Menlu Retno Sampaikan Dua Desakan kepada Pemerintah China

Menlu Retno LP Marsudi menyampaikan dua desakan kepada Pemerintah China terkait kasus perlakuan tidak manusiawi terhadap para WNI anak buah kapal (ABK) yang bekerja di kapal-kapal China dan soal Laut China Selatan.

DOKUMENTASI KEMENTERIAN LUAR NEGERI RI

Menteri Luar Negeri Retno LP Marsudi, Selasa (17/3/2020), di Jakarta mengumumkan imbauan pembatasan bagi warga untuk bepergian ke luar negeri. Retno, Kamis (30/7/2020), mendesak China menghukum pihak-pihak yang terlibat perlakuan tidak manusiawi terhadap warga negara Indonesia yang bekerja sebagai anak buah kapal China.

JAKARTA, KOMPAS — Indonesia menyampaikan dua desakan kepada China. Jakarta meminta Beijing menyelidiki dan menghukum semua pihak yang terlibat dalam dugaan perlakuan tidak manusiawi terhadap warga Indonesia yang menjadi awak kapal China. Indonesia juga meminta China berkontribusi positif pada kestabilan dan perdamaian Asia Tenggara, khususnya Laut China Selatan.

Menteri Luar Negeri Retno LP Marsudi menyampaikan desakan itu kepada Menlu China Wang Yi lewat telekonferensi virtual, Kamis (30/7/2020). Retno menekankan, Indonesia ingin China melakukan investigasi menyeluruh dan menghukum pihak-pihak terkait perlakuan tidak manusiawi terhadap anak buah kapal (ABK) asal Indonesia. ”Seperti Indonesia telah menghukum pihak-pihak terkait di Indonesia,” ujarnya, Kamis (30/7/2020), di Jakarta.

Baca juga: Pemerintah Indonesia-China Verifikasi Hak WNI Awak Kapal Long Xin

Kepolisian Negara RI telah menahan sejumlah pihak yang diduga terkait pengiriman WNI untuk menjadi awak di kapal-kapal ikan China. Sebagian WNI diketahui tewas dan diduga karena penyiksaan serta perlakuan tidak manusiawi.

Kepada Wang, Retno menyampaikan secara terperinci tentang kondisi WNI yang menjadi awak kapal-kapal ikan China. ”Saya meminta laporan ini ditindaklanjuti secara transparan agar kejadian serupa tidak terjadi di masa mendatang,” ujarnya.

DOKUMENTASI BARESKRIM POLRI

Proses pemeriksaan anak buah kapal (ABK) dari kapal Long Xin 629 dari China oleh Badan Reserse Kriminal Polri dalam foto dari Kepolisian Negara RI yang tidak disebutkan tanggal dan tempatnya.

Bukan kali ini saja Jakarta minta Beijing menginvestigasi secara menyeluruh atas dugaan pelanggaran hak WNI di kapal-kapal China. Beberapa waktu lalu, Indonesia menyampaikan desakan serupa selepas kasus Long Xin.

Baca: Jaringan Perdagangan Orang Menggurita di Jateng

Selain meminta penyelidikan, Indonesia juga telah meminta China memastikan hak-hak WNI ABK itu dipenuhi. Sebagian pekerja migran ABK itu terpaksa pulang tanpa menerima imbalan sesuai yang dijanjikan dalam kontrak. Mereka terpaksa pulang karena mendapat perlakuan tidak manusiawi selama bekerja. Dalam keterangan kepada penyidik, mereka antara lain mengaku dipaksa bekerja belasan jam per hari, kerap dipukul, dan kurang istirahat.

Selepas kasus Long Xin, praktik sejenis masih berlangsung. Polri menangkap sejumlah orang selepas penyelamatan beberapa WNI dari kapal ikan China. Diperkirakan, sedikitnya 100 WNI tersebar di berbagai kapal ikan China.

Isu Laut China Selatan

Selain soal ABK, Retno dan Wang Yi membahas soal stabilitas dan keamanan kawasan. Retno mengingatkan bahwa China meratifikasi Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut (UNCLOS) 1982. China juga mengaksesi Traktat Kerja Sama dan Persahabatan ASEAN dan negara mitra. Selain itu, ASEAN juga mempunyai prinsip tentang Asia Tenggara sebagai kawasan bebas, aman, dan netral (ZOPFAN).

Baca juga: Ketegasan Indonesia Membuat ASEAN Lebih Bergigi soal Laut China Selatan

KOMPAS/MH SAMSUL HADI

Menteri Luar Negeri Retno LP Marsudi menggelar pertemuan bilateral dengan Menlu China Wang Yi (kedua dari kanan) di sela pertemuan para menlu ASEAN di Bangkok, Thailand, Selasa (30/7/2019).

Retno menekankan bahwa tiga hal itu membuat China diharapkan ikut aktif menjaga stabilitas, keamanan, dan perdamaian kawasan. ”Stabilitas kawasan dapat terpelihara jika semua negara menghormati dan menerapkan hukum internasional, termasuk UNCLOS 1982,” ujarnya.

Sebagai pengakses TAC ASEAN, Beijing diingatkan untuk menghormati prinsip-prinsip kerja sama dan persahabatan di kawasan. China dan negara lain juga diajak untuk selalu mengedepankan dialog dan menghormati hukum internasional.

Menangapi Retno, Wang mengatakan bahwa China adalah peratifikasi UNCLOS 1982. Karena itu, Beijing akan selalu berpegang pada konvensi itu dan hukum internasional lain.

Penanggulangan pandemi

Retno dan Wang juga  membahas soal pandemi Covid-19. Pembahasan itu fokus pada kerja sama pengembangan obat dan vaksin serta pemulihan ekonomi yang terdampak pandemi. Indonesia dan China kini bekerja sama untuk mengembangkan vaksin Covid-19 melalui Bio Farma dan Sinovac. ”Sembari menunggu uji klinis selesai, harus mulai dibahas persiapan tahap selanjutnya, yakni terkait produksi,” kata Retno.

Baca juga: Kemenlu: Vaksin Covid-19 untuk Uji Klinis di Bandung Sudah Diterbangkan dari China

KOMPAS/TATANG MULYANA SINAGA

Suasana lengang di Puskesmas Dago, Kota Bandung, Jawa Barat, Senin (27/7/2020). Puskesmas ini akan menjadi salah satu lokasi uji klinis calon vaksin Covid-19.

Bio Farma telah menyatakan, mereka tengah meningkatkan kapasitas produksi dari 100 juta menjadi 250 juta dosis per tahun. Selain itu, Bio Farma dan sejumlah pihak di Indonesia tengah menyiapkan uji klinis tahap 3 untuk calon vaksin yang dikembangkan Sinovac, perusahaan farmasi China, di Kota Bandung, Jawa Barat, awal Agustus mendatang.

Retno dan Wang sepakat untuk terus mengawal kerja sama para pihak di kedua negara untuk pengembangan vaksin dan obat Covid-19. Mereka juga setuju untuk terus menjaga rantai pasok bahan baku obat dan vaksin.