Lim Guang Eng memimpin Partai Aksi Demokrasi (DAP) yang memperoleh kursi terbanyak di parlemen. Ia sudah beberapa kali disasar penegak hukum Malaysia. Selama puluhan tahun, DAP menjadi oposisi pemerintah.
Oleh
Kris Mada
·2 menit baca
KUALA LUMPUR, JUMAT — Tokoh oposisi Malaysia, Lim Guang Eng, ditangkap penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi pada Kamis (6/8/2020) malam. Ia dituduh menerima suap dalam proyek terowongan bawah laut di Negara Bagian Penang. Penangkapan berselang hampir dua pekan setelah Pemerintah Malaysia mengindikasikan Lim bisa diselidiki lagi.
Dalam sidang pada Jumat (7/8/2020) pagi, jaksa mendakwa Lim meminta bagian 10 persen keuntungan dari kontraktor proyek terowongan. Permintaan dinyatakan disampaikan anggota parlemen Malaysia itu kepada Zarul Ahmad Zulkilfi, Direktur Consortium Zenith Construction (CZC), pada 2011 di salah satu hotel di Kuala Lumpur. CZC merupakan pihak yang mengerjakan proyek terowongan senilai 6,3 miliar ringgit.
Media Malaysia, seperti Bernama, Malay Mail, dan The Star, melaporkan jaksa meminta jaminan 2 juta ringgit. Walakin, hakim memutuskan Lim–Menteri Besar Penang periode 2008-2018–cukup membayar jaminan 1 juta ringgit dan menyerahkan paspor agar bisa dikenai status tahanan kota. Lim, pemimpin Partai Aksi Demokrasi (DAP)–partai pemilik kursi terbanyak di parlemen Malaysia–diharuskan membayar separuh jaminan, Jumat ini, dan sisanya harus dilunasi pekan depan.
Sidang lanjutan kasus itu akan digelar pada 9 September 2020. Jaksa diduga masih menyiapkan sejumlah dakwaan lain untuk Menteri Keuangan Malaysia periode 2018-2020 tersebut.
Kepala Malay Mail pada 2018, Zarul, mengakui terhubung dengan dua orang penting untuk mengurus proyek terowongan Penang. Orang-orang itu terkait dengan suap senilai 22 juta ringgit dari CZC.
Sebelum disidang, Lim diperiksa selama tiga hari pada akhir Juli 2020. Pada Kamis malam, ia dipanggil Komisi Pemberantasan Korupsi Malaysia (SPRM) dan ditahan tidak lama setelah tiba di kantor SPRM. ”Rencana mereka sederhana, memfitnah dan menangkap pemimpin yang tidak mau tunduk,” kata putra Lim, Marcus, kepada Malay Mail.
Mereka yang dimaksud oleh Marcus adalah oknum koalisi pembentuk Pemerintah Malaysia. Bersama Partai Keadilan Rakyat (PKR), kini DAP menjadi oposisi dan mempertahankan koalisi Pakatan Harapan (PH). ”Tujuannya jelas untuk melemahkan DAP, menghancurkan PH. Mereka mempraktikkan politik kotor, membuat yang benar jadi salah dan yang salah jadi benar,” ujarnya.
Setelah Lim diperiksa SPRM, Menteri Hukum Malaysia Takiyuddin Hasan mengatakan bahwa Lim juga tengah menjalani pemeriksaan untuk kasus lamanya. Kasus yang dimaksud Takiyuddin, yang juga Sekretaris Jenderal Partai Islam Se Malaysia (PAS), itu adalah dugaan gratifikasi terhadap Lim lewat pembelian rumah pada 2015.
Selama berpuluh tahun, PAS dan DAP sangat berseberangan. DAP berpuluh tahun menjadi oposisi pemerintah federal dan baru pada 2018-2020 menjadi bagian pemerintah di bawah Perdana Menteri Mahathir Mohamad yang disokong PH.
Pada pemilu 2018, DAP meraih 48 kursi atau paling banyak dibandingkan partai lain. Karena ketentuan pemerintahan hanya bisa dibentuk koalisi pemilik sekurangnya 50%+1 kursi parlemen, DAP tetap tidak bisa membentuk pemerintahan sendiri. DAP berkoalisi dengan PKR dan sejumlah partai lain.
Kasus lama
Lim tidak asing dengan penangkapan. Pada 1998, ia dipenjara 12 bulan karena dinilai terbukti menghasut dan menyebarkan kebencian. Pada Mei 2016, ia didakwa menerima suap karena membeli rumah lebih murah dari harga pasar. Rumah yang dibelinya dimiliki Phang Li Koon, pengusaha yang mendapatkan izin alih fungsi lahan dari Lim kala Sekjen DAP itu jadi Menteri Besar Penang. Pada September 2018, SPRM membatalkan tuntutan pada Lim dan Phang.
Setelah pemerintahan PH runtuh pada Februari 2020, kembali ada isu kasus itu akan diungkit lagi. Sejumlah pihak mengingatkan bahwa kasus rumah itu tidak bisa diperiksa ulang karena pengadilan tinggi sudah membatalkannya. Untuk bisa memeriksa ulang kasus itu, harus ada perintah Mahkamah Agung Malaysia. Meskipun demikian, Takiyuddin berkeyakinan kasus itu tetap dapat dibuka lagi selama bisa ditemukan bukti baru. SPRM juga mengindikasikan kasus itu bisa dibuka lagi. (REUTERS)