi, menyatakan menolak tindakan buta beberapa politisi yang sengaja ingin mengganggu stabilitas politik dan rencana pemulihan ekonomi pemerintahannya. Meski begitu, dia meminta rakyat Malaysia tetap tenang.
Muhyiddin menyatakan, pernyataan Anwar baru sebatas klaim semata dan dia harus memberikan bukti atas klaimnya itu. ”Sampai terbukti sebaliknya, pemerintahan Perikatan Nasional masih berdiri teguh, dan saya adalah perdana menteri yang sah,” kata Muhyiddin.
Muhyiddin telah berjuang keras untuk mempertahankan dukungan di tengah pertikaian di dalam koalisinya yang hanya menjadi mayoritas di parlemen dengan keunggulan satu digit kursi. Dia bisa meminta raja untuk membubarkan parlemen untuk mengupayakan pemilihan umum sela.
James Chin, profesor studi Asia di Universitas Tasmania, Australia, mengatakan, dirinya yakin negosiasi untuk pembentukan pemerintahan baru masih berlangsung. ”Tanda tanya besar sekarang di Kuala Lumpur adalah bahwa orang belum melihat daftar anggota parlemen yang mendukung Anwar. Dan, orang-orang sangat berhati-hati,” katanya.
Menteri Sains dan Teknologi Khairy Jamaluddin membantah klaim Anwar. Dia mencuit gambar pertemuan para menteri kabinet Muhyiddin dan mengatakan mereka masih bekerja seperti biasa. ”Pertemuan kabinet baru saja berakhir. Tidak ada yang roboh atau jatuh,” cuit Khairy.
Langkah baru UMNO
Namun, Presiden UMNO Ahmad Zahid Hamidi, partai terbesar dalam koalisi Muhyiddin, mengatakan, dia sadar bahwa banyak anggota parlemen dari partainya yang berbasis Melayu mendukung Anwar sebagai perdana menteri dan dia tidak dapat menghentikan mereka.
UMNO menarik sebagian dukungan terhadap Muhyiddin setelah mantan ketua UMNO, yang juga mantan PM Malaysia, Najib Razak, tetap dinyatakan bersalah dalam dakwaan skandal korupsi dana perusahaan investasi milik pemerintah, 1MDB, beberapa waktu lalu.
Ahmad Zahid mengatakan, pemerintahan Muhyiddin dibentuk berdasarkan dukungan dari setiap anggota parlemen dan bahwa partainya yang Melayu tidak secara resmi menjadi bagian dari koalisi yang berkuasa. Pernyataan ini semakin memperkeruh situasi.
Mahathir, menurut media Malaysia, The Edge, memilih menunggu perkembangan lanjutan pasca-pengumuman oleh Anwar. (AP/REUTERS)