Lituania Jatuhkan Sanksi, Dunia Diharapkan Tak Dukung Lukashenko
Parlemen Lituania menjatuhkan sanksi ekonomi bagi Belarus. Mereka juga menyeru agar dunia internasional menolak hasil pemilu Belarus.
Oleh
Mahdi Muhammad
·3 menit baca
AFP/SERGEI SUPINSKY
Warga Belarus dan aktivis Ukraina berunjuk rasa memprotes hasil pemilu Belarus di depan Kedutaan Besar Belarus di Kiev, Ukraina, 13 Agustus 2020.
VILNIUS, RABU — Parlemen Lituania menjatuhkan sanksi ekonomi bagi tetangganya, Belarus. Sanksi itu memberikan pesan yang kuat bagi dunia bahwa pemilihan presiden Belarus yang dimenangi petahana Alexander Lukashenko tidak boleh diakui secara internasional.
Dalam pemungutan suara yang berlangsung, Selasa (18/8/2020), sejumlah 120 anggota parlemen menyetujui keputusan penjatuhan sanksi itu. Dua di antara yang hadir abstain. Sebanyak 19 anggota parlemen tidak hadir.
”Kami mengirimkan pesan yang sangat kuat ke seluruh dunia saat ini,” kata Menteri Luar Negeri Lituania Linas Linkevicius seusai sidang parlemen. Rincian sanksi ekonomi oleh parlemen dan yang akan dikeluarkan Pemerintah Lituania belum tersedia.
Sanksi ekonomi ini adalah bentuk tekanan baru yang diterima Belarus setelah Lukashenko memenangi pemilihan yang sekaligus memperpanjang masa kekuasaannya yang sudah berlangsung 26 tahun. Uni Eropa dan Amerika Serikat telah menolak hasil pemilihan dan bersiap menyusun daftar pejabat Belarus yang bisa dikenai sanksi.
Lituania, yang berpenduduk 2,8 juta jiwa, menjadi daerah pengungsian utama warga Belarus jika menghadapi tekanan dari pemerintah dan aparatnya. Vilnius telah menjadi tuan rumah bagi kampus yang dilarang beroperasi oleh pemerintahan Lukashenko. Vilnius, yang berjarak hanya sekitar 170 kilometer dari Minsk, ibu kota Belarus, telah menjadi tuan rumah bagi sejumlah organisasi non-pemerintah Belarus yang mengungsikan kegiatannya karena tekanan dari Lukashenko dan aparatnya.
Penantang Lukashenko pada pemilu lalu, Sviatlana Tsikhanouskaya, seorang guru bahasa Inggris, hanya mendapat 10 persen suara. Tsikhanouskaya merasa dicurangi dan menuntut penghitungan ulang. Lituania kini memberikan perlindungan bagi sang penantang Lukashenko itu.
AP/SERGEI GRITS
Polisi menahan seorang pria dalam unjuk rasa seusai pemilihan presiden di Minsk, Belarusia, Senin, 10 Agustus 2020. Selama dua hari berturut-turut, ribuan warga turun ke jalan setelah hasil resmi pemilu memberikan kemenangan luar biasa kepada Presiden otoriter Alexander Lukashenko.
Linkevicius menyatakan, dirinya telah mendapat kabar bahwa para pemrotes yang menolak hasil pemilu telah mendapatkan perlakuan sewenang-wenang dari aparat keamanan. Mereka dipukuli dan disiksa. ”Yang terjadi bukan hanya pelanggaran HAM, melainkan juga kejahatan yang harus diinvestigasi dan mereka yang bertanggung jawab dihukum,” kata Linkevicius.
Tekanan langsung datang dari Pemerintah Swedia. Menteri Luar Negeri Swedia Ann Linde yang berbicara dengan Menteri Luar Negeri Belarus Vladimir Makei via telepon kemarin menuntut kekerasan polisi terhadap pengunjuk rasa diakhiri dan semua tahanan politik segera dibebaskan. Linde juga menyatakan bersedia untuk berbicara dengan pemerintah Lukashenko dan oposisi.
Tekanan dalam negeri
Tidak hanya tekanan dari luar negeri, tekanan bagi Lukashenko untuk mundur juga semakin besar. Buruh dari berbagai perusahaan dan pabrik milik negara bergabung dalam pemogokan besar di Belarus, Selasa (18/8/2020), mendukung tuntutan massa.
Buruh dan pekerja pabrik milik pemerintah, seperti pabrik traktor di Minsk serta sebuah pabrik kalium besar di Soligorsk, yang produksinya menyumbang seperlima jumlah produksi kalium dunia dan merupakan penyumbang dana terbesar bagi pendapatan Belarus, ikut serta dalam pemogokan itu. Pekerja stasiun televisi milik pemerintah juga tidak ketinggalan ikut dalam aksi menentang Lukashenko.
AFP/SERGEI GAPON
Dalam foto pada 13 Agustus 2020, para demonstran yang menentang penguasa Belarus, Alexander Lukashenko, berkuasa kembali untuk keenam kalinya membawa poster bertuliskan ”Damai, Cinta, dan Kebebasan” ketika berdemonstrasi di ibu kota Belarus, Minsk.
”Pihak berwenang, pemerintah, harus memahami bahwa mereka kehilangan kendali. Hanya pengunduran diri Lukashenko dan hukuman mereka yang bertanggung jawab atas kecurangan dan pemukulan (terhadap pengunjuk rasa) yang dapat menenangkan kami,” kata Ketua Serikat Pekerja Petambang Independen Yuri Zakharov.
Pemogokan yang meluas itu tidak terlepas dari penghargaan yang diberikan Lukashenko kepada sekitar 300 aparat keamanan yang telah ”melindunginya” pasca-pemilihan 9 Agustus lalu. Oposisi mengecam penghargaan tersebut dan menilainya sebagai penghinaan menyusul kekerasan yang dilakukan aparat keamanan terhadap para pemrotes menggunakan peluru karet, granat kejut, dan pentungan. Sedikitnya dua pemrotes tewas, ratusan terluka, dan sekitar 7.000 orang ditahan selama demonstrasi yang telah memasuki hari ke-10.
Tidak hanya buruh dan warga biasa yang menolak Lukashenko. Duta Besar Belarus untuk Slowakia Igor Leschenya pun menyerahkan surat pengunduran dirinya sebagai pejabat publik, mengembalikan jabatannya kepada pemerintah, dan sekaligus memberikan pernyataan yang mendukung aksi warga.
Menurut beberapa sumber, di kalangan kepolisian, beberapa pejabat juga telah menyatakan mundur akibat tindakan represif yang dilakukan oleh rekannya selama menangani aksi protes warga. (AP/REUTERS)
