Inggris Tangguhkan Perjanjian Ekstradisi dengan Hong Kong, China Berang
Inggris menangguhkan perjanjian ekstradisi dengan Hong Kong karena China memberlakukan UU Keamanan Nasional. Penangguhan itu merupakan respons terbaru Eropa terhadap langkah China atas Hong Kong.
Oleh
BENNY D KOESTANTO
·4 menit baca
AFP/ISAAC LAWRENCE
Polisi antihuru-hara (kanan) tiba di sebuah mal di Yuen Long, Hong Kong, Minggu (19/7/2020), untuk menindak unjuk rasa di dalam mal tersebut.
LONDON, SELASA — Pemerintah Inggris, Senin (20/7/2020), menyatakan akan menangguhkan perjanjian ekstradisi dengan Hong Kong. Hal ini menandai eskalasi perselisihan negara itu dengan China terkait pemberlakuan Undang-Undang Keamanan Nasional di Hong Kong, wilayah bekas jajahan Inggris tersebut. Langkah itu sontak membuat Beijing meradang.
Menteri Luar Negeri Inggris Dominic Raab mengatakan kepada parlemen bahwa perjanjian itu akan segera ditangguhkan. Embargo senjata ke Hong Kong pun akan diperpanjang. ”Kami tidak akan mempertimbangkan untuk mengaktifkan kembali aturan itu kecuali dan sampai ada perlindungan yang jelas serta kuat, yang dapat mencegah ekstradisi dari Inggris disalahgunakan di bawah Undang-Undang Keamanan Nasional yang baru,” kata Raab.
Penangguhan itu merupakan respons terbaru Eropa terhadap langkah China atas Hong Kong. Respons London tersebut menjadi pukulan bagi hubungan Inggris-China. Situasi ini juga bisa menjadi akhir dari masa emas hubungan kedua negara, sebagaimana digadang-gadang Perdana Menteri Inggris David Cameron pada 2015. London telah kecewa dengan tindakan keras China di Hong Kong, yang kembali ke pemerintahan China pada 1997.
Hal itu juga diperburuk dengan persepsi pada isu lain bahwa China tidak mengungkapkan seluruh kebenaran tentang wabah Covid-19. Virus korona tipe baru muncul di Wuhan, China, akhir tahun lalu. China juga terus mewaspadai serangan gelombang kedua virus itu.
”Ekstradisi antara Hong Kong dan Inggris sangat jarang, jadi ini adalah gerakan simbolis, tetapi sangat penting,” kata Nick Vamos dari firma hukum London Peters & Peters.
AFP/ANTHONY WALLACE
Para pengunjuk rasa berbaris di jalan selama demonstrasi prodemokrasi menentang usulan undang-undang keamanan baru di Hong Kong, 24 Mei 2020.
Raab mengatakan, Inggris akan memperpanjang embargo senjata yang sudah lama diberlakukan terhadap China, termasuk atas Hong Kong. Itu berarti bakal tidak ada ekspor senjata atau amunisi. London juga bakal melarang pengiriman peralatan apa pun yang mungkin digunakan untuk tindakan represi internal di Hong Kong, misalnya borgol dan granat asap.
Langkah Inggris itu menjadi lanjutan dari langkah Australia dan Kanada. Dua negara ini telah menangguhkan perjanjian ekstradisi dengan Hong Kong pada awal bulan ini. Presiden AS Donald Trump juga telah mengakhiri perlakuan istimewa di sektor ekonomi untuk Hong Kong. Hal itu bisa membuat gerah pihak-pihak bisnis di Hong Kong ataupun pelaku bisnis global yang memiliki perwakilan di Hong Kong.
Pekan lalu, PM Inggris Boris Johnson memerintahkan peralatan dari Huawei Technologies China untuk sepenuhnya dihapus dari jaringan 5G Inggris, paling lambat pada akhir 2027. China menuduh Inggris menjadi calo ke AS. Padahal, China pernah dijadikan sumber utama investasi dalam proyek-proyek infrastruktur Inggris, mulai dari nuklir hingga kereta api.
Langkah Inggris kali ini langsung mendapat respons dari Beijing. Dalam pernyataannya pada Selasa (21/7/2020), Pemerintah China akan dengan tegas menanggapi tindakan-tindakan campur tangan dalam urusan internalnya. Melalui seorang juru bicara Kedutaan Besar China untuk Inggris, dinyatakan bahwa Inggris telah berulang kali melanggar hukum internasional dan norma-norma dasar hubungan internasional. Inggris dinilai harus siap menanggung akibatnya jika bersikeras menempuh jalan yang dinilai Beijing salah.
Langgar jaminan kebebasan
Inggris mengatakan, UU Keamanan Nasional atas Hong Kong yang diberlakukan China melanggar jaminan kebebasan, termasuk peradilan independen. Padahal, kebebasan itu telah membantu menjadikan Hong Kong salah satu pusat perdagangan dan keuangan terpenting di dunia sejak 1997.
Raab didesak oleh sesama anggota parlemen untuk mempertimbangkan sanksi yang ditargetkan terhadap individu di Hong Kong. Selain itu, juga kemungkinan ada sanksi atas Hong Kong sebagai entitas kewilayahan. Diingatkan juga adanya kekhawatiran terkait perlakuan otoritas China terhadap warga Muslim Uighur di wilayah Xinjiang.
AFP PHOTO / PRU
Menteri Luar Negeri Inggris Dominic Raab memberikan keterangan di hadapan anggota Majelis Rendah Parlemen Inggris di London, Inggris, Senin (20/7/2020).
Atas desakan hal-hal itu, Raab mengatakan, pihaknya masih akan lebih sabar dan melihat apa yang terjadi. ”Kami akan dengan sabar mengumpulkan bukti, butuh berbulan-bulan,” katanya.
Para pejabat di Hong Kong dan Beijing mengatakan, UU Keamanan Nasional itu penting untuk menutup celah keamanan nasional di Hong Kong. Celah keamanan itu dinilai rawan terkoyak oleh bermacam aksi protes prodemokrasi dan anti-China baru-baru ini. China telah berulang kali mengatakan kepada kekuatan Barat untuk berhenti mencampuri urusan Hong Kong.
Pada Minggu (19/7/2020), pihak Kedutaan Besar China untuk Inggris memperingatkan tanggapan keras jika London berusaha untuk memberikan sanksi kepada pejabat China. Penerapan sanksi itu terutama dituntut oleh beberapa anggota parlemen dari Partai Konservatif. Inggris didesak untuk bertindak lebih keras terhadap China dan direspons langsung oleh Pemerintah Inggris lewat penangguhan perjanjian ekstradisi itu. (AFP/REUTERS)
