Hakim Perintahkan Netanyahu Hadiri Sidang Kasus Korupsinya
Netanyahu menjadi PM Israel pertama yang dibawa ke persidangan kala masih menjabat. Kasusnya sudah diselidiki berbulan-bulan dan jaksa mengumumkan Netanyahu sebagai tersangka pada November 2019.
Oleh
kris mada
·3 menit baca
MARC ISRAEL/VARIOUS SOURCES/AFP
Liat Ben Ari (duduk), jaksa penuntut umum, dan rekan-rekannya dalam persidangan kasus korupsi yang menjerat Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu di Jerusalem, 19 Juli 2020.
TEL AVIV, MINGGU — Pengadilan Israel memerintahkan Perdana Menteri Benjamin Netanyahu menghadiri secara rutin sidang kasus korupsi yang menjerat dirinya. Hakim Rivka Friedman-Feldman mengeluarkan perintah tersebut pada Minggu (19/7/2020).
Perintah dikeluarkan hakim dalam sidang kedua atas kasus yang dikenal sebagai ”Perkara Nomor 4.000” itu yang sebenarnya juga hanya meneruskan perintah yang sudah berlaku kala sidang pemeriksaan saksi dimulai sejak Januari 2020.
Hakim meminta Netanyahu hadir di sidang setiap Senin, Selasa, dan Rabu. Sidang pemeriksaan saksi dijadwalkan berlangsung sembilan kali.
Hakim memutuskan itu setelah pengacara Netanyahu, Yossi Segev, meminta penundaan sidang. Sebab, di tengah pandemi Covid-19, setiap orang di Israel diwajibkan mengenakan masker dan hal itu dinilai menyulitkan pemeriksaan saksi.
"Saya tidak bisa menanyai saksi kalau mereka bermasker. Bagaimana mungkin melakukan pemeriksaan silang jika saya, saksi, dan hakim bermasker,” ujarnya sebagaimana dikutip Yedioth Ahronoth dan Times of Israel.
Karena itu, ia meminta persidangan ditunda sampai enam kali lagi. ”Setelah (pandemi) virus korona (selesai) dan kita lebih pintar,” ujarnya.
Sementara jaksa Liat Ben Ari mengatakan, tidak ada permintaan dari pengacara Netanyahu soal materi dakwaan selama beberapa bulan terakhir. Lazimnya, pengacara meminta materi itu untuk menyusun pembelaan.
MARC ISRAEL/POOL VIA REUTERS
Pengacara Israel terlihat di depan ruang persidangan dalam sidang kasus korupsi Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu di Jerusalem, Minggu, 19 Juli 2020.
Dalam sidang kemarin, Netanyahu tidak hadir sebagaimana sidang perdana kasus itu yang digelar pada Mei 2020. Demikian pula dua tersangka lain dalam kasus yang menjerat Netanyahu, yakni pemilik Yedioth Ahranoth, Arnon Mozes, dan konglomerat Israel, Shaul Elovitch.
Selain dari mereka, Netanyahu juga didakwa menerima gratifikasi dari Arnon Milchan, seorang produser film, dan James Packer, jutawan Australia.
Pengacara Elovitch, Michal Rosen-Ozer, juga menyebut jaksa menyembunyikan berita acara pemeriksaan dari para pembela. Ia juga menuding jaksa berusaha menjadikan Elovitch dan keluarganya sebagai saksi memberatkan untuk Netanyahu.
Jaksa Ben Ari menyangkal tuduhan itu. ”Tidak ada yang disembunyikan, semua (pemeriksaan) direkam di hadapan mereka,” ujarnya.
Jaksa mengatakan, selama ini tidak pernah ada keluhan dari pengacara soal materi pemeriksaan. Karena itu, Ben Ari heran dengan keluhan yang disampaikan di persidangan.
Mozes dan Elovitch diduga memberikan aneka barang mewah dan biaya perjalanan bagi Netanyahu dan keluarganya. Mereka juga diduga memberikan peliputan dan siaran khusus bagi Netanyahu untuk berkampanye.
AHMAD GHARABLI / AFP
Polisi Irael menyemprotkan air kepada para demonstran untuk menentang Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu di Jerusalem, Minggu (19/7/2020).
Untuk semua suap itu, Netanyahu diduga membuat kebijakan yang menguntungkan para penyuap. Jaksa menuding Netanyahu membantu melemahkan Israel Hayom, media saingan Yedioth.
Dalam berbagai kesempatan, Netanyahu menyangkal semua tuduhan. Ia menyebut tudingan itu bermotif politik dan sengaja digaungkan lawan politik dan media-media sayap kiri.
Netanyahu menjadi PM Israel pertama yang dibawa ke persidangan kala masih menjabat. Kasusnya sudah diselidiki berbulan-bulan dan jaksa mengumumkan Netanyahu sebagai tersangka pada November 2019.
Penyelidikan dilakukan di tengah kebuntuan politik Israel setelah koalisi pendukung pemerintahan Netanyahu bubar pada akhir 2018. Setelah beberapa kali pemilu, Netanyahu akhirnya bisa membentuk pemerintahan baru. (REUTERS)
