Tiga Negara Baltik Jatuhkan Sanksi kepada Lukashenko dan 29 Pejabat
Tanpa menunggu anggota Uni Eropa lain, tiga negara Baltik angota UE menjatuhkan sanksi kepada para pejabat Belarus yang telah mencurangi pemilu presiden di sana.
Oleh
ADHITYA RAMADHAN
·3 menit baca
VILNIUS, SELASA — Lituania, Latvia, dan Estonia memberlakukan sanksi larangan masuk kepada 30 pejabat Belarus, termasuk Presiden Alexander Lukashenko. Pengumuman sanksi tanpa menunggu negara Uni Eropa lainnya ini menjadi sinyal ketidaksabaran tiga negara itu terhadap pendekatan hati-hati negara-negara Barat.
Tiga negara kecil Baltik itu telah memimpin seruan terhadap Lukashenko yang dituduh pihak oposisi dan negara Barat mencurangi pemilu presiden pada 9 Agustus lalu. Sanksi menargetkan para pejabat yang berperan dalam kecurangan pemilu dan kekerasan terhadap pemrotes sejak pemilu yang diduga melanggar HAM.
Belarus mengungkapkan ”kekecewaannya” dan memberikan sinyal akan membalas ”langkah terburu-buru” itu.
”Kami sampaikan bahwa kami butuh dialog damai dan kesepakatan antara rezim dan masyarakat, tetapi kami lihat rezim tidak siap untuk itu,” kata Presiden Lituania Gitanas Nauseda. ”Menurut kami, kita perlu bergerak maju dan memberikan contoh kepada negara lain,” ujarnya lagi.
Para menteri luar negeri Uni Eropa juga sedang mempersiapkan sanksi tersendiri bagi 20 pejabat senior Belarus atas kecurangan pemilu dan kekerasan saat menghadapi demonstran.
Sementara negara-negara Barat mayoritas lebih berhati-hati karena khawatir langkah mereka akan memprovokasi Rusia untuk masuk.
Menteri Luar Negeri Belarusia Anatoly Glaz, memperingatkan, Minks akan membalas tindakan sanksi itu. Minggu lalu, Presiden Alexander Lukashenko mengancam akan mengalihkan rute barang impor yang melalui pelabuhan Lituania dan memblokir kargo menuju UE yang transit di Belarus.
Lituania, Latvia, dan Estonia merupakan anggota UE dan Pakta Pertahanan Atlantik Utara (NATO). Lituania dan Latvia berbatasan langsung dengan Belarus. Lituania juga selama ini menjadi tempat perlindungan bagi kandidat presiden Belarus dari oposisi, Svetlana Tikhanovskaya.
Tikhanovskaya akan berbicara dalam forum informal Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa, Jumat (4/9/2020), atas undangan Estonia yang kini menjadi anggota tidak tetap DK PBB. Pertemuan virtual ini akan membahas aspek HAM menyusul pencabutan akreditas jurnalis media asing di Belarus.
Beberapa anggota DK PB, B seperti China dan Rusia, memandang peristiwa di Belarus merupakan urusan dalam negeri mereka dan tidak menjadi ancaman bagi ketertiban internasional. Untuk itu, DK PBB tidak perlu meresponsnya.
Senin kemarin, merespons unjuk rasa yang memprotes hasil pemilu dalam beberapa minggu terakhir, otoritas Belarus memenjarakan penyelenggara mogok kerja dan menahan aktivis oposisi.
Lukashenko menyebut para demonstran sebagai boneka Barat dan menolak tawaran mediasi dari Uni Eropa.
Setelah menindak dengan keras demonstran pada hari pertama unjuk rasa, pemerintahan Lukashenko kini menghindari kekerasan skala besar dan lebih memilih mengancam dan memenjarakan aktivis dengan selektif untuk menekan gelombang protes.
Anatoly Bokun yang memimpin komite pemogokan di Belaruskali, sebuah pabrik kalium karbonat di Soligorsk, ditahan polisi dan dijatuhi hukuman 15 hari penjara dengan tuduhan mengorganisasi protes.
Penahanan Bokun itu terjadi menyusul penangkapan pemimpin pemogokan karyawan di dua pabrik besar di Minks, pekan lalu. Inisiator mogok kerja di Grodno Azot, produsen besar nitrogen untuk pupuk telah melarikan diri ke Polandia.
Juru bicara komite pemogokan Belaruskali, Gleb Sandras, mengatakan, otoritas telah berhasil menghentikan pemogokan di pabrik yang dimulai dua minggu lalu dan sekarang semua aktivitas penambangan dan pabrik sudah berjalan kembali. Para agen dari Komite Keamanan Negara (KGB) Belarus telah menekan para pekerja untuk mengakhiri mogok.
”Para agen KGB telah berdatangan ke pabrik mencari pekerja yang paling vokal dan menggunakan berbagai cara untuk menekan,” kata Sandras. ”Otoritas memiliki kekuatan ekonomi yang besar. Mereka memeras pekerja dengan pemecatan massal.
Mogok massal pekerja pabrik di Belaruskali dan pabrik lain di beberapa tempat menjadi tantangan yang belum pernah dihadapi Lukashenko sebelumnya.
Wakil Perdana Menteri Belarus Yuri Nazarov menyadari bahwa mogok massal pekerja pabrik menimbulkan masalah. Namun, ia juga menyebutkan bahwa semua pabrik besar sekarang sudah beroperasi normal kembali. (AP/REUTERS)