Maskapai AS Serukan Dana Talangan Baru untuk Cegah PHK Massal
Maskapai-maskapai penerbangan besar AS meminta dana talangan baru senilai 25 miliar dollar AS. Tanpa dana talangan baru, puluhan ribu karyawan maskapai di negara itu terancam terkena pemutusan hubungan kerja bulan depan.
Oleh
BENNY D KOESTANTO
·3 menit baca
WASHINGTON, SELASA — Maskapai-maskapai penerbangan besar Amerika Serikat menyerukan usulan terakhir untuk membujuk Kongres menyepakati dana talangan senilai 25 miliar dollar AS. Dana talangan baru itu dibutuhkan untuk menghindari pemutusan hubungan kerja atas puluhan ribu karyawan maskapai yang akan dimulai pada 1 Oktober 2020.
Seruan itu disampaikan sejumlah pemimpin eksekutif American Airlines, United Airlines dan JetBlue Airways, serta serikat penerbangan utama pada Selasa (22/9/2020). Mereka menggelar konferensi pers secara khusus di Capitol Hill. Dalam seruannya, mereka menyerukan perpanjangan enam bulan program dukungan penggajian. Program itu terutama terdiri atas hibah sebagai imbalan untuk mempertahankan ribuan pekerja mereka di perusahaan.
”Kami tidak akan menyerah,” kata CEO American Airlines Doug Parker. Ia mengungkapkan, perusahaannya terancam melakukan PHK terhadap 19.000 karyawannya pada 1 Oktober mendatang jika pemerintah tidak memberikan dana talangan baru. Dia menegaskan, bagaimanapun, bahwa perusahaan itu tetap akan mencoba bertahan jika bantuan tidak diberikan. ”American Airlines akan baik-baik saja,” kata Parker.
Pada awal pekan ini dua senator utama Partai Republik memperkenalkan undang-undang (UU) yang akan memberi otorisasi lagi 25,5 miliar dollar AS dalam bentuk bantuan penggajian untuk maskapai penerbangan penumpang. Namun, dana talangan itu kemungkinan tidak bisa berhasil 100 persen mengingat kebutuhan sektor lain atas hal serupa juga besar. Para anggota parlemen diketahui tengah fokus pada pemilihan hakim Mahkamah Agung yang kosong setelah kematian Hakim Ruth Bader Ginsburg. Peluang atau kemungkinan Kongres meloloskan paket bantuan virus korona tipe baru sebelum 1 Oktober pun sangat tipis.
Para anggota parlemen diketahui tengah fokus pada pemilihan hakim Mahkamah Agung yang kosong setelah kematian Hakim Ruth Bader Ginsburg. Peluang atau kemungkinan Kongres meloloskan paket bantuan virus korona tipe baru sebelum 1 Oktober pun sangat tipis.
Gedung Putih dapat menemukan cara untuk memberikan bantuan kepada maskapai penerbangan tanpa tindakan Kongres. Dana talangan senilai 25 miliar dollar AS pertama dalam bantuan penggajian untuk maskapai penerbangan dimasukkan di bawah paket bantuan Undang-Undang CARES senilai 2,3 triliun dollar AS pada Maret. Paket dana talangan itu juga menyisihkan 25 miliar dollar AS lagi dalam bentuk pinjaman pemerintah bagi maskapai penerbangan.
American Airlines adalah maskapai penerbangan AS pertama yang menyatakan akan memanfaatkan porsi pinjaman itu. Hal senada diungkapkan CEO United Airlines Scott Kirby pada Selasa. Ia mengatakan, perusahaannya juga akan menggunakan kesempatan itu. Manajemen American Airlines berencana menghentikan penerbangan ke 15 bandara yang lebih kecil mulai 1 Oktober. Hal itu berlaku jika dana talangan dari pemerintah tidak ada. Adapun Kirby mengatakan, manajemen United tidak merencanakan pemotongan jumlah layanan penerbangan dalam waktu dekat.
Pinjaman tersebut, jika diberikan, akan membawa konsekuensi ada pembatasan pada pembelian kembali saham dan kompensasi atas para eksekutif perusahaan. Delta Air Lines dan Southwest Airlines, yang memiliki neraca lebih kuat dari perusahaan-perusahaan sejawat mereka, mengatakan, mereka tidak akan menggunakan pinjaman tersebut. Adapun CEO JetBlue Airways Robin Hayes mengatakan, pihaknya akan sesegera mungkin mengambil keputusan atas hal itu.
Presiden Asosiasi Internasional Pramugari (CWA) Sara Nelson mengatakan, dana talangan sangat penting sebab hal itu terkait langsung dengan nasib puluhan ribu pekerja di sektor penerbangan. ”Ini adalah program yang terkait dengan lapangan kerja,” kata Nelson. Ia menceritakan betapa banyak pekerja maskapai penerbangan yang hampir kehilangan pekerjaan saat-saat ini.
Jim Himes, seorang politisi Partai Demokrat, mengusulkan pada sidang yang digelar hari Selasa, pembayar pajak harus diberi kompensasi yang adil atas penggunaan dana pemerintah untuk mendukung bisnis swasta. Saat berbicara dengan para pemimpin maskapai dan serikat pekerja, Himes mengatakan, pesan industri terasa seperti ”situasi yang menyandera” bagi para pekerja. Ia menggambarkan sentimen itu layaknya berbunyi, ”Beri kepada saya uang secara gratis atau kami (tidak akan) menerimanya dan kami akan memecat orang.” (AP)