Pompeo menyebut perluasan besar-besaran atas sanksi AS terkait logam kepada Iran akan diawasi dan dilaksanakan Kemenlu AS.
Oleh
BENNY D KOESTANTO
·3 menit baca
WASHINGTON, KAMIS — Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Mike Pompeo, Kamis (30/7/2020) waktu setempat atau Jumat dini hari WIB, mengatakan bahwa AS siap memperluas cakupan sanksi atas Iran, khususnya di sektor manufaktur terkait logam. Washington menargetkan 22 bahan spesifik yang, menurut dia, digunakan untuk kegiatan-kegiatan terkait program nuklir, militer, atau rudal balistik Iran.
Pompeo dalam sebuah pernyataan menyebut perluasan besar-besaran dalam sanksi AS terkait logam bagi Iran akan diawasi dan dilaksanakan oleh Departemen Luar Negeri AS. Lewat sanksi itu, Washington akan memasukkan bahan-bahan logam dalam daftar hitam pelarangan ekspor ke Iran.
”Program nuklir, rudal balistik, dan militer Iran merupakan ancaman besar bagi perdamaian dan keamanan internasional,” kata Pompeo dalam pernyataannya di Washington.
Pompeo juga mengatakan, pasukan keamanan elite Iran, Korps Garda Revolusi Islam (IRGC), mengendalikan sektor konstruksi Iran. Akibatnya, sanksi masih dapat dikenai kepada mereka yang secara sadar mentransfer bahan-bahan tertentu. Hal itu termasuk grafit atau logam mentah atau setengah jadi dari atau ke Iran untuk digunakan dalam sektor konstruksi Iran.
Pompeo menduga bahan-bahan yang terkait dengan program rudal nuklir, militer, atau balistik Iran itu termasuk bubuk aluminium dengan kemurnian di atas 98 persen. Kantor berita Reuters melaporkan pada Juni lalu bahwa kompleks aluminium Perusahaan Alumina Iran di dekat kota Jajarm juga merupakan tempat bagi fasilitas rahasia yang didirikan IRGC.
Tempat itu dilaporkan telah memproduksi bubuk untuk digunakan dalam program rudal Iran. Serbuk aluminium adalah bahan utama dalam propelan berbahan bakar padat yang digunakan untuk meluncurkan rudal.
Otoritas AS sebelumnya menargetkan sektor logam Iran dengan sanksi dalam upaya memangkas pendapatan Iran. Ketegangan antara Washington dan Teheran meningkat sejak Trump secara sepihak menarik diri pada 2018 dari perjanjian nuklir Iran. Pemerintahan Trump pun mulai menerapkan kembali sanksi yang sebelumnya telah dikurangi berdasarkan perjanjian tersebut.
Belum ada tanggapan langsung dari Teheran terkait ancaman perluasan sanksi itu. Tanggapan terbaru Teheran adalah tentang ancaman bagi larangan terbang pagi pesawat komersial Iran oleh AS terkait pandemi Covid-19 di Iran.
Seperti dilaporkan kantor berita Iran, IRNA, Kepala Kantor Kepresidenan Mahmoud Vaezi mengecam sesuatu yang disebut Teheran sebagai ancaman. Ia mengatakan pernyataan AS sebagai tindakan yang tidak rasional dan sangat konyol oleh sebuah negara yang mengklaim sebagai negara adi kuasa. Hal itu menunjukkan kelemahan dan keputusasaan ekstrem AS terhadap Iran.
Embargo senjata
Rusia dan China, dua dari lima negara anggota tetap Dewan Keamanan PBB, dilaporkan menginginkan embargo PBB atas penjualan senjata konvensional ke Iran berakhir pada 18 Oktober. Hal itu sesuai dengan yang dituangkan dalam resolusi 2015.
Namun, wacana itu dimentahkan oleh Pompeo. Ia menyatakan ada upaya kemungkinan perpanjangan embargo itu dan berharap rencana itu disetujui para pemegang hak veto di PBB.
”Jika tidak, kami akan mengambil tindakan yang diperlukan untuk memastikan bahwa embargo senjata ini tidak berakhir,” kata Pompeo.
Washington sebelumnya mengatakan, pihaknya memiliki wewenang untuk ”menarik kembali” sanksi ekonomi PBB yang dicabut sebagai bagian dari kesepakatan nuklir dengan Iran. ”Kami memiliki kapasitas untuk mengeksekusi dan kami akan menggunakannya dengan cara melindungi dan membela Amerika,” kata Pompeo.
Perancis dan Inggris, negara-negara anggota tetap DK PBB yang memegang hak veto, mendukung perpanjangan embargo senjata atas Iran. Namun, keduanya mengatakan prioritas yang lebih besar saat ini adalah mempertahankan solusi diplomatik untuk menghentikan program nuklir Iran.
Masalah embargo bisa muncul beberapa hari sebelum pemilihan presiden AS. Saingan Trump, Joe Biden, mendukung perjanjian Iran.
Setelah meninggalkan perjanjian itu, Trump secara sepihak menjatuhkan sanksi AS yang bertujuan mencekik ekonomi Iran dan mengurangi pengaruh regionalnya. Pemerintahan Trump telah menuntut agar semua negara berhenti membeli minyak Iran, salah satu negara pengekspor besar minyak. Perluasan embargo terkait perlogaman adalah bagian dari langkah Washington atas ekonomi Teheran. (AFP/REUTERS)