Bayang-bayang Perubahan Ishida-Kishida
Meski PM kerap mudah berganti, Jepang dikuasai LDP selama puluhan tahun. Karena itu, kebijakan umumnya cenderung sama.
Sebagai pemilik perekonomian terbesar ketiga di bumi, Jepang jelas berpengaruh bagi kawasan ataupun area yang lebih luas. Dinamika di dalam negeri Jepang akan berimbas pada dinamika kawasan ataupun internasional.
Dengan aras dampak setinggi itu, kini mata dunia tertuju pada pemilihan ketua umum Partai Demokrasi Liberal (LDP). Shinzo Abe, Ketua Umum LDP sejak 2012, mendadak mengundurkan diri karena alasan kesehatan. Sebagai pemilik kursi terbanyak di parlemen Jepang, Ketua Umum LDP berarti sekaligus Perdana Menteri Jepang. Karena PM menentukan arah negara dan Jepang berpengaruh penting pada dunia, maka pemilihan Ketua Umum LDP menjadi perhatian dunia.
Baca juga: Parlemen Tetapkan Pengganti Abe Dua Pekan Lagi
Bagi Indonesia, yang menempatkan Jepang di peringkat ketiga, baik dalam daftar tujuan ekspor maupun asal investasi, dinamika politik Jepang juga bisa berdampak. Tokyo pernah menyatakan akan menyokong Indonesia untuk aneka proyek 2045, yakni aneka program untuk meningkatkan kesejahteraan menjelang peringatan 100 tahun Indonesia merdeka.
Kepala Jurusan Ilmu Hubungan Internasional pada Universitas Jenderal Soedirman Agus Haryanto mengatakan, Jepang cenderung menunjukkan kebijakan yang stabil. Sebab, meski PM kerap mudah berganti, Jepang dikuasai LDP selama puluhan tahun. ”Kebijakan umumnya cenderung sama, seperti dalam isu China, Semenanjung Korea, termasuk pada Asia Tenggara dan Indonesia. Pemegang kendalinya masih tetap LDP,” ujarnya.
Bahkan, peluang kesamaan semakin besar jika Sekretaris Kabinet Jepang Yoshihide Suga terpilih menjadi pengganti Abe. Sebab, Suga secara terbuka menyatakan akan meneruskan kebijakan-kebijakan Abe. ”Pasar juga percaya kepada Suga. Selama bertahun-tahun, dia menjadi tangan kanan Abe sehingga sangat paham dengan kebijakan Abe,” kata Agus.
Tiga calon
Masalahnya, Indonesia pernah memberi kesan kurang menyenangkan kepada Suga. Ia marah dan kecewa kala Indonesia memutuskan menggandeng China dalam proyek kereta cepat Jakarta-Bandung.
Baca juga: PM Jepang Utamakan Pengendalian Covid-19
Padahal, dengan sokongan lima faksi utama yang punya 264 dari 394 kursi LDP di parlemen, Suga menjadi calon terkuat pengganti Abe. Sokongan terhadap Suga, yang tidak bergabung dengan faksi mana pun di LDP menguat karena ada isyarat dari Abe untuk menyokong juru bicara pemerintahan Jepang itu. Sebagaimana dilaporkan Asahi Shimbun, mantan Ketua Dewan Pembina LDP Wataru Takeshita, mantan Ketua Umum LDP Taro Aso, mantan Sekjen LDP Hiroyuki Hosoda dan Nobuteru Ishihara, hingga Sekjen LDP Toshihiro Nikai menyokong Suga.
Bahkan, sebagaimana dilaporkan Japan Times, Nippon Ishin yang merupakan salah satu partai oposisi pun menyokong Suga. Para pemimpin partai pemilik 11 kursi di majelis rendah dan 16 kursi di majelis tinggi Jepang itu rutin berkomunikasi dengan Suga sejak Abe menjadi PM pada 2012. Ishin terutama berterima kasih karena Suga membantu Osaka, provinsi yang dikendalikan Ishin, menjadi tuan rumah pertemuan-pertemuan G20 pada 2019 dan World Expo 2025.
Selain Suga, ada Kepala Pengembangan Kebijakan LDP Fumio Kishida dan mantan Sekretaris Jenderal LDP Shigeru Ishida yang juga sudah mencalonkan diri sebagai pengganti Abe. Sayangnya, sebagaimana dilaporkan Japan Times, Kishida justru masih kerepotan menggalang dukungan di antara 47 anggota faksinya.
Dalam laporan Jiji, Abe dinyatakan khawatir atas kegagalan Kishida menggalang dukungan lebih luas. Padahal, sejak lama Kishida dipandang sebagai calon penerus Abe. Kekhawatiran Abe dinyatakan semakin meningkat menjelang pengumuman pengunduran dirinya pada akhir Agustus 2020.
Baca juga: Kandidat Pengganti Abe
Adapun Ishida, yang faksinya terdiri atas 20 kader LDP di parlemen, tidak disukai mayoritas pengurus LDP. Sejak kalah dalam pemilihan Ketua Umum LDP pada 2012, Ishida terus menjadi pengkritik keras Abe di pemerintahan ataupun partai. Posisi itu membuatnya dikenal dan mendapat sokongan khalayak.
