Penumpukan kekuasaan pada satu keluarga selalu memiliki beberapa potensi negatif. Misalnya, ada kecenderungan membentuk pemerintahan yang terkesan demokratis, tetapi kenyataannya merupakan kerajaan bayangan.
Oleh
pascal s bin saju
·3 menit baca
REUTERS/DINUKA LIYANAWATTE
Perdana Menteri Mahinda Rajapaksa (kiri) dan adik kandungnya, Presiden Gotabaya Rajapaksa, menjelang pengambilan sumpah Mahinda di kuil Buddha Kelaniya di Kolombo, Sri Lanka, 9 Agustus 2020. Sri Lanka kini dalam genggaman kekuasaan keluarga Rajapaksa setelah hasil pemilu parlemen juga dimenangi oleh partai pimpinan Mahina, Sri Lanka Podujana Peramuna (SLPP).
Sri Lanka, negara dengan bentuk pemerintahan republik dan sistem politik sosialis demokratis, telah mengumumkan hasil pemilu legislatifnya, Jumat (7/8/2020). Partai Sri Lanka Podujana Peramuna atau SLPP pimpinan Perdana Menteri Mahinda Rajapaksa (74) meraih 145 dari 225 kursi parlemen. Mahinda kembali dilantik menjadi PM, Minggu (9/8/2020), di sebuah kuil Buddha di pinggiran Kolombo.
Pelantikan kali ini, seperti ditulis The Straits Times, adalah yang keempat bagi Mahinda. Karier politik tingkat tinggi ini pertama kali dimulai Mahinda ketika ia menjadi PM pada 2004. Pada pemilu 2005, ia dipilih menjadi presiden dan kembali terpilih untuk periode kedua sampai 2015.
Kesuksesan terbaru Mahinda dan partainya terjadi sembilan bulan setelah Gotabaya Rajapaksa (71), adiknya, dilantik menjadi presiden, 18 November 2019, dan Mahinda menjadi PM. Saat Mahinda menjadi presiden, Gotabaya menjadi Menteri Pertahanan dan Pembangunan Kota Sri Lanka.
Hasil pileg juga membuat Mahinda dan anak pertamanya, Namal, terpilih menjadi anggota parlemen. Beberapa anggota keluarga ini juga merupakan anggota parlemen Sri Lanka, yaitu Basil Rajapaksa dan Chamal Rajapaksa.
ISHARA S. KODIKARA/AFP
Presiden Sri Lanka Gotabaya Rajapaksa (kanan) baru saja mengambil sumpah terhadap kakak kandungnya, Mahinda Rajapaksa (kiri), sebagai Perdana Menteri Sri Lanka di kuil Buddha Kelaniya Raja Maha di pinggiran ibu kota Kolombo, 9 Agustus 2020.
Basil (69), adik Mahinda, adalah ahli strategi politik yang mengelola ekonomi dengan menjadi menteri perekonomian 2010-2015. Dia dijuluki ”Tuan Sepuluh Persen” dalam wawancara dengan BBC sehubungan dengan komisi yang diduga diambilnya dari proyek pemerintah.
Chamal (77), kakak Mahinda, adalah Ketua Parlemen Sri Lanka ketika adiknya menjabat sebagai presiden. Ia juga mantan menteri perkapalan dan penerbangan. Semasa masih polisi aktif, ia menjadi pengawal pribadi Sirimavo Bandaranaike, perempuan PM pertama di dunia. Kini, ia berpeluang mendapat posisi penting di pemerintahan baru.
Sementara Namal (34) masuk parlemen pada 2010 di usia 24 tahun. Selama ayahnya berkuasa, Namal sangat berpengaruh meskipun dia tidak memiliki portofolio apa pun. Dia pernah dituduh melakukan pencucian uang dan korupsi lain. Kini, dia diharapkan memainkan peran kunci dalam kabinet baru ayahnya dan diperkirakan sedang dipersiapkan untuk menjadi presiden Sri Lanka masa depan.
Baca juga : Keluarga Rajapaksa Kukuhkan Kekuasaan di Sri Lanka
Dalam 16 tahun terakhir ini, klan Rajapaksa memainkan peran kunci di puncak kekuasaan Sri Lanka. Mahinda menjadi terkenal sejak ia menumpas pemberontakan 27 tahun Macan Tamil dengan menewaskan pemimpin pemberontakan, Velupillai Prabakharan, 18 Mei 2009.
Kemenangan SLPP kali ini pun kemungkinan akan mendorong klan Rajapaksa mengubah konstitusi untuk memperkuat kembali posisi presiden. Selama masa Presiden Maithripala Sirisena (2015-2019), kekuasaan kepresidenan dikurangi lewat perubahan konstitusi. Kini, klan Rajapaksa menggenggam mayoritas lembaga utama negara, penerbangan nasional, dan perusahaan milik negara.
LAKRUWAN WANNIARACHCHI / AFP
Sesaat setelah partai milik PM Mahinda Rajapaksa diumumkan memenangi pemilu legislatif, 7 Agustus 2020, Mahinda menyalami para pendukungnya di kota Tangalle, Sri Lanka selatan.
Pengamat masalah internasional Universitas Padjadjaran, Teuku Rezasyah, mengatakan, pemerintahan sosialis demokratis sekalipun, meski mengumbar janji pemberdayaan dan kesejahteraan umum, jika terhimpun dalam satu keluarga besar, sulit mewujudkan pemerintahan yang demokratis. Sulit juga mengedepankan prinsip tata kelola yang baik.
Penumpukan kekuasaan pada satu keluarga selalu memiliki beberapa potensi negatif. Misalnya, ada kecenderungan membentuk pemerintahan yang terkesan demokratis, tetapi kenyataannya merupakan kerajaan bayangan. Selain itu, praktik tersebut berpotensi menolak terbentuknya pengaderan pemimpin yang berbasis meritokrasi. (AFP/AP/REUTERS)
