Inggris Tetap Terbitkan UU Pasar Internal, UE Sebut Brexit Bakal Tanpa Kesepakatan
Inggris bergeming untuk tetap menerbitkan Undang-Undang Pasar Internal meski sadar dan mengakui UU akan melanggar hukum internasional serta dapat memperburuk perundingan perdagangan Inggris-Uni Eropa.
Oleh
BENNY D KOESTANTO
·5 menit baca
AP PHOTO/YVES HERMAN
Sir Tim Barrow, Duta Besar Inggris untuk Uni Eropa, menyerahkan instrumen ratifikasi kepada Sekretaris Jenderal Dewan Eropa Jeppe Tranholm-Mikkelsen (kanan), Rabu (29/1/2020). Inggris keluar dari UE, 31 Januari 2020, dan memasuki masa transisi 11 bulan dengan menggelar negosiasi kesepakatan pasca-Brexit dengan UE.
LONDON, RABU — Inggris, Rabu (9/9/2020), akan memaparkan detail cetak biru kehidupan baru negara itu setelah berada di luar Uni Eropa dengan menerbitkan undang-undang tentang pasar internal. London mengakui, legislasi itu akan melanggar hukum internasional ”secara terbatas”. UU ini juga diakui dapat memperburuk perundingan perdagangan negara itu dengan Uni Eropa.
UE telah memperingatkan Inggris bahwa jika Inggris mengingkari kesepakatan perpisahan, artinya kedua pihak akan berpisah dengan status tidak ada kesepakatan apa pun. London di sisi lain berulang kali bersikeras bahwa rancangan UU tentang perdagangan internal itu hanya berisi klarifikasi hal-hal yang dilihat dari sisi internal Inggris. Pemerintah Inggris juga bersikukuh akan menghormati perjanjian penarikan diri dari UE dan protokol Irlandia Utara.
Inggris dan UE mengatakan, mereka memiliki waktu hingga Oktober untuk menyetujui kesepakatan perdagangan bebas kedua pihak. Hal itu diharapkan akan meredakan kekhawatiran beberapa perusahaan yang takut mengalami gangguan di perbatasan UE-Inggris. Selain itu, muncul juga kekhawatiran terkait keberadaan rantai pasokan di Benua Eropa pada saat banyak negara tengah berjuang menanggulangi krisis akibat pandemi Covid-19.
Dalam sebuah pernyataan, Pemerintah Inggris memuji RUU Pasar Internal sebagai cara untuk memberdayakan Inggris. ”RUU ini juga akan memberi kekuatan pada Pemerintah Inggris untuk belanja baru guna mendorong pemulihan ekonomi kami dari Covid-19 serta mendukung bisnis dan komunitas di seluruh Inggris,” kata Michael Gove, salah satu menteri di kabinet pemerintahan PM Boris Johnson.
”Badan-badan UE yang tidak terpilih tidak akan lagi membelanjakan uang kami atas nama kami. Kekuatan pengeluaran baru ini berarti bahwa keputusan ini sekarang akan dibuat di Inggris, fokus pada prioritas Inggris, serta bertanggung jawab kepada parlemen Inggris dan rakyat Inggris.”
AP PHOTO/KIRSTY WIGGLESWORTH
Bendera Inggris Raya terpasang di luar gedung parlemen di dekat patung Winston Churchill di London, Inggris, Kamis (30/1/2020). Inggris secara resmi keluar dari Uni Eropa dan memasuki masa transisi hingga akhir tahun 2020.
Merujuk pada laman berita BBC, jika disetujui, UU Perdagangan Internal akan membuat Skotlandia, Wales, dan Irlandia Utara menyerahkan kewenangan di berbagai bidang, seperti pengaturan kualitas udara dan efisiensi bangunan, yang saat ini diatur di tingkat UE. Inggris juga akan membentuk badan baru, yakni Kantor Pasar Internal, untuk memastikan standar yang diadopsi di berbagai bagian di Inggris tidak merusak perdagangan lintas batas. Badan baru tersebut akan dapat mengeluarkan rekomendasi yang tidak mengikat kepada Parlemen Inggris dan pemerintah jika terjadi ketidaksepakatan.
Namun, rencana untuk memberi menteri Inggris kekuasaan ekstra yang memastikan penerapan bea cukai dan aturan perdagangan di Irlandia Utara telah memicu perselisihan mengenai kewajiban hukum Inggris dalam statusnya di luar UE. Di bawah perjanjian keluarnya Inggris dari UE, Irlandia Utara akan tetap menjadi bagian dari pasar tunggal UE. Hal ini sebagai bagian dari upaya menghindari memanasnya hubungan di perbatasan dengan Republik Irlandia.
Sejalan dengan pembicaraan mengenai kesepakatan perdagangan pasca-Brexit, Inggris dan UE sedang menegosiasikan sifat pasti dari pemeriksaan bea cukai baru yang akan diperlukan.