Tahu banyak disokong khalayak dan kurang didukung pengurus partai, ia bergabung dengan 144 anggota parlemen dari LDP untuk mendesak partai itu menggelar pemilu internal sebagai cara pemilih ketua umum baru. Awalnya, Dewan Pembina LDP menolak desakan itu dan memutuskan ketua umum dipilih hanya oleh anggota parlemen dan pengurus inti partai di daerah. Cara itu akan sangat menguntungkan Suga.
Belakangan, sebagaimana dilaporkan Asahi Shimbun, dewan pembina meminta pengurus daerah menggelar pemilu internal di tempat masing-masing. Suara kader yang dipakai untuk menentukan tiga hak suara milik masing-masing dewan pengurus daerah (DPD) LDP akan diberikan kepada calon mana dalam pemilihan ketua umum baru.
Kebijakan berbeda
Selepas Abe mundur dan memberi isyarat mendukung Suga, Kishida masih mencoba mendapat sokongan dari PM terlama Jepang setelah Perang Dunia II itu. Walakin, Abe menolak menyokong Kishida.
Baca juga: Juru Bicara Abe Jadi Kandidat Terkuat
Penolakan itu membuat Kishida berubah. Dari cenderung menyokong Abe, ia mengumumkan akan mengubah kebijakan jika terpilih sebagai Ketua Umum LDP dan PM Jepang. ”Tidak ada kebijakan yang bisa berlaku selama 10 tahun,” ujarnya kala mengumumkan pencalonan diri.
Pengumuman itu membuatnya berseberangan dengan Suga dan mengikuti jejak Ishida. Jepang, menurut Kishida, menghadapi tantangan baru berupa pandemi Covid-19 dan tantangan lama berupa ketimpangan.
Baca juga: Jejak Ekonomi Abe
Sejak lama, seperti antara lain pernah diungkap Bloomberg dan kembali disinggung Kishida dalam pidato pencalonannya, kebijakan Abe dinilai mempertajam ketimpangan di Jepang. Meski setuju akan pentingnya peningkatan produk domestik bruto (PDB), Kishida menilai kebijakan Abe tidak menghasilkan lebih banyak kesejahteraan untuk kelas menengah dan penduduk di luar kawasan metropolitan.
Ia juga menyiratkan akan mengubah pendekatan diplomasi Jepang. ”Dibandingkan masa saya menjadi menteri luar negeri, dunia kini dalam perubahan besar. Akan ada skenario di mana negara seperti Jepang, negara kepulauan tanpa sumber daya dan masyarakatnya goyah, tidak bisa bertahan. Saya percaya kita harus berusaha menjadi negara yang tidak bisa diabaikan, negara yang dianggap penting bagi komunitas internasional,” tuturnya.
Di ujung masa tugasnya sebagai menlu, Kishida ikut mendorong peningkatan hubungan Jepang dengan China dan AS. ”Jepang meningkatkan hubungan dengan AS untuk kepentingan keamanan dan dengan China untuk menaikkan kesejahteraan,” kata profesor madya pada University of Cambridge, Victor Teo.
Pola itu masih akan dipertahankan, terlepas siapa pun jadi PM Jepang. Sebab, pemerintahan PM pengganti Abe hanya akan berjalan sampai September 2021. Jepang akan menggelar pemilu majelis rendah pada September 2021 dan karenanya pemerintahan harus bubar sebelum pemilu.
Baca juga: Trump Sokong Modernisasi Militer Jepang
Pengganti Abe akan menghadapi banyak tantangan diplomatik. Salah satunya adalah ketidakpastian apakah bisa mempertahankan kedekatan dengan AS. Abe membuat Jepang-AS sangat dekat antara lain karena kerap berinteraksi dengan Presiden AS Donald Trump. Dengan tren peluang keterpilihan selalu di kisaran 40 persen, belum diketahui apakah Trump tetap jadi Presiden AS setelah pemilu November 2020.
Namun, Ishiba pernah menyatakan ketidaksukaan pada kedekataan AS-Jepang. ”Jepang harus tegas terhadap AS kalau diperlukan. Jepang tidak perlu mengurus hal yang bukan kepentingannya,” ujarnya kala itu, sebagaimana dikutip Kyodonews.
Ia antara lain menolak pendekatan AS yang menekankan sanksi kepada Korea Utara, salah satu dari tiga negara yang rutin disinggung dalam buku putih pertahanan Jepang selama masa pemerintahan Abe. ”Menambah tekanan tidak menyelesaikan masalah,” ujarnya.
Baca juga: China Lebih Mengancam
Kala mengumumkan pencalonannya, sebagaimana dikutip Japan Times, ia menyatakan akan lebih mendekati Korea Utara, Korea Selatan, dan China. Di masa Abe, hubungan Jepang dengan tiga negara itu menegang karena alasan berbeda. Bahkan, Jepang dan Korsel, yang sama-sama sekutu AS di Asia Timur, sedang bersiap saling gugat di Organisasi Perdagangan Dunia (WTO).
Untuk urusan dalam negeri, seperti Kishida, ia juga menyoroti konsentrasi perekonomian di sekitar Tokyo. Karena itu, ia berjanji akan memindahkan jutaan orang dan sebagian kantor pemerintahan dari Tokyo dan sekitarnya ke daerah lain. Dengan demikian, aktivitas politik dan perekonomian Jepang akan terpecah ke daerah sehingga daerah lain bisa ikut bergerak. (AFP/REUTERS)