Kebuntuan Politik Bisa Memperburuk Krisis Multidimensi di Lebanon
Kebutuan politik memperburuk krisis multidimensi di Lebanon. Dibutuh sebuah keajaiban bagi negara itu untuk mengatasi krisis tersebut.
Oleh
BENNY D KOESTANTO
·4 menit baca
STEPHANE LEMOUTON, POOL VIA AP
Presiden Perancis Emmanuel Macron (kedua dari kanan) dan Menteri Luar Negeri Perancis Jean-Yves Le Drian (tengah) bertemu dengan sejumlah anggota militer Perancis yang diterjunkan untuk membantu membangun Pelabuhan Beirut pada 1 September 2020. Ledakan di pelabuhan itu menambah tekanan ekonomi dan sosial di Lebanon yang telah dilanda kondisi krisis multidimensi.
BEIRUT, SELASA — Presiden Lebanon Michel Aoun mengatakan, kondisi krisis di negaranya dapat memburuk jika pemerintahan baru gagal dibentuk. Ia mengkritik sekutu politiknya, kelompok Hezbollah dan Amal, karena bersikeras mempertahankan kementerian keuangan dalam pemerintahan baru dari kelompok mereka. Dibutuhkan sebuah keajaiban bagi Lebanon agar krisis multidimensinya segera berakhir.
Peringatan keras Aoun disampaikan di tengah upaya negara itu untuk mengatasi krisis ekonomi dan keuangan yang terus meningkat. Ancaman ambruknya ekonomi Lebanon pada masa mendatang semakin besar di tengah tekanan domestik dan global akibat pandemi Covid-19.
Kekhawatiran akan kerusuhan di negara yang rapuh itu juga mengintai di tengah melonjaknya kasus Covid-19 dengan tingginya angka kematian.
Dalam pidatonya yang disiarkan televisi, Aoun mengkritik Hezbollah dan Amal. Sekutu politiknya itu sejauh ini bergeming dengan sikap untuk mempertahankan posisi mereka di kementerian keuangan dalam pemerintahan baru. Hezbollah dan Amal juga bersikeras memilih beberapa posisi menteri lain.
Ditanya oleh seorang reporter ke mana arah Lebanon jika tidak ada pemerintahan yang segera dibentuk, Aoun menjawab, ”Ke neraka, tentu saja. Mengapa lagi saya harus berdiri di sini berbicara jika bukan itu masalahnya?”
Dia juga mengkritik Perdana Menteri yang ditunjuk Mustapha Adib karena berusaha membentuk pemerintahan dan memaksakan nama untuk posisi di kabinet tanpa berkonsultasi dengan kelompok yang lebih besar di parlemen dan pemerintahan.
Dalati Nohra/Handout via REUTERS
Presiden Lebanon Michel Aoun (tengah) bertemu dengan delegasi siswa dari beberapa sekolah di istana kepresidenan di Baabda, Lebanon, tahun lalu.
Kebuntuan politik di Lebanon telah merusak prakarsa Perancis yang dipimpin oleh Presiden Emmanuel Macron. Pemerintahan independen Lebanon sangat dibutuhkan untuk mereformasi sekaligus membawa negara itu keluar dari kondisi krisis.
Batas waktu pembentukan pemerintahan menurut rencana Perancis terlewat pekan lalu di tengah kebuntuan tentang posisi siapa yang berhak duduk di kursi kementerian keuangan.
Jabatan teratas Lebanon, termasuk presiden, perdana menteri, dan ketua parlemen, didistribusikan menurut sekte atau kelompok. Ini sejalan dengan perjanjian pembagian kekuasaan sektarian negara itu.
Meskipun perjanjian itu menetapkan pemerataan kursi parlemen dan kabinet antara kelompok Muslim dan Kristiani, perjanjian itu tidak mendistribusikan kursi menurut sekte.
Kami telah menawarkan solusi yang masuk akal untuk membentuk pemerintahan, tetapi mereka tidak diterima oleh kedua belah pihak.
Aoun, dalam pidatonya, mengatakan bahwa krisis pembentukan kabinet Lebanon seharusnya tidak terjadi karena tantangan yang dihadapi Lebanon ”tidak memungkinkan untuk membuang waktu satu menit pun”. Dia mengatakan, tidak ada sekte yang memiliki hak untuk memonopoli setiap portofolio di kabinet dan mendesak kedua kelompok tersebut untuk kembali ke konstitusi.