Pada Selasa (8/9/2020), Pemerintah Irlandia Utara mengatakan kepada anggota parlemen bahwa mereka akan mengizinkan menteri untuk mengesampingkan UU UE dalam ”keadaan yang ditentukan secara ketat” jika negosiasi perbatasan antara Inggris dan UE gagal. Diakui bahwa hal itu akan melanggar hukum internasional dengan ”cara yang sangat spesifik dan terbatas”. Namun, pihak Inggris bersikeras kondisi itu adalah semacam ”jaring pengaman” jika pembicaraan untuk menyelesaikan pengaturan gagal.
Setelah meninggalkan UE pada Januari lalu, Perdana Menteri Inggris Boris Johnson telah melanjutkan rencana untuk mengakhiri periode status quo hingga bulan Desember mendatang. RUU tentang Pasar Internal Inggris akan menjadi sarana pengalihan kekuasaan dari Brussels, Belgia. RUU tersebut disebut sebagai langkah yang diperlukan untuk menghindari kekosongan hukum jika pembicaraan dengan UE gagal.
Batu sandungan
Isu Irlandia Utara, yang berbatasan dengan Irlandia sebagai anggota UE, selalu menjadi batu sandungan dalam pembicaraan. Sikap dan langkah Irlandia Utara hampir mengakhiri kesepakatan Brexit tanpa kesepakatan sebelumnya. Kesepakatan akhirnya dapat diraih setelah Johnson menemukan kata sepakat secara internal dengan Perdana Menteri Irlandia Leo Varadkar pada tahun lalu.
Jaminan perbatasan adalah bagian penting dari perjanjian perpisahan yang mengikat secara hukum antara Inggris dan UE tahun lalu. Jaminan tersebut dipandang penting untuk menjaga perdamaian di Irlandia Utara. UE pun bersikeras agar Inggris menghormati dan menaati kesepakatan-kesepakatan.
”Protokol ini adalah syarat untuk memelihara perdamaian dan untuk melindungi integritas pasar tunggal. Ini juga prasyarat bagi kepercayaan di antara kami karena segala sesuatu yang telah ditandatangani di masa lalu harus dihormati,” kata juru runding UE, Michel Barnier, kepada salah satu radio Perancis, Prancis Inter.
AP PHOTO/VIRGINIA MAYO
Seorang pria berjalan melewati bendera Inggris dan Uni Eropa di Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa, Senin (27/1/2020). Menyusl keluarnya Inggris dari Uni Eropa per 31 Januari 2020, Inggris akan memasuki masa transisi selama 11 bulan.
Pejabat UE mengatakan, setiap upaya untuk mengesampingkan perjanjian internasional justru dapat membahayakan perdamaian di Irlandia Utara serta merusak peluang kesepakatan perdagangan. Di bawah persyaratan Brexit, Pemerintah Inggris telah berkomitmen untuk memastikan perbatasan yang terbuka antara Irlandia Utara, yang merupakan bagian dari Inggris, dan Irlandia sebagai anggota UE.
”Kami sepenuhnya mengharapkan Inggris untuk menghormati komitmen yang dinegosiasikan dan ditandatangani,” kata Presiden Parlemen UE David Sassoli. ”Setiap upaya Inggris untuk merusak perjanjian akan memiliki konsekuensi serius.”
Rusak reputasi Inggris
Pendahulu Johnson, Theresa May, menyuarakan keprihatinannya atas perkembangan terbaru. Ia menyatakan, setiap upaya untuk mengabaikan sebuah komitmen dapat merusak reputasi internasional Inggris. ”Bagaimana pemerintah dapat meyakinkan mitra internasional di masa depan bahwa Inggris dapat dipercaya untuk mematuhi kewajiban hukum dari perjanjian yang ditandatangani?” katanya.
Di tengah proses negosiasi, muncul kabar bahwa kepala departemen hukum Pemerintah Inggris, Jonathan Jones, mengundurkan diri. Pengunduran diri ini diduga terkait adanya rencana London untuk mengabaikan komitmen yang dibuat berkaitan dengan perbatasan Irlandia. Pengunduran diri itu pun menambah kesan bahwa pembicaraan terkait hal itu tidak akan berhasil.
Selama masa transisi Brexit hingga akhir tahun ini, Inggris wajib mematuhi aturan UE. David Frost, kepala negosiator Pemerintah Inggris, mengatakan, kedua belah pihak berada dalam kedudukan setara. UE pun perlu menunjukkan diri lebih realistis melihat status Inggris sebagai negara merdeka.
Presiden Dewan Eropa Charles Michel membalas dengan menyatakan bahwa UE tidak berminat untuk mengalah pada tuntutan Inggris. ”Kami mengirimkan pesan, tidak hanya kepada warga kami, tetapi juga ke seluruh dunia, Eropa adalah kekuatan dunia dan kami siap untuk membela kepentingan kami,” katanya dalam pidatonya di Forum Ekonomi Brussel, Selasa. (AP/REUTERS)
