Uni Eropa Menilai China Telah Bertindak Berlebihan di Hong Kong
Uni Eropa mengingatkan Hong Kong untuk menghormati hak asasi manusia dan kebebasan fundamental yang menjadi elemen sentral dari hukum dasar dan prinsip ”satu negara, dua sistem” di Hong Kong.
Oleh
Benny Dwi Koestanto
·5 menit baca
BRUSSELS, SENIN — Uni Eropa mendesak China untuk menghormati hak asasi manusia dan kebebasan berekspresi di Hong Kong. China dinilai telah bertindak berlebihan menggunakan Undang-Undang Keamanan Nasional saat menangkap sejumlah aktivis pro demokrasi yang selama ini kritis terhadap Beijing.
Pejabat Komisi Eropa, Peter Stano, menyatakan, penangkapan taipan Hong Kong, Jimmy Lai, Senin (10/8/2020), bersama anggota keluarganya dan individu lainnya semakin memicu kekhawatiran bahwa UU Keamanan Nasional digunakan untuk membungkam kebebasan ekspresi dan media di Hong Kong.
Pernyataan Komisi Eropa itu ditujukan atas penggerebekan aparat keamanan Hong Kong di kantor surat kabar Apple Daily yang dimiliki Lai. Penangkapan itu dilakukan terhadap Lai dan sejumlah orang lainnya di bawah tuduhan mereka melakukan tindak kolusi dengan pihak asing.
”UE (Uni Eropa) mengingatkan bahwa penghormatan terhadap hak asasi manusia dan kebebasan fundamental adalah elemen sentral dari hukum dasar dan prinsip ’satu negara, dua sistem’,” kata Stano.
Pada 1 Juli 1997, Hong Kong kembali menjadi milik China setelah diserahkan oleh Inggris. China setuju untuk memerintah Hong Kong berdasarkan prinsip ”satu negara, dua sistem”, yakni Hong Kong menikmati ”otonomi luas, kecuali untuk urusan pertahahanan dan luar negeri” selama 50 tahun sejak penyerahan Hong Kong.
”Selain itu, kebebasan dan pluralisme media adalah pilar demokrasi karena merupakan komponen esensial dari masyarakat yang terbuka dan bebas,” kata Stano menegaskan.
Lai (71) ditangkap bersama sembilan orang dan ditahan atas tuduhan berkolusi dengan pihak asing. Hal itu masuk dalam kategori pelanggaran atas UU Keamanan Nasional yang diterapkan di Hong Kong sejak Juni lalu.
Lai dan orang-orang itu juga dituduh terlibat dalam penipuan dalam operasi aparat yang menargetkan grup penerbitan Next Digital miliknya. Di antara mereka yang ditangkap adalah dua putra Lai, aktivis muda pro demokrasi Agnes Chow dan Wilson Li, mantan aktivis yang menggambarkan dirinya sebagai jurnalis lepas yang bekerja untuk ITV News Inggris.
Beijing memuji penangkapan Lai, menyatakan Lai sebagai ”pengacau anti-China” yang bersekongkol dengan orang asing untuk ”menimbulkan kekacauan”.
Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Mike Pompeo yang bertemu Lai pada tahun lalu menulis di Twitter bahwa dia ”sangat terganggu” dengan laporan penangkapan Lai. Pompeo menggambarkan penangkapan itu sebagai ”bukti lebih lanjut” bahwa otoritas China telah ”mengikis kebebasan Hong Kong dan mengikis hak-hak rakyatnya”.
Pompeo pada hari Senin di Washington mengatakan, dia tidak optimistis China akan memikirkan kembali posisinya di Hong Kong, terutama setelah penangkapan Lai dan sembilan orang itu.
Pompeo mengatakan, AS akan mengambil tindakan untuk memastikan bahwa Washington memperlakukan Hong Kong sebagai perpanjangan dari China.
”Saya tidak optimistis mengingat apa yang kami lihat pagi ini dan apa yang kami lihat selama seminggu terakhir bahwa mereka akan mengubah apa yang mereka lakukan,” kata Pompeo.
”Namun, yang bisa kami yakini, dan Presiden Trump telah mengatakan, sejauh Partai Komunis China memperlakukan Hong Kong hanya sebagai kota yang dikelola komunis, AS akan melakukan hal yang sama. Kami tidak akan mengizinkan Beijing mendapatkan keuntungan dari kerugian yang mereka timbulkan kepada warga Hong Kong,” tutur Pompeo, menambahkan.
Undang-Undang (UU) Keamanan Nasional diberlakukan pada 30 Juni dan tidak boleh berlaku surut. Tindak kejahatan keamanan nasional yang paling serius bisa diancam dengan penjara seumur hidup.
Dalam keterangan persnya pada Senin larut malam, polisi Hong Kong mengatakan, mereka yang ditangkap adalah bagian dari kelompok yang sebelumnya melobi dengan pihak asing.
”Setelah UU Keamanan Nasional diberlakukan, kelompok ini masih aktif,” kata pengawas senior Li Kwai-wah kepada wartawan.
Dramatis dan dikecam
Sebelumnya, pada hari Senin, para wartawan yang bekerja di Apple Daily milik Lai menyiarkan rekaman dramatis melalui Facebook. Siaran itu menunjukkan saat-saat sekitar 200 petugas polisi menggerebek kantor mereka, menangkap dan memborgol tangan Lai.
”Kebebasan pers Hong Kong sekarang tergantung pada seutas benang,” kata manajemen Apple Daily, seraya menambahkan akan terus terbit atau mengudara.
Chris Yeung, Presiden Asosiasi Jurnalis Hong Kong, menggambarkan tindakan polisi itu sebagai sebuah hal yang ”mengejutkan dan menakutkan”.
Klub Koresponden Asing Hong Kong mengatakan, serangan itu menandakan ”fase baru yang kelam” yang ”menjungkirbalikkan” jaminan sebelumnya oleh China dan Pemerintah Hong Kong. Sebelumnya dikatakan bahwa UU Keamanan Nasional tidak akan mencekik kebebasan pers.
Aktivis Joshua Wong mengecam keras tindakan aparat itu. Melalui media sosial Twitter, ia mengatakan, ”Penangkapan pada hari ini menandai era gelap baru sensor media.” Ia juga menyebut peristiwa pada awal pekan ini sebagai ”hari yang menyakitkan”.
UU Keamanan Nasional diberlakukan dalam upaya Beijing meredam protes pro-demokrasi yang besar dan sering kali disertai aksi-aksi kekerasan berupa bentrokan aparat dan para pemrotes. Hukum serupa digunakan di China daratan untuk memadamkan oposisi.
Pihak berwenang di Hong Kong menggunakan kekuatan baru mereka untuk mengejar para aktivis demokrasi Hong Kong, hingga memicu kritik dari negara-negara Barat dan sanksi dari AS.
Apple Daily dan Next Magazine milik Lai sangat populer dan terkenal sangat pro demokrasi. Setelah penangkapan Lai, saham Next Digital melonjak lebih dari 250 persen karena para pendukung melakukan seruan daring agar orang-orang membeli saham tersebut.
Pada Selasa (11/8/2020) pagi, Apple Daily kembali melakukan siaran melalui streaming secara langsung untuk menginformasikan media itu tetap terbit. Disiarkan sejumlah orang tengah antre untuk membeli surat kabar itu.
Sementara Beijing meminta negara lain menghormati urusan domestik China, dan negara asing tidak boleh mencampuri urusan dalam negeri di Hong Kong. (AFP/AP/REUTERS)