AS-China Terus Memanas, Pompeo Persulit Kunjungan Diplomat China
Langkah Washington itu merupakan bagian dari langkah Pemerintahan Presiden AS Donald Trump menghadapi dugaan operasi untuk meningkatan pengaruh dan spionase China.
Oleh
BENNY D KOESTANTO
·4 menit baca
WASHINGTON, RABU — Pemerintah Amerika Serikat, Rabu (2/9/2020), menyatakan akan mewajibkan para diplomat senior China meminta izin sekaligus mendapatkan persetujuan Departemen Luar Negeri AS sebelum mengunjungi kampus-kampus AS. Izin serupa harus didapatkan jika perwakilan China di AS akan mengadakan acara budaya yang dihadiri lebih dari 50 orang di luar area kedutaan besarnya.
Washington melakukan langkah itu sebagai balasan atas pembatasan Beijing terhadap diplomat Amerika Serikat (AS) di China. Langkah sekaligus respons itu adalah bagian dari langkah Pemerintahan Presiden Donald Trump menghadapi dugaan operasi pengaruh dan spionase China. Hal itu merupakan langkah terbaru AS untuk mengekang aktivitas China di AS menjelang pemilihan presiden pada awal November mendatang.
Otoritas Deplu AS mengatakan, tindakan terbaru lainnya adalah Washington akan memastikan semua akun media sosial kedutaan besar dan kekonsuleran China. ”Kami hanya menuntut timbal balik,” kata Menlu AS Mike Pompeo dalam jumpa pers di Washington, Rabu.
”Akses untuk diplomat kami di China harus mencerminkan akses yang sama dimiliki oleh diplomat China di AS, dan langkah hari ini akan menggerakkan kami secara substansial ke arah itu.”
Kedutaan Besar (Kedubes) China di Washington langsung merespons pernyataan Pompeo. Pemerintah China menyebut langkah itu sebagai tindakan pembatasan baru dan penghalang yang tidak dapat dibenarkan bagi personel diplomatik dan konsuler China. Langkah Washington juga dinilai bertentangan dengan nilai-nilai yang diproklamasikan sendiri oleh AS, khususnya tentang keterbukaan dan kebebasan.
Pada akhir tahun lalu, Washington mengharuskan para diplomat China untuk memberikan pemberitahuan tentang pertemuan dengan pejabat negara bagian dan pejabat lokal serta di lembaga pendidikan dan penelitian di AS. Selain itu, Deplu AS juga telah mewajibkan media China untuk mendaftar sebagai perwakilan luar negeri.
Pada Maret lalu, Pemerintah AS juga mengumumkan telah memotong jumlah jurnalis media utama China yang diizinkan bekerja di kantor mereka di AS, dari 160 menjadi 100 jurnalis.
Peringatan bagi universitas AS
Pompeo mengungkapkan, Deplu AS baru-baru ini telah menulis surat kepada dewan pengurus universitas-universitas di AS. Isi surat tersebut adalah bahwa Deplu AS memperingatkan tentang ancaman yang ditimbulkan oleh Partai Komunis China.
”Ancaman ini bisa datang dalam bentuk pendanaan ilegal untuk penelitian, pencurian kekayaan intelektual, intimidasi terhadap mahasiswa asing, dan upaya perekrutan (warga) bakat,” kata Pompeo.
Pompeo mengatakan, universitas dapat membantu memastikan para sivitas akademika memperoleh investasi yang bersih dan dana abadi dengan mengungkapkan asal dana mereka. Investasi atau dana sumbangan itu sepatutnya diumumkan, termasuk dana dari perusahaan-perusahaan asal China. Diingatkan juga bahwa universitas-universitas AS wajib menolak pendanaan dari pihak-pihak yang diduga terkait dengan aktivitas atau aksi pelanggaran atas hak asasi manusia.
Sehari sebelumnya Pompeo menyinggung temuan lusinan pusat kebudayaan China yang didanai Pemerintah China di kampus-kampus AS. Ia menuding lembaga-lembaga kebudayan China di institusi-institusi pendidikan AS itu merekrut ”mata-mata dan kolaborator” untuk kepentingan Beijing. Seluruh pusat budaya China itu akan ditutup pada akhir tahun ini.
Keesokan harinya, Confucius Institute US Center yang berbasis di Washington mengatakan, lembaga itu telah disalahartikan oleh Deplu AS. Hal itu mengacu pada tuduhan bahwa lembaga itu adalah markas besar untuk Institut Konfusius. Lembaga itu sejak bulan lalu diwajibkan untuk mendaftarkan diri kepada Pemerintah AS sebagai misi luar negeri China.
”Berlawanan dengan apa yang telah didengar orang dari Deplu, program Institut Konfusius di AS tidak bergantung satu sama lain,” demikian pernyataan pihak lembaga itu. Dijelaskan bahwa lembaga itu diatur dan dijalankan oleh sekolah yang memilih untuk mendirikan pendidikan bahasa China. Lembaga itu juga menyatakan dikelola oleh orang-orang yang dipekerjakan dan diawasi oleh sekolah-sekolah tersebut.
Isu China di AMM
Pompeo mengatakan, dirinya berencana untuk membahas China dan masalah regional lainnya dengan 10 negara anggota Perhimpunan Bangsa-bangsa Asia Tenggara (ASEAN) dan negara-negara Indo-Pasifik lainnya. Pembahasan itu akan dilakukan dalam pertemuan virtual para menteri luar negeri ASEAN (AMM) yang direncanakan digelar pada pekan depan.
Deplu AS mengatakan, Pompeo akan berpartisipasi dalam pertemuan para menlu dalam KTT Asia Timur dan pertemuan lainnya dengan perwakilan negara-negara anggota ASEAN pada 9 September.
Dikatakan bahwa pada 11 September, Pompeo akan meluncurkan kemitraan dengan negara-negara mitra di wilayah Sungai Mekong. Negara-negara itu mencakup Kamboja, Laos, Myanmar, Thailand, dan Vietnam. Kemitraan itu bertujuan untuk memperkuat otonomi, kemandirian ekonomi, dan pembangunan berkelanjutan.
Pada hari itu juga, Pompeo akan berpartisipasi dalam pertemuan Forum Regional ASEAN (ARF), sebuah kelompok 27 negara yang mempertemukan negara-negara anggota ASEAN dengan mitra wicaranya dari seluruh dunia. (REUTERS)