G-20 Kaji Pembukaan Perbatasan untuk Pulihkan Ekonomi
Penutupan wilayah akibat pandemi korona tipe baru selama berbulan-bulan telah menimbulkan hambatan pada ekonomi global.
Oleh
BENNY D KOESTANTO
·3 menit baca
RIYADH, JUMAT — Para menteri luar negeri negara-negara anggota G-20, Kamis (3/9/2020), mengkaji lagi pengenduran pembatasan perjalanan dan pembukaan kembali perbatasan antarnegara. Hal itu dilakukan untuk memulihkan kembali ekonomi yang terpuruk akibat pandemi Covid-19.
Penutupan wilayah akibat pandemi korona tipe baru selama berbulan-bulan telah menimbulkan hambatan pada ekonomi global. Namun, kajian harus dilakukan hati-hati mengingat gelombang kedua pandemi Covid-19 masih mengintai secara global.
Penutupan sejumlah wilayah oleh negara-negara dilakukan dengan intensitas dan durasi yang berbeda-beda. Kondisi itu telah berdampak pada hilangnya pencarian atau usaha di banyak negara di dunia. Kegiatan-kegiatan bisnis ditutup, pendapatan turun, dan jutaan orang terpaksa kehilangan pekerjaan.
”Selama pertemuan, para menteri luar negeri mengakui pentingnya membuka perbatasan, menyatukan keluarga, dan mempromosikan langkah-langkah untuk memungkinkan ekonomi berkembang,” kata kelompok G-20 dalam pernyataan bersama.
Para menteri juga membahas ”pentingnya mengoordinasikan tindakan pencegahan” lintas batas. Hal itu semata untuk melindungi kehidupan dan mata pencarian warga secara kolektif.
Pertemuan virtual diselenggarakan oleh Arab Saudi selaku pemegang kursi kepresidenan G-20 tahun ini. Kerajaan kaya minyak itu termasuk negara yang telah menangguhkan perjalanan internasional selama berbulan-bulan dalam upaya membatasi penyebaran Covid-19.
Pembukaan kembali perbatasan, sesuai dengan semua langkah perlindungan, akan membantu ekonomi kita tumbuh.
”Pembukaan kembali perbatasan, sesuai dengan semua langkah perlindungan, akan membantu ekonomi kita tumbuh; orang-orang menjadi makmur dan tentu saja akan membawa harapan bagi umat manusia,” kata Menteri Luar Negeri Arab Saudi Pangeran Faisal bin Farhan, seperti dikutip dalam pernyataan itu.
Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres menyatakan keprihatinan yang berkembang terkait dengan kondisi pandemi saat-saat ini. Pembatasan perjalanan saat ini diperkirakan dapat bertahan lebih lama dari yang diperkirakan sebelumnya.
Dia mendesak para menteri G-20 untuk menyepakati ”kriteria umum” untuk mencabut pembatasan berdasarkan pendekatan ilmiah. Perkembangan penanganan pandemi hingga mutasi virus korona tipe baru penyebab Covid-19 wajib masuk dalam perhitungan.
Dalam sambutannya pada pertemuan tersebut, Guterres juga memohon kepada para menteri untuk meningkatkan investasi atau pendanaan guna mendukung perjalanan yang aman.
Hal itu termasuk langkah-langkah untuk meningkatkan pengujian dan penelusuran atas perjalanan penyebaran virus tersebut. Pertimbangan ilmiah ditegaskannya fundamental menjadi bahan pertimbangan untuk menentukan langkah-langkah selanjutnya.
Pertemuan para menlu G-20 itu digelar setelah serangkaian data ekonomi menunjukkan kondisi variatif. Sejumlah negara melaporkan ada upaya untuk kembali menghidupkan kegiatan-kegiatan ekonomi. Namun, tekanan resesi global belum juga hilang.
Apalagi jumlah kasus positif Covid-19 masih terus bertambah. Covid-19 telah menewaskan lebih dari 850.000 orang dan menginfeksi lebih dari 25 juta secara global.
New Delhi pada Senin lalu melaporkan bahwa India sebagai negara dengan perekonomian terbesar ketiga di Asia itu mengalami kontraksi bersejarah sebesar 23,9 persen pada periode April dan Juni. Kondisi itu terjadi di tengah pembatasan bisnis yang kuat di India.
Sementara itu, ekonomi Brasil, negara terbesar di kawasan Amerika Latin, mengalami rekor kontraksi sebesar 9,7 persen pada triwulan kedua tahun ini.
Pandemi global dan kebijakan pengendalian terkait pandemi telah memicu produk domestik bruto Australia turun 7 persen, penurunan paling buruk sejak PDB mulai dicatat pada 1959.
Covid-19 dan perang dagang dengan China memperparah dampak ekonomi akibat kebakaran hutan dan kekeringan selama ini di negara itu. Ini menjadi resesi pertama yang dialami Australia dalam tiga dekade terakhir.
Pemerintah India mengusulkan ada standardisasi dalam aturan terkait pergerakan orang. Standar itu, antara lain, mencakup tes Covid-19, hasil-hasil tes, dan kebijakan-kebijakan karantina. Program repatriasi perjalanan antarnegara juga didorong untuk terus dilanjutkan. (AFP)