Kerja Sama Ekonomi Suriah-Rusia untuk Hindari Sanksi Barat

Pemerintah Suriah menyambut baik ajakan Pemerintah Rusia untuk menguatkan kerja sama di bidang ekonomi di Suriah. Ini menjadi strategi Damaskus untuk menghindari efek sanksi negara-negara Barat.

MUHAMMAD HAJ KADOUR / AFP

Sebuah gambar yang diambil pada 2 Maret 2020 memperlihatkan asap mengepul menyusul serangan udara oleh pasukan pro-rezim di dekat kota Saraqib di bagian timur provinsi Idlib di Suriah barat laut. Konflik berkepanjangan sejak 2012 telah memorakporandakan ekonomi dan kehidupan sosial di Suriah.

DAMASKUS, SENIN — Pemerintah Suriah menyambut baik ajakan Pemerintah Rusia untuk menguatkan kerja sama di bidang ekonomi di negara yang dilanda perang sejak 2012 itu. Kerja sama Damaskus-Mokswa itu menjadi strategi Presiden Suriah Bashar al-Assad untuk menghindari aneka sanksi dari negara-negara Barat.

Peluang penguatan kerja sama itu dibahas Pemerintah Suriah bersama delegasi Rusia yang dipimpin Menteri Luar Negeri Sergei Lavrov di Damaskus, Senin (7/9/2020). Ini adalah kunjungan resmi pertama Lavrov ke Damaskus. Rusia telah menjadi sekutu utama Pemerintah Suriah sejak dimulai perang. Mokswa memberikan dukungan militer dan menandatangani beberapa kesepakatan ekonomi besar. Setelah mengunjungi Suriah, Lavrov dijadwalkan menuju ke Siprus.

Baca juga:  Pemilu untuk Legitimasi Posisi Assad

Dengan bantuan Rusia, serta Iran sebagai sekutu regionalnya dan kedekatannya dengan milisi Lebanon Hizbullah, Assad sebagian besar telah berhasil menghancurkan pemberontakan bersenjata. Pemberontak Suriah tersisa di Provinsi Idlib yang menjadi tempat gencatan senjata selama berbulan-bulan terakhir. Namun, Suriah telah hancur, ekonominya telah lepas kendali, dan negara itu tetap terpecah. Pasukan yang didukung Turki mengendalikan sebagian wilayah di sepanjang perbatasan, dan pasukan Kurdi yang didukung AS mengendalikan daerah kaya minyak di timur laut.

SANA/AFP

Dalam foto yang dirilis kantor berita Suriah, SANA memperlihatkan Presiden Suriah Bashar al-Assad (ketiga dari kiri) bersama Wakil Perdana Menteri Rusia Yuri Borisov (kiri) dan Menteri Laur Negeri Rusia Sergei Lavrov (kanan) di Damaskus, Suriah, Senin (7/9/2020).

Saat bertemu dengan Lavrov, Presiden Al-Assad mengatakan, Pemerintah Suriah bertekad terus bekerja dengan Rusia sebagai mitra Suriah. Damaskus pun siap melaksanakan perjanjian yang ditandatangani dan mendorong keberhasilan investasi Rusia di Suriah. Mereka membahas kemungkinan perjanjian baru ”untuk kepentingan kedua negara dan untuk mengurangi dampak kebijakan sanksi” oleh negara-negara Barat terhadap wilayah yang dikuasai pemerintah di Suriah, demikian dikatakan Kepresidenan Suriah.

Kunjungan Menlu Rusia itu dilakukan ketika Damaskus tengah berjuang memperbaiki ekonomi negara yang porak poranda akibat perang. Selain menghancurkan ekonomi Suriah, konflik berkepanjangan juga telah menewaskan lebih dari 380.000 orang. Jutaan warga Suriah pun telantar sebagai akibat dari respons keras pemerintah Assad terhadap aksi-aksi protes antipemerintah.

Selain menghancurkan ekonomi Suriah, konflik berkepanjangan jug telah menewaskan lebih dari 380.000 orang. Jutaan warga Suriah pun telantar sebagai akibat dari responS keras Pemerintah Assad terhadap aksi-aksi protes antipemerintah.

