Kosovo dan Serbia Buka Kedutaan Besar di Jerusalem
Status Jerusalem menjadi salah satu rintangan terberat untuk mencapai kesepakatan damai antara Israel dan Palestina.
Oleh
Luki Aulia
·4 menit baca
BRENDAN SMIALOWSKI/AFP
Perdana Menteri Kosovo Avdullah Hoti menyimak sesaat sebelum menandatangani kesepakatan pembukaan hubungan ekonomi dengan Presiden Serbia Aleksandar Vucic (tak terekam kamera) di Ruang Oval Gedung Putih, Washington DC, AS, 4 September 2020.
JERUSALEM, JUMAT — Setelah Uni Emirat Arab, kini Kosovo juga sepakat menjalin hubungan diplomatik dengan Israel. Sebagai langkah awal, Kosovo, bersama dengan Serbia akan membuka kantor kedutaan besar di Jerusalem.
Kosovo menjadi negara berpenduduk mayoritas Muslim yang akan membuka kantor perwakilan di Jerusalem. Sampai sejauh ini, hanya ada Amerika Serikat dan Guatemala yang membuka kantor perwakilan di Jerusalem.
Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu mengemukakan hal itu, Jumat (4/9/2020). ”Seperti yang sudah saya katakan beberapa hari ini, semakin bertambah negara yang mau berdamai dan mengakui Israel. Kami harap negara-negara lain mau bergabung,” ujarnya.
Pernyataan Netanyahu ini muncul tak lama setelah Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump membuat pengumuman serupa di Washington, AS. Trump bertemu dengan para pemimpin Serbia dan Kosovo saat mereka sepakat menormalisasikan hubungan ekonomi kedua negara.
Status Jerusalem menjadi salah satu rintangan terberat untuk mencapai kesepakatan damai antara Israel dan Palestina. Palestina yang mendapat dukungan komunitas internasional menghendaki wilayah Jerusalem Timur, yang direbut Israel saat perang Timur Tengah tahun 1967, menjadi ibu kota Palestina. Namun, Israel menganggap semua kota, termasuk bagian timur yang dianeksasi setelah perang itu, masuk dalam wilayah ibu kotanya.
AFP/AHMAD GHAHARABLI
Gambar ini, yang diambil pada 13 Desember 2017, menunjukkan bendera Israel dan AS ditempatkan di atap sebuah bangunan di permukiman Israel di Yerusalem Timur dan Kota Tua Jerusalem dengan Masjid Kubah Batu (Dome of the Rock) tampak di tengahnya di kejauhan.
Perserikatan Bangsa-bangsa dan Uni Eropa, mitra ekonomi utama Israel, menyatakan, status kota itu harus dinegosiasikan antara Israel dan Palestina. Sampai saat ini tidak boleh ada yang membuka kedutaan besar di sana.
Namun, Trump membuyarkan hal itu pada Desember 2017 dengan mengakui Jerusalem sebagai ibu kota Israel dan memindahkan Kedutaan AS dari Tel Aviv ke Jerusalem.
Keputusan itu memicu kemarahan Palestina. Sejauh ini hanya Guatemala yang mengikuti jejak AS dan membuka misi diplomatik di kota suci itu pada Mei 2018.
Dimanfaatkan AS
Palestina menanggapi kesepakatan itu dengan sinis dan menilai langkah itu hanya untuk mendukung Trump terpilih kembali sebagai presiden dalam pemilihan presiden AS, November mendatang. Pada akhirnya nanti, mereka hanya dimanfaatkan dan menjadi korban lagi.
”Palestina menjadi korban ambisi pemilihan Presiden Trump. Tim Trump akan melakukan apa saja untuk bisa terpilih lagi, tak peduli apakah itu akan merusak perdamaian. Ini sama saja dengan kesepakatan Uni Emirat Arab dan Israel. Ini bukan perdamaian Timur Tengah,” sebut Sekretaris Jenderal Organisasi Pembebasan Palestina (PLO) Saeb Erekat di Twitter.
AP Photo/Amr Nabil
Saeb Erekat.
Pejabat senior Palestina, Hanan Ashrawi, penasaran langkah apalagi yang akan dilakukan Trump untuk Israel sebelum pemilihan.
Namun, penasihat sekaligus menantu Trump, Jared Kushner, yang bertangggung jawab atas negosiasi Timur Tengah, mengatakan, kesepakatan itu justru langkah menuju perdamaian dan membuat AS lebih aman.
”Ini terobosan bersejarah. Ini capaian pemerintahan ini lagi untuk mewujudkan dunia yang lebih aman dan damai,” kata Kushner di Gedung Putih.
Pada Agustus lalu, AS menengahi kesepakatan untuk Uni Emirat Arab dan Israel yang kemudian dilanjutkan dengan penerbangan komersial pertama di antara kedua negara. Kesepakatan itu akan ditandatangani di Gedung Putih dalam waktu dekat.
Kosovo dan Serbia yang dulu berseteru akhirnya sepakat menormalisasi hubungan ekonomi kedua negara. Kesepakatan yang ditandatangani di Gedung Putih itu berisi antara lain kesepakatan meningkatkan infrastruktur transportasi dan penyeberangan perbatasan, memotong bea perdagangan dan berbagi sumber energi dan sumber air, serta membuka jaringan jalan raya dan jalur kereta.
Keduanya juga sepakat memulihkan hubungan dengan Israel. Ini menjadi bagian dari komitmen keduanya. Serbia akan memindahkan kedutaannya dari Tel Aviv ke Jerusalem dan Kosovo akan mengakui secara formal Israel. Sebaliknya, Kosovo, yang menyatakan merdeka dari Serbia pada 2008, mendapatkan pengakuan secara formal dari Israel.
”Ini hari bersejarah. Dengan fokus membuka lapangan pekerjaan dan pertumbuhan ekonomi, kedua negara bisa mengembangkan kerja sama lainnya,” kata Trump yang didampingi Perdana Menteri Kosovo Avdullah Hoti dan Presiden Serbia Aleksandar Vucic.
REUTERS/ANTONIO BRONIC
Aleksandar Vucic di tengah para pendukungnya. Foto dokumentasi diambil pada 2 April 2017 di Belgrade, Serbia.
Hoti menilai kesepakatan itu langkah yang sangat besar mengingat sejarah masa lalu yang kelam. Kedua negara akhirnya sama-sama mengakui secara diplomatis. Sejak Kosovo merdeka, Serbia tidak mau mengakuinya.
Meski banyak negara, termasuk AS dan Eropa, mengakui keduanya, China dan Rusia yang merupakan sekutu Serbia tidak mau mendukung Kosovo dan mencegah mereka masuk ke PBB.
Setelah kesepakatan ini, Kosovo akan melanjutkan perjuangannya masuk PBB. Kosovo dan Serbia sepakat menghentikan dulu perseteruan tentang status internasional Kosovo selama satu tahun mendatang. Ini supaya kerja sama ekonomi bisa berjalan terlebih dahulu. (REUTERS/AFP/LUK)
