Indonesia termasuk salah satu dari sedikit negara yang sudah mengamankan pasokan vaksin. Indonesia juga termasuk salah satu dari calon produsen vaksin global yang digandeng CEPI.
Oleh
kris mada
·4 menit baca
JAKARTA, KOMPAS — Di tengah persaingan negara-negara untuk mendapatkan vaksin Covid-19, Indonesia kembali mengamankan pasokan hingga sedikitnya 52 juta dosis. Indonesia juga akan menjadi salah satu produsen vaksin Covid-19 untuk keperluan global.
Menteri Luar Negeri Retno LP Marsudi mengatakan, Indonesia masuk kategori komitmen pasar maju (AMC) dari GAVI Covax Facility. ”Indonesia akan memperoleh akses vaksin sebesar 20 persen dari populasi,” ujar Retno, Kamis (17/9/2020), di Jakarta.
Aliansi Global untuk Vaksin dan Imunisasi (GAVI) merupakan lembaga yang mengupayakan peningkatan vaksinasi dan imunisasi di sejumlah negara. Adapun Covax Facility merupakan mekanisme pengembangan dan pengadaan vaksin Covid-19 global. Organisasi Kesehatan Dunia (WHO), GAVI, dan Koalisi Kesiapsiagaan Menghadapi Epidemi (CEPI) bergabung membuat fasilitas Covax.
Dengan jaminan pasokan setara dengan 20 persen populasi dari GAVI Covax Facility, Indonesia akan mendapatkan sedikitnya 52 juta dosis vaksin. Penduduk Indonesia berjumlah 260 juta jiwa. Retno menyebut, pengadaan vaksin dari mekanisme itu diharapkan terwujud pada 2021. ”Kementerian Luar Negeri akan terus mengawal proses kerja sama ini,” ujarnya.
Sebelum ini, Indonesia telah mengamankan hingga 390 juta dosis vaksin dari kerja sama dengan China. Indonesia juga masih terus mematangkan kerja sama pengadaan vaksin dengan Korea Selatan dan Australia. Selain itu, Indonesia juga tengah berusaha mengembangkan sendiri vaksin Covid-19.
Indonesia, melalui Bio Farma, termasuk dalam tujuh calon pembuat vaksin Covid-19 yang sedang dijajaki CEPI. Perwakilan CEPI telah memeriksa kemampuan Bio Farma sebagai calon produsen vaksin untuk keperluan global.
Indonesia juga telah menandatangani nota kesepahaman dengan Unicef. Nota itu penting untuk persiapan pengadaan dan pengiriman vaksin. Jika vaksin tersedia, diharapkan tidak akan terjadi penundaan pengiriman ke masyarakat.
Semua upaya itu membuat Indonesia termasuk dari sedikit negara yang sudah mengamankan sebagian dari 2,6 miliar vaksin yang tersisa saat ini. Kajian Oxfam menunjukkan, lima calon vaksin Covid-19 potensial yang kini masih diuji klinis tahap III akan menghasilkan 5,9 miliar dosis. Jumlah itu cukup untuk diberikan kepada sekitar 3 miliar penduduk dunia.
Penguasaan vaksin
Sayangnya, sekelompok kecil negara dan kekuatan ekonomi dengan jumlah penduduk hanya 13 persen populasi dunia telah mengamankan 51 persen stok calon vaksin Covid-19 itu. Mereka termasuk Amerika Serikat, Inggris, Uni Eropa, Australia, Hong Kong dan Makau, Jepang, Swiss, serta Israel. Sisa 2,6 juta miliar dosis telah dibeli atau dijanjikan untuk negara berkembang, termasuk India, Bangladesh, China, Brasil, Indonesia, dan Meksiko.
”Akses terhadap vaksin yang bisa menyelamatkan nyawa tak seharusnya bergantung pada di mana kita tinggal atau berapa banyak uang yang Anda miliki. Covid-19 di mana pun berada adalah Covid-19 (yang sama) di semua tempat,” kata Robert Silverman dari Oxfam Amerika.
Ketua Komisi Eropa Ursula von der Leyen berjanji, UE akan memimpin pengembangan vaksin Covid-19 dan mendukung badan multilateral, seperti WHO. ”Tak satu pun aman sampai semuanya aman, di mana pun kita hidup, apa pun yang kita miliki. Nasionalisme vaksin membahayakan nyawa. Kerja sama vaksin menyelamatkan nyawa,” ujarnya.
Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres mengatakan, vaksin Covid-19 harus menjadi barang milik umum. ”Covid-19 tak mengenal perbatasan negara. Kita memerlukan vaksin yang terjangkau dan tersedia untuk semua, vaksin rakyat. Perlu lompatan untuk fasilitas Covax,” ujarnya.
Guterres juga cemas dengan gejala sebagian orang menolak vaksinasi. Padahal, butuh vaksinasi massal agar dampaknya bisa bekerja. Penolakan itu terutama dipicu penyebaran informasi bohong soal Covid-19 dan vaksin Covid-19. Karena itu, tak kalah penting juga melawan gelombang penyebaran kebohongan soal pandemi ini dan vaksin yang dibutuhkan.
Guterres menekankan, krisis akibat Covid-19 tidak bisa diselesaikan hanya dengan vaksin. Seluruh dunia harus bersatu untuk mengembangkan perangkat baru dan menggunakan perangkat yang tersedia guna menangani kasus-kasus baru.
Sidang Majelis Umum PBB
Seperti untuk pengembangan vaksin, pemulihan dari dampak Covid-19 juga membutuhkan kerja sama multilateral yang mangkus. Sidang Majelis Umum PBB akan dimanfaatkan lagi untuk menggairahkan ulang multilateralisme.
Retno mengatakan, Indonesia juga akan memanfaatkan Sidang Majelis Umum PBB untuk menyerukan penguatan PBB dan multilateralisme. Kerja sama internasional dan solidaritas global harus terus dimajukan.
Selain oleh Retno dan para diplomat Indonesia, seruan itu juga akan disampaikan Presiden Joko Widodo. Seperti halnya para kepala negara dan kepala pemerintahan negara lain, Jokowi akan menyampaikan pandangan Indonesia lewat rekaman pidato. Rekaman pidato Jokowi dijadwalkan akan disiarkan pada Rabu (23/9/2020) pagi WIB. (ADH)