Upaya pemulihan ekonomi oleh Pemerintah Suriah telah terhalang oleh sanksi Barat, termasuk di bawah Undang-Undang Perlindungan Sipil Suriah (Caesar Act). Undang-undang itu mulai diterapkan sejak pertengahan Juni lalu. Undang-undang yang diterapkan oleh Pemerintah Amerika Serikat itu disebut sebagai UU perlindungan warga sipil dari kejahatan perang rezim Al-Assad.

(PHOTO BY LOUAI BESHARA / AFP)

Abdel Kader Qassem (42), salah satu korban perang Suriah, kini bekerja menjual tanaman di pinggir jalan Al-Kazazin di Damascus, Suriah. Akibat perang Suriah, Qassem kehilangan anak laki-lakinya. Perang Suriah menewaskan lebih dari 380.000 orang dan jutaan orang terpaksa mengungsi.

Pada saat yang sama, situasi ekonomi dan keuangan Suriah diperburuk oleh krisis keuangan di negara tetangga Suriah, Lebanon. Beirut adalah penghubung utama Suriah dengan dunia luar dan tempat banyak warga Suriah menyimpan uang mereka. Situasi juga bertambah pelik karena Suriah juga bergulat dengan wabah Covid-19.

Sebelumnya, Damaskus dan Moskwa telah menandatangani beberapa kesepakatan dalam beberapa tahun terakhir di bidang energi, konstruksi, dan pertanian. Satu di antara perusahaan yang terlibat adalah perusahaan Rusia, Stroytransgaz, yang mengambil alih pengelolaan Pelabuhan Tartous—sebuah pelabuhan terbesar di Suriah—selama 49 tahun. Stroytransgaz juga diberi konsesi selama 50 tahun untuk mengekstraksi fosfat di wilayah tengah Palmyra.

Baca juga: Israel Kembali Serbu Suriah dengan Roket

Wakil Perdana Menteri Rusia Yury Borisov mengatakan kepada wartawan bahwa kesepakatan ekonomi dan perdagangan baru Mokswa-Suriah sedang dikerjakan. Kemitraan kedua belah pihak itu diharapkan segera rampung. Harapannya, kerja sama itu dapat ditandatangani kedua belah pihak dalam kunjungan pemimpin Rusia ke Suriah pada bulan Desember mendatang.

KOMPAS/MADINA NUSRAT

Kamp Al-Azraq, Jordania, Rabu (2/10/2019), menjadi tempat warga Suriah mengungsi selama negaranya berkecamuk konflik dan perang.

Kesepakatan yang diusulkan itu saat ini sedang ditinjau oleh Damaskus. Rencana itu mencakup sekitar 40 proyek, kata Borisov, termasuk rehabilitasi pembangkit listrik dan eksplorasi hidrokarbon di perairan Suriah di Mediterania. ”Isolasi ekonomi Suriah lewat sanksi Barat menghambat investasi asing,” kata Borisov. ”Ini adalah blokade ekonomi yang kami coba hancurkan melalui upaya bersama kami.”

Presiden Rusia Vladimir Putin melakukan perjalanan pertamanya ke Damaskus dalam perang sembilan tahun Suriah pada Januari lalu. Kunjungan itu digelar setelah dirinya pergi dan melihat langsung kondisi pangkalan Rusia Hmeimim di Pantai Mediterania pada 2017. Intervensi militer Moskwa pada 2015 membantu membalikkan gelombang konflik di Suriah. Kekuatan udara Rusia memungkinkan pasukan Pemerintah Suriah untuk merebut kembali sebagian besar wilayah dan kekuatan negara itu dari kalangan pemberontak di mata Assad.

Pada saat pembicaraan perdamaian yang dipimpin PBB gagal dalam beberapa tahun terakhir, Moskwa dan pendukung pemberontak Turki telah muncul sebagai perantara kekuatan utama dalam negosiasi alternatif di Suriah. Sebuah komite yang didukung PBB seharusnya membahas konstitusi di negara itu pasca-perang Suriah. Menteri Luar Negeri Suriah Walid Muallem mengtakan, mereka akan memutuskan apakah ingin mengubah konstitusi saat ini atau membuat yang baru. ”Dalam kedua kasus tersebut, hasilnya akan diajukan ke referendum,” ujarnya. (REUTERS/AP)