”Kami telah menawarkan solusi yang masuk akal untuk membentuk pemerintahan, tetapi mereka tidak diterima oleh kedua belah pihak,” katanya.
Dia khawatir masa depan Lebanon akan semakin suram jika pemerintahan baru gagal terbentuk di Lebanon. ”Saat posisi menjadi lebih sulit, tampaknya tidak ada solusi dekat di depan kita,” katanya.
”Kita butuh sebuah keajaiban,” katanya saat ditanya masih ada tidak kesempatan terbentuknya pemerintahan baru yang independen itu. Dalam satu jam setelah pidato Aoun, tagar ”kita akan ke neraka” dalam bahasa Arab menjadi topik terhangat Twitter di Lebanon.
AP /ANDREW MEDICHINI
Paus Fransiskus (tengah) didampingi oleh pastor Lebanon, Georges Breidi (kanan), mendaraskan doa untuk Lebanon yang diguncang ledakan di Beirut pada awal bulan lalu.
Lebanon, yang merupakan negara bekas protektorat Perancis, terperosok dalam krisis ekonomi dan keuangan terburuk di negara itu sepanjang sejarah modernnya. Lebanon gagal membayar kembali utangnya untuk pertama kali pada bulan Maret. Nilai tukar mata uang setempat ambruk. Kondisi itu menyebabkan hiperinflasi serta melonjaknya kemiskinan dan pengangguran.
Lebanon saat-saat ini sangat membutuhkan bantuan keuangan. Namun, Perancis dan kekuatan internasional lain telah menolak untuk memberikan bantuan sebelum reformasi serius dilakukan. Krisis ini sebagian besar disebabkan oleh korupsi sistematis dan salah urus selama beberapa dekade oleh para penguasa Lebanon sendiri.
Krisis tersebut diperburuk oleh perisitiwa ledakan dahsyat pada 4 Agustus 2020 di Pelabuhan Beirut. Ledakan yang disebabkan oleh ribuan ton amonium nitrat itu menewaskan hampir 200 orang. Peristiwa itu juga melukai ribuan orang dan menyebabkan kerugian senilai miliaran dollar AS di negara itu.
Macron sebelumnya menggambarkan inisiatifnya yang mencakup peta jalan dan jadwal untuk reformasi adalah ”kesempatan terakhir untuk sistem ini”. Pada awalnya sejumlah pihak di Lebanon berkomitmen pada rencana tersebut dan menunjuk Mustapha Adib sebagai perdana menteri baru yang berjanji untuk mengumumkan jajaran kabinet dalam waktu dua pekan.
Namun, hal itu tidak terealisasi hingga batas akhir tenggat yang diberikan. Perpecahan mengenai cara pembentukan pemerintahan yang dilakukan pun terjadi.
Upaya Adib untuk membentuk pemerintahan ahli tanpa loyalis partai segera menemui hambatan. Hal itu terutama setelah Pemerintah AS menjatuhkan sanksi kepada dua mantan menteri di kabinet dan sekutu dekat Hezbollah. Termasuk di antaranya adalah pembantu utama ketua parlemen, Nabih Berri.
AL-MANAR/HANDOUT VIA REUTERS
Pemimpin Hezbollah Lebanon Sayyed Hassan Nasrallah. Foto diambil pada 7 Agustus 2020.
Berri mengepalai gerakan Amal Syiah sekutu Hezbollah. Hezbollah bersikeras untuk mempertahankan kementerian keuangan yang telah dipegang oleh seorang Syiah yang dekat dengan Berri dan Hezbollah selama 10 tahun terakhir.
Berri juga keberatan dengan cara pembentukan kabinet yang dilakukan. Ia diduga marah karena Adib belum berkonsultasi dengan kelompok mereka.
Adib adalah seorang dari kalangan Sunni menurut sistem pembagian kekuasaan sektarian Lebanon. Ia adalah mantan diplomat yang didukung oleh Macron. Adib mendapat dukungan dari mantan PM Saad Hariri dan ditunjuk untuk membentuk kabinet pada 31 Agustus lalu.
Kelompok Syiah menuduh Hariri dan mantan PM lain dari kalangan Sunni telah ikut campur dalam upaya Adib membentuk pemerintahan. Adib dituduh memaksakan nama dan syarat-syarat untuk masuk ke kabinet. (AP/REUTERS)
