Johnson Raih Dukungan Awal Parlemen untuk Langgar Kesepakatan Brexit

PM Johnson bersikukuh dengan pemberlakuan RUU Pasar Internal. RUU itu untuk mencegah kekuatan asing yang bisa memecah Inggris dengan menggunakan Irlandia Utara sebagai pengaruh. UE menuduh Inggris tak punya itikad baik.

AFP PHOTO / PRU

Foto dari tayangan video Parliamentary Recording Unit (PRU) Parlemen Inggris ini memperlihatkan PM Inggris Boris Johnson (kiri) mendengarkan Ed Miliband, Menteri Bisnis, Energi, dan Strategi Industri Bayangan dari kubu oposisi utama, Partai Buruh, dalam sidang membahas RUU Pasar Internal di Majelis Rendah Parlemen Inggris di London, Senin (14/9/2020).

LONDON, SELASA — Perdana Menteri Inggris Boris Johnson, Senin (14/9/2020), meraih dukungan awal dari parlemen Inggris atas rencana untuk melanggar perjanjian Brexit melalui pengesahan dan pemberlakuan RUU Pasar Internal Inggris. Johnson mengecam Uni Eropa (UE) seraya mengatakan bahwa Inggris bergeming dengan strateginya karena Brussels bersikeras dengan sikapnya dalam negosiasi perdagangan kedua pihak.

Rancangan Undang-Undang (RUU) Pasar Internal Inggris lolos di sidang parlemen awal pekan ini. Johnson meraih suara mayoritas dengan keunggulan 340 suara berbanding 263 suara atas usulan RUU itu. Namun, dinamika atas RUU itu dimungkinkan masih terjadi. Suara-suara sumbang atas RUU itu hingga sikap Johnson dilaporkan berkembang di partainya.

Sebagaimana diwartakan, negosiasi perdagangan terkait proses Brexit memasuki krisis baru sejak awal September. Inggris mengancam menggagalkan perundingan jika UE tidak menyetujui kesepakatan perdagangan bebas hingga 15 Oktober 2020. Strategi yang digunakan London adalah melalui penerbitan UU guna mengganti sebagian dari isi perjanjian Brexit.

Baca juga: Inggris Berniat Langgar Kesepakatan, Uni Eropa Marah

Otoritas UE mengatakan, UU Pasar Internal akan membatalkan perundingan perdagangan kedua pihak. Undang-undang itu juga dinilai Brussel akan mendorong Inggris menuju Brexit yang berantakan. Sejumlah politisi, termasuk mantan pemimpin Inggris, telah memperingatkan bahwa pelanggaran hukum yang dilakukan dengan sengaja oleh Pemerintah Inggris akan merusak citra negara itu, tidak saja di Eropa, tetapi juga secara global.

AP PHOTO/YVES HERMAN

Sir Tim Barrow, Duta Besar Inggris untuk Uni Eropa (kiri), menyerahkan Instrumen Ratifikasi kepada Sekretaris Jenderal Dewan Eropa Jeppe Tranholm-Mikkelsen, Rabu (29/1/2020). Inggris meninggalkan UE pada Jumat (31/1/2020), lalu memasuki masa transisi selama 11 bulan.

Johnson bergeming dengan sikapnya. Ia mengatakan, strategi itu sengaja dipilih untuk melawan ancaman ”tidak masuk akal” dari Brussels. London, antara lain, sengaja memasang penghalang perdagangan antara Inggris dan Irlandia Utara dan memberlakukan blokade dalam pasar makanan. Langkah-langkah UE, menurut Johnson, dapat mengancam persatuan Inggris.

”UE masih belum mengambil pistol ini dari meja,” kata Johnson bermetafora di depan para anggota parlemen sebelum pemungutan suara. ”Apa yang tidak dapat kami lakukan sekarang adalah menoleransi situasi di mana mitra UE kami sangat percaya bahwa mereka memiliki kekuatan untuk memecah negara kami.”

