G-20 Pertimbangkan Perpanjangan Keringanan Utang Negara Miskin
Pertimbangan tentang utang negara miskin dihasilkan pada pertemuan menteri keuangan dan gubernur bank sentral G-20, Sabtu (18/7/2020). Pertemuan itu dipimpin Arab Saudi yang memegang keketuaan G-20 tahun ini.
Oleh
BENNY D KOESTANTO
·4 menit baca
G20 SAUDI ARABIA/HANDOUT VIA REUTERS
Menteri Keuangan Arab Saudi Mohammed al-Situ (kiri) mengenakan masker saat menjadi tuan rumah pertemuan virtual para menteri keuangan dan gubernur bank sentral G-20 di Riyadh, Arab Saudi, Sabtu (18/7/2020).
RIYADH, MINGGU — Negara-negara kelompok 20 atau G-20 ekonomi utama mempertimbangkan upaya untuk memperpanjang masa pembayaran utang bagi negara-negara miskin yang terpapar Covid-19 pada paruh kedua tahun 2020.
Pertimbangan itu merupakan hasil pembicaraan para menteri keuangan dan gubernur bank sentral negara-negara G-20 yang digelar secara virtual, Sabtu (18/7/2020). Pertemuan dipimpin Arab Saudi sebagai ketua bergilir tahun 2020.
Kelompok G-20 mengumumkan pembekuan pembayaran utang satu tahun untuk negara-negara termiskin di dunia, April lalu. Langkah itu dikritik karena dinilai sangat tidak memadai atau tidak mendukung upaya pencegahan dampak buruk pandemi tersebut.
Presiden Bank Dunia David Malpass, Sabtu, menyerukan inisiatif penangguhan utang diperpanjang sampai akhir tahun 2021. Sementara banyak badan amal termasuk Oxfam mengatakan perpanjangan itu sebaiknya hingga 2022 untuk mencegah ”bencana bagi ratusan juta orang”.
Dalam pernyataan terakhir mereka setelah pertemuan virtual yang diadakan oleh Riyadh, para menteri keuangan dan bank sentral G-20 mengatakan mereka akan ”mempertimbangkan kemungkinan perpanjangan (inisiatif penangguhan utang) pada paruh kedua tahun 2020”.
REUTERS/FLORENCE LO
Presiden Bank Dunia David Malpass
Pernyataan itu lebih lanjut mengatakan sejauh ini terdapat 42 negara yang telah mengajukan inisiatif ini. Mereka juga meminta penangguhan pembayaran utang senilai 5,3 miliar dollar AS.
Setiap inisiatif perpanjangan akan didasarkan pada perkembangan pandemi Covid-19 serta rekomendasi dari Dana Moneter Internasional (IMF) dan Bank Dunia. Rekomendasi itu dijadwalkan diberikan kepada anggota G-20 sebelum pertemuan mereka pada Oktober mendatang.
Pertemuan menkeu dan bank-bank sentral G-20 dipimpin Menkeu Arab Saudi Mohammed al-Jadaan dan Gubernur Bank Sentral Saudi Ahmed al-Kholifey.
Pertemuan digelar di tengah pandemi yang belum juga menunjukkan tanda-tanda berakhir dan bahkan muncul kekhawatiran gelombang kedua wabah Covid-19.
Kondisi itu menimbulkan tekanan guncangan ekonomi global. Para pihak pun memperingatkan krisis utang di negara-negara berkembang yang juga dilanda kemiskinan.
Lembaga IMF menurunkan perkiraan pertumbuhan ekonomi tahun ini menjadi minus 4,9 persen tahun ini. Kontraksi yang lebih dalam atas perekonomian global masih mengancam sifatnya.
”Karena dampak berkelanjutan dari pandemi Covid-19, ekonomi global menghadapi resesi yang mendalam tahun ini, dengan pemulihan parsial dan tidak merata yang diperkirakan terjadi pada 2021,” kata Kristalina Georgieva, Direktur Pelaksana IMF, dalam sebuah pernyataan setelah pertemuan para menkeu dan bankir G-20 itu.
AFP/POOL/GARY RAMAGE
Foto layar televisi yang menampilkan para pemimpin G-20 yang mengikuti Forum KTT G-20 yang digelar secara virtual, Kamis (26/3/2020). Tampilan ini difoto dari layar televisi yang digunakan oleh Perdana Menteri Australia Scott Morrison yang mengikuti forum tersebut dari Canbera, Australia.
Georgieva sepakat perlunya negara-negara bersatu. Secara tersirat ia juga sepakat dengan ide untuk menambah waktu penangguhan pembayaran utang negara-negara miskin.
”Kita perlu bersatu untuk membantu ekonomi termiskin dan paling rentan, terutama mereka yang berjuang dengan utang tinggi. Inisiatif penangguhan utang oleh G-20 telah dipuji dan saya berharap bahwa sebuah pertimbangan akan diberikan untuk memperpanjangnya,” ujarnya.
Menteri Keuangan Perancis Bruno Le Maire menyuarakan optimisme bahwa inisiatif tersebut akan diperpanjang. Ia mengatakan, negara-negara G-20 berada di jalur yang tepat untuk mengamankan kesepakatan tentang ”masalah mendasar” ini.
Sementara itu, Jerman menjanjikan tambahan 3 miliar euro (3,4 miliar dollar AS) dalam bentuk pinjaman jangka panjang untuk program pengurangan kemiskinan IMF untuk negara-negara berpenghasilan rendah. Hal itu dikatakan Menteri Keuangan Olaf Scholz.
Terlepas dari inisiatif kelompok itu sejauh ini, sebanyak 73 negara termiskin di dunia masih diharuskan membayar hingga 33,7 miliar dollar AS dalam bentuk pembayaran utang sampai akhir tahun ini. Hal itu menurut catatan badan amal Oxfam, Christian Aid, dan Global Justice Now.
”Ekonomi global telah terpukul lebih keras oleh Covid-19 daripada prediksi mengerikan yang kita lihat pada bulan April; menteri keuangan G-20 memiliki mandat untuk mencegah bencana atas ratusan juta orang,” kata Chema Vera, direktur eksekutif sementara Oxfam.
”Mereka harus membuat (inisiatif) mengikat secara hukum untuk membatalkan semua pembayaran utang, termasuk swasta dan multilateral, sampai akhir 2022 dan juga termasuk negara-negara berpenghasilan menengah,” katanya.
REUTERS/YOUSSEF BOUDLAL
Direktur Pelaksana IMF Kristalina Georgieva saat berada di Rabat, Maroko, 20 Februari 2020.
Lembaga Amnesty International juga meminta negara-negara G-20 untuk ”membatalkan utang negara-negara termiskin setidaknya selama dua tahun ke depan”.
”Covid-19 telah mengungkap ketimpangan mencolok yang ada di dunia kita,” kata Julie Verhaar, penjabat sekretaris jenderal Amnesty International.
”Jika kita ingin membangun ketahanan terhadap krisis di masa depan, kita perlu membuat perubahan struktural jangka panjang yang akan membutuhkan keberanian dan kepemimpinan dari negara-negara G-20,” katanya.
Awal pekan lalu, Georgieva mengatakan, sejumlah negara telah menawarkan inisiatif stimulus sekitar 11 triliun dollar AS untuk menanggulangi dampak pandemi.
Inisiatif dana stimulus itu diharapkan menjadi dasar langkah pemulihan ekonomi global yang tertekan kuat. Namun, seiring bertambahnya tekanan-tekanan atas ekonomi global, negara-negara G-20 sendiri harus berjuang mempertahankan ekonomi mereka di tengah guncangan akibat pandemi