Inggris Ngotot dengan RUU Pasar Internal, UE Siapkan Langkah Jalur Hukum
Semakin dekat dengan pengujung periode transisi Brexit, Uni Eropa dan Inggris bertarung semakin sengit.
Kepala Juru Runding UE untuk Brexit, Michel Barnier (kiri), berjalan dari Gedung Eropa, Markas UE di London, menuju tempat konferensi untuk menggelar perundingan dagang dengan Inggris.
LONDON, JUMAT — Inggris bersikukuh pada rencananya memberlakukan Rancangan Undang-Undang Perdagangan Dalam Negeri atau disebut juga RUU Pasar Internal. UE menegaskan langkah itu pelanggaran serius terhadap kesepakatan perpisahan Brexit dan bisa mengambil langkah hukum terhadap Inggris.
Brussels, Kamis (10/9/2020), mengultimatum London harus membatalkan rencana pemberlakuan RUU itu paling lambat akhir September ini. Jika tidak, mereka akan menempuh jalur hukum sebelum periode transisi berakhir pada 31 Desember mendatang.
RUU tersebut mengatur masalah Protokol Irlandia Utara, salah satu elemen dalam kesepakatan perpisahan UE-Inggris yang dirancang untuk mencegah adanya perbatasan keras (hard border) di Pulau Irlandia saat Inggris berpisah total dari UE pada saat berakhir periode transisi, 31 Desember mendatang. RUU itu mengusulkan tidak ada pemeriksaan barang yang berasal dari Irlandia Utara ke Inggris Raya. Namun, RUU tersebut memberi kewenangan pada menteri-menteri di Inggris untuk memodifikasi atau ”membatalkan” aturan-aturan terkait pergerakan barang-barang yang akan berlaku mulai 1 Januari 2021.
”Dengan mengajukan RUU ini, Inggris dengan serius telah merusak kepercayaan antara UE dan Inggris,” kata Maros Sefcovic, Wakil Ketua Komisi Eropa, setelah pertemuan yang digelar mendadak dengan Menteri Brexit Inggris Michael Gove di London, Kamis. ”Kini terpulang pada Pemerintah Inggris untuk memulihkan kembali kepercayaan itu.”
Baca juga: Inggris Berniat Langgar Kesepakatan, Uni Eropa Marah
Gove, salah satu menteri paling senior dalam kabinet pemerintahan Perdana Menteri Inggris Boris Johnson, menyatakan bahwa ia menolak permintaan UE agar Inggris membatalkan proses penetapan UU Perdagangan Dalam Negeri. ”Saya jelaskan kepada Wakil Presiden Sefcovic bahwa kami tidak bisa dan tidak akan melakukan hal itu,” kata Gove.
Wakil Ketua Komisi Eropa Maros Sefcovic (kanan) disambut Duta Besar Uni Eropa untuk Inggris Joao Vale de Almeida di Gedung Eropa, Markas UE di London, Inggris, Kamis (10/9/2020).
Secara terpisah juga digelar perundingan mengenai kesepakatan perdagangan antara UE dan Inggris. Kepala Juru Runding UE untuk Brexit, Michel Barnier, yang menghadiri perundingan itu, menuding Inggris ingin memetik untung dari keanggotaan yang dilepas pada 31 Januari lalu saat nanti resmi keluar dari UE.
”Inggris menolak memasukkan jaminan kompetisi adil yang sangat diperlukan, tetapi menuntut akses bebas pada pasar kami,” kata Barnier.
Baca juga: Inggris Tetap Terbitkan UU Pasar Internal, UE Sebut Brexit Bakal Tanpa Kesepakatan
Kurang dari setahun lalu, UE dan Inggris menandatangani dan meratifikasi kesepakatan perpisahan. Saat itu, dalam perjanjian tersebut, kedua pihak sepakat untuk memastikan tidak ada pos bea cukai atau hambatan lain di perbatasan Irlandia Utara (Inggris) dan Irlandia. Irlandia Utara merupakan satu-satunya perbatasan darat antara Inggris dan UE.
Perbatasan terbuka itu selaras dengan perjanjian damai yang mengakhiri kekerasan di Irlandia Utara selama beberapa dekade. Adanya perbatasan bisa memancing kemarahan kelompok nasionalis yang menginginkan penyatuan Irlandia. Namun, adanya hambatan baru dalam perdagangan bakal membuat marah kubu yang menginginkan Irlandia Utara tetap bergabung di Inggris.
Dalam foto tanggal 9 April 2020 ini, polisi Irlandia menyetop dan memeriksa kendaraan-kendaraan di pintu perbatasan di Carrkcarnon, County Louth, Irlandia.
UE dan Inggris sama-sama mengklaim langkah masing-masing untuk menjaga perdamaian di Irlandia Utara. London mengakui RUU itu melanggar hukum internasional ”secara sangat spesifik dan terbatas”. Mereka akan mempercepat pemberlakuan RUU melalui pembahasan di parlemen mulai Senin mendatang. ”Pemberlakuan UU itu penting untuk memastikan tak ada hambatan akses atas barang-barang dari Irlandia Utara ke wilayah lain di Inggris Raya,” ujar Gove, Kamis.
