Antisipasi Kegiatan Mata-mata, Taiwan Awasi Migran Hong Kong
Pemerintah Taiwan memperkuat manajemen keimigrasian, terutama terhadap warga yang tinggal di kota-kota yang berada di bawah kekuasaan Beijing dan berupaya untuk menetap di Taiwan.
Oleh
Mahdi Muhammad
·3 menit baca
AP / KIN CHEUNG
Peserta memberi isyarat dengan lima jari, menandakan ”lima tuntutan-tidak kurang", dan poster bertuliskan ”Surga akan menghancurkan PKC" selama berjaga-jaga bagi korban Pembantaian Lapangan Tiananmen 1989 di Victoria Park di Causeway Bay, Hong Kong, 4 Juni 2020, meskipun aplikasi untuk itu secara resmi ditolak.
TAIPEI, SENIN — Pemerintah Taiwan akan meningkatkan pengawasannya terhadap penduduk Hong Kong yang merupakan warga China daratan dan tengah berupaya untuk pindah ke negara pulau itu. Taipei ingin memastikan migran Hong Kong tidak terlibat kegiatan mata-mata dan tindakan ilegal lainnya.
Langkah itu adalah tindakan antisipatif pemerintah Taiwan untuk memperkuat manajamen keimigrasian, terutama warga yang tinggal di kota-kota yang berada di bawah kekuasaan Beijing dan berupaya untuk menetap di Taiwan.
Dalam pernyataannya, Senin (17/8/2020), Dewan Urusan Daratan (Mainland Affairs Council/MAC) mengatakan, langkah tersebut merupakan upaya antisipatif agar tidak ada upaya penyusupan, gangguan keamanan, atau kegiatan mata-mata hingga Front Persatuan yang dilakukan ”musuh” di negara itu.
MAC adalah lembaga Pemerintah Taiwan yang bertanggung jawab untuk merencanakan, mengembangkan, dan menerapkan semua kebijakan yang terkait dengan Pemerintah China.
Front Persatuan mengacu pada salah satu departemen pada Partai Komunis China yang bertanggung jawab untuk memengaruhi warga China dan non-komunis di perantauan.
Kebijakan itu diumumkan oleh Pemerintah Taiwan setelah Presiden Tsai Ing-wen secara terbuka bahwa negaranya akan menerima dengan tangan terbuka warga Hong Kong yang ingin meninggalkan wilayah yang pernah dikuasai Inggris itu, terutama setelah diberlakukannya UU Keamanan Nasional, Juli lalu.
Sebelumnya, langkah seperti itu hanya diberlakukan secara khusus bagi para pejabat militer atau pemerintah asal Hong Kong. Namun, kini, warga sipil pun akan melalui sistem yang lebih ketat sebelum bisa tinggal dan menetap di Taiwan.
Permohonan dari orang-orang seperti itu akan ditinjau lintas lembaga, mulai dari Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Kehakiman, Kementerian Urusan Ekonomi, hingga Biro Keamanan dan Investigasi Taiwan.
Dikutip dari laman South China Morning Post, MAC tidak secara resmi mengumumkan berapa jumlah warga Hong Kong yang telah mengajukan izin untuk tinggal dan menetap di Taiwan. Namun, menurut media lokal di Taiwan, MAC telah menerima sedikitnya 2.000 permohonan satu pekan setelah mereka mendirikan kantor perwakilan mereka di Hong Kong.
STR/AFP
Carrie Lam, pemimpin Hong Kong, menunjukkan buku yang berisi UU Keamanan Nasional yang baru saja diterapkan di wilayah itu, 1 Juli 2020.
Menurut data Badan Imigrasi Nasional Taiwan, jumlah warga Hong Kong yang memperoleh izin tinggal dan menetap di Taiwan berjumlah 3.161 orang dalam enam bulan pertama tahun 2020. Angka ini naik 116 persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu.
Saat mendaftar, rata-rata mereka menyatakan dirinya sebagai calon investor, teknisi, atau pekerja profesional. Sebagian dari mereka juga memiliki keluarga atau saudara yang sudah lama menetap di Taiwan.
Meski Taiwan telah menyatakan dirinya sebagai negara yang berdaulat, China selalu mengklaim negara itu sebagai bagian dari wilayah mereka.
Beijing juga tidak pernah mengumumkan akan menggunakan kekerasan atau tindakan militer untuk ”menaklukkan” Taiwan agar berada di bawah kekuasaan Beijing walau dalam beberapa bulan terakhir militer kedua pihak sering kali bergesekan satu sama lain.
Sebagian terbesar warga Taiwan juga tidak menunjukkan minat untuk diperintah oleh China.
AFP/KANTOR KEPRESIDENAN TAIWAN
Presiden Taiwan Tsai Ing-wen dan Wakil Presiden William Lai (kanan), 20 Mei 2020.
Taiwan telah lama mewaspadai upaya China untuk memengaruhi demokrasinya melalui pendanaan ilegal politisi dan media serta metode lain, seperti mata-mata.
Untuk mencegah kekuatan dan upaya kasat mata China di Taiwan, pada 2019 parlemen Taiwan mengesahkan UU Anti-Infiltrasi untuk meningkatkan cara Taiwan memerangi ancaman yang dirasakan dari China.
Langkah MAC untuk melakukan penelitian khusus terhadap warga asal Hong Kong dan Makau dikecam Beijing. Beijing menyatakan bahwa Taiwan berusaha membangkitkan permusuhan terhadap China. (REUTERS)