Baca juga: Inggris Ngotot dengan RUU Pasar Internal, UE Siapkan Langkah Jalur Hukum

Pihak UE telah menuntut Inggris membatalkan bagian utama dari RUU tersebut pada akhir September ini. Jika hal itu tidak terealisasi, bakal tidak ada kesepakatan perdagangan pada akhir tahun ini. Untuk mendukung pesannya, Komisi Eropa telah menunda keputusan penting lainnya. Brussels tetap mengizinkan London menyelesaikan transaksi kliring dengan mata uang euro dengan para klien yang berbasis di UE.

Alasan Inggris

Menurut media BBC, UE-Inggris mencoba menegosiasikan kesepakatan perdagangan baru yang akan berlaku pasca-Brexit. Namun, negosiasi itu terhenti. Secara mendasar, RUU Pasar Internal yang baru berupaya mencegah gangguan perdagangan di antara empat negara di Inggris, khususnya jika Inggris-UE tidak mencapai kesepakatan dalam perundingan perdagangan pasca-Brexit. Pemerintah Inggris menggambarkan hal itu sebagai ”jaring pengaman hukum yang vital”.

REUTERS/YVES HERMAN

Pengunjuk rasa anti-Brexit berunjuk rasa di depan markas Komisi Eropa menjelang Konferensi Tingkat Tinggi Uni Eropa di Brussels, Belgia, Kamis (21/3/2019).

Rancangan UU tersebut bertujuan memastikan peraturan antara Inggris, Skotlandia, Wales, dan Irlandia Utara secara gabungan. Setelah Inggris meninggalkan UE, negara-negara itu akan memiliki kekuatan menetapkan aturan mereka sendiri di sejumlah bidang, termasuk keamanan pangan dan kualitas udara.

Baca juga: Jepang Negara Pertama Bersepakat Dagang dengan Inggris Pasca-Brexit

Johnson menegaskan, dirinya akan tetap melangkah dengan RUU yang telah diajukannya. RUU itu bagi Inggris akan menjadi jaminan kebijakan dan bertujuan mencegah kekuatan asing yang dapat memecah Inggris dengan menggunakan Irlandia Utara sebagai pengaruh. Namun, banyak anggota parlemen merasa terganggu oleh tawaran eksplisit semacam itu, khususnya karena tawaran tersebut melanggar hukum internasional.

Lima mantan perdana menteri Inggris yang masih hidup telah menyatakan keprihatinan tentang rencana Johnson. Namun, Johnson tampak bersikukuh dengan pilihan strateginya. ”Saya memahami bagaimana beberapa orang akan merasa tidak nyaman atas penggunaan kekuatan ini, dan saya merasakan hal yang sama tentang hal itu pula,” kata Johnson,

Ia menegaskan, RUU itu sebagai jaminan kebijakan pemerintahnya. Jika Inggris-UE mencapai kesepakatan pada akhir masa transisi Brexit, menurut Johnson, keberadaan UU itu tetap diperlukan.

Tidak beritikad baik

Sejumlah diplomat UE menilai London sengaja tidak beritikad baik. Pemerintah Inggris di bawah pemerintahan Johnson diproyeksi menginginkan kegagalan perundingan di antara kedua pihak. Caranya adalah menggagalkan negosiasi itu demi mendapatkan apa yang diinginkan London atau keluar dari UE dengan status tanpa kesepakatan.

AP PHOTO/FRANK AUGSTEIN

Pengunjuk rasa pro-UE berdiri di dekat gedung Parlemen Inggris di London, Senin (14/9/2020).

Seusai mendapatkan persetujuan Parlemen sampai taraf saat ini, akan ada waktu empat hari perdebatan. Pada tahap itu anggota parlemen dapat mengusulkan revisi-revisi. Dalam tahap itu, masih terbuka sifatnya perubahan seluruh isi RUU atau bahkan juga membatalkannya.

Seorang anggota parlemen dari Partai Konservatif, Bob Neill, dilaporkan ingin mengubah RUU tersebut. Tahap usulan revisi itu pun dinilai menjadi medan pertempuran utama atas nasib RUU itu. Dalam usulan Neill, klausul apa pun yang melanggar perjanjian Brexit harus disetujui parlemen. (REUTERS)