Reputasi Inggris tercemar
Mantan PM Inggris John Major, yang membantu meletakkan dasar bagi perdamaian Irlandia Utara pada 1990-an, mengatakan bahwa PM Boris Johnson mencemari reputasi Inggris secara global. ”Jika kami kehilangan reputasi untuk menghormati janji yang kami buat, kami akan kehilangan sesuatu di luar harga yang mungkin tidak akan pernah dapat diperoleh kembali,” kata Major.
Pernyataan Major itu dikeluarkan setelah Pemerintah Inggris mengakui bahwa UU baru yang diusulkan akan melanggar perjanjian perpisahan Inggris dari UE. Undang-undang itu dibahas rancangannya di parlemen pada Rabu (9/9/2020). Undang-undang itu akan memberi Inggris kekuatan sepihak untuk mengatur perdagangan antara Inggris, Skotlandia, Wales, dan Irlandia Utara pasca kekuatan hukum UE berakhir setelah periode transisi pasca-Brexit pada akhir tahun ini.
Perdana Menteri Inggris Boris Johnson kembali ke Downing Street seusai menghadiri tanya jawab mingguan di Parlemen di London, Rabu (9/9/2020).
Dalam perjanjian penarikan UE, Inggris wajib bekerja sama dengan Brussels dalam pengaturan dengan Irlandia Utara. Wilayah itu akan menjadi satu-satunya perbatasan darat Inggris dengan UE. Konflik selama 30 tahun berakhir di Irlandia Utara berakhir dengan kesepakatan perdamaian pada 1998.
Para diplomat UE dan banyak kritikus Johnson di Inggris mencemooh argumen Downing Street. Mereka menilai perjanjian dengan UE ditulis ”dengan cepat” dan berisi masalah tak terduga yang berkaitan dengan protokol tentang Irlandia Utara. Namun, juru bicara Johnson, yang menolak kritik dari Major dan lainnya, menekankan bahwa UU itu diperlukan untuk menciptakan ”jaring pengaman” bagi rezim perdagangan pasca-Brexit Irlandia Utara.
”Kami tidak bisa membiarkan proses perdamaian atau pasar internal Inggris secara tidak sengaja tercakup oleh konsekuensi yang tidak diinginkan dari protokol tersebut,” kata juru bicara itu kepada wartawan. ”Kami berharap negara-negara lain menyadari hal ini dan kondisi luar biasa yang kami hadapi.”
Dua wanita mengambil foto bendera Inggris Raya yang melambai di parlemen Eropa pada hari pemungutan suara Brexit di Brussels, Belgia, Rabu, (29/1/2020). Inggris meninggalkan Uni Eropa pada hari Jumat, 31 Januari 2020.
Ketua Dewan Perwakilan Rakyat AS Nancy Pelosi mengatakan bahwa London harus menghormati Protokol Irlandia Utara dengan UE. Ia menegaskan, perjanjian perdagangan tanpa perbatasan dengan Irlandia sebagai anggota UE adalah cara untuk menjaga pakta perdamaian yang diraih tahun 1998.
”Jika Inggris melanggar perjanjian internasional itu dan merusak kesepakatan, sama sekali tidak akan ada kemungkinan kesepakatan perdagangan AS-Inggris lolos ke Kongres,” kata Pelosi seraya menegaskan bahwa perjanjian itu dihargai masyarakat AS dan terus dipertahankan di Kongres AS.
Baca juga: Inggris Ancam Gagalkan Perundingan Brexit dengan Uni Eropa
Komisi eksekutif UE mengedarkan makalah yang menetapkan opsi hukum terhadap London, termasuk langkah ke Pengadilan Eropa. Pengadilan Eropa adalah penengah tertinggi secara hukum yang berlaku di UE. Namun, London ingin menghindari sistem pengadilan itu. ”Pelanggaran kewajiban di bawah Perjanjian Penarikan akan membuka jalan bagi pemulihan hukum,” demikian antara lain isi sebuah rancangan aturan yang disiapkan oleh UE.
Para diplomat UE mengatakan, penghindaran atas hal itu sangat bergantung pada komite yang dipimpin Sefcovic dan Gove. Jika tidak dapat dihindari, muncul kemungkinan pemberlakuan denda besar terhadap Inggris. Johnson telah berbicara melalui telepon pada Rabu malam dengan mitranya dari Irlandia, Micheal Martin.
Namun, Martin tidak terkesan dengan jaminan Inggris bahwa RUU Pasar Internal ditujukan untuk menjaga perdamaian di Irlandia Utara. ”Saya menunjukkan dengan sangat kuat kepadanya bahwa ini sangat meresahkan bagi Irlandia Utara dan bahwa itu menyeret Irlandia Utara kembali ke tengah panggung,” kata Martin kepada radio RTE. Ia pun memperingatkan bahwa Johnson telah mengikis kepercayaan dengan UE. (AFP/REUTERS)
