Pemerintah Iran setujui Badan Energi Atom Internasional menginspeksi fasilitas nuklir miliknya. Pemerintah Iran berharap IAEA independen dan persetujuan ini bisa mengakhiri sanksi ekonomi yang dijatuhkan kepada Iran.
Oleh
Mahdi Muhammad
·3 menit baca
MAJID ASGARPOUR/WANA (WEST ASIA NEWS AGENCY) VIA REUTERS
Menteri Luar Negeri Iran Javad Zarif berjalan bersama Direktur Jenderal Badan Energi Atom Internasional (IAEA) Rafael Grossi saat pertemuan di Teheran, Iran, Selasa (25/8/2020).
BERLIN, KAMIS — Pemerintah Iran setuju memberikan akses masuk ke dua lokasi fasilitas nuklir mereka kepada Badan Energi Atom Internasional. Kedua fasilitas sasaran inspeksi pengawas IAEA adalah fasilitas yang diduga menyimpan atau menggunakan bahan nuklir, tetapi tidak diumumkan oleh Pemerintah Iran.
Badan Energi Atom Internasional mengatakan, Iran secara sukarela memberikan IAEA akses ke dua lokasi yang ditentukan oleh IAEA dan memfasilitasi kegiatan verifikasi lembaga itu. Dinyatakan bahwa pemberian akses secara sukarela itu untuk menyelesaikan sejumlah masalah yang tengah melilit Iran.
Dalam pernyataan bersama yang dikeluarkan Pemerintah Iran dan IAEA, Rabu (26/8/2020), kedua pihak telah menyepakati tanggal pelaksanaan inspeksi. Namun, keduanya tidak merinci lebih lanjut hal itu. Direktur IAEA Rafael Grossi hanya menyatakan bahwa tim akan melakukan inspeksi dengan segera.
Inspeksi tersebut akan menyelesaikan kebuntuan selama berbulan-bulan antara Iran dan IAEA. Pemerintah Iran telah berulang kali menolak memberikan akses ke lokasi penyimpanan bahan nuklir, yang diperkirakan telah melakukan aktivitasnya sejak tahun 2000-an. Iran beralasan, penolakan mereka karena IAEA tidak memiliki dasar hukum untuk melakukan tugas pengawasan terhadap fasilitas nuklirnya.
Dalam laporan kepada Dewan IAEA pada Maret disebutkan, lembaga itu telah mengidentifikasi sejumlah hal terkait kemungkinan adanya bahan nuklir dan kegiatannya yang tidak diumumkan di tiga lokasi oleh Iran. Laporan itu juga menyatakan desakannya kepada Pemerintah Iran untuk membuka akses terhadap lokasi-lokasi tersebut.
Laporan lanjutan pada Juni, IAEA menyatakan bahwa mereka mendapatkan informasi bahwa satu lokasi telah dibersihkan secara masif, ditimbun dan diratakan tahun 2003-2004. Tidak ada nilainya jika mereka menginspeksi lokasi yang dicurigai tersebut, sementara dua lokasi lainnya masih diblokir.
ATOMIC ENERGY ORGANIZATION OF IRAN VIA AP, FILE
Foto yang dirilis Badan Energi Atom Internasional tanggal 5 November 2019 memperlihatkan bagian dalam fasilitas pengayaan uranium di fasilitas nuklir Iran di Natanz, Iran tengah.
Namun, di salah satu lokasi yang dicurigai, IAEA mengamati adanya aktivitas pembersihan masif sejak Juli 2019. Dalam laporan itu, IAEA juga telah sepenuhnya menyediakan akses ke lokasi yang disepakati dalam kesepakatan nuklir 2015 atau Joint Comprehensive Plan of Action (JOPCA).
Kepala Badan Nuklir Iran Ali Akbar Salehi membenarkan bahwa Iran telah menyetujui inspeksi tersebut. Akbar Salehi juga mengatakan, inspeksi ini akan mengakhiri kasus yang tengah dihadapi negaranya.
Dia mengatakan, Pemerintah Iran tidak pernah mengingkari perjanjian dan tetap setia pada komitmen yang dibuatnya. Dengan pemberian izin itu, Iran berharap hubungan dengan IAEA dan Grossi, yang baru memimpin IAEA sejak Desember 2019, merupakan hubungan yang baru dan didasari oleh niat baik dan menerima satu sama lain.
IRANIAN PRESIDENCY OFFICE VIA AP
Foto yang dirilis Kantor Kepresidenan Iran pada Rabu (26/8/2020) ini memperlihatkan saat Presiden Hassan Rouhani menyambut Direktur Jenderal IAEA Rafael Mariano Grossi jelang pertemuan mereka di Teheran, Iran.
Kesepakatan itu dicapai setelah Grossi bertemu langsung dengan Presiden Iran Hassan Rouhani di Teheran. Setelah pertemuan, Rouhani menyatakan, kesepakatan Iran dan IAEA itu membantu keduanya bergerak di jalur yang benar dan tepat serta bisa dengan segera membantu menyelesaikan banyak masalah.
Pada saat yang sama, Rouhani juga menekankan kemerdekaan, independensi dan profesionalisme IAEA ketika mengerjakan tugas-tugas mereka, bukan berdasarkan tekanan negara tertentu, dalam hal ini Amerika Serikat.
Grossi mengatakan, kesepakatan antara IAEA dan Iran sangat penting untuk pelucutan senjata nuklir yang selama beberapa waktu terakhir menghadapi kendala. Dia juga mengakui kalau lembaganya mengalami kesulitan serius selama berbulan-bulan untuk mengatasi hambatan tersebut.
JOPCA menjanjikan insentif ekonomi Iran sebagai imbalan atas pembatasan program nuklirnya. Namun, Pemerintah AS mundur secara sepihak di tahun 2018 dari perjanjian yang diharapkan bisa mencegah pengembangan bom dan senjata nuklir oleh Iran.
Sejak mundurnya AS, Iran telah menimbun cukup uranium untuk memproduksi senjata meskipun pemerintah di Teheran berkeras tidak memiliki tujuan seperti itu dan bahwa program atomnya hanya untuk menghasilkan energi.
Sejak itu, Iran perlahan-lahan melanggar pembatasan untuk mencoba dan menekan negara-negara yang tersisa, yaitu Rusia, China, Jerman, Perancis, dan Inggris, untuk meningkatkan insentif guna mengimbangi tindakan AS melumpuhkan ekonomi negara itu. (AP/AFP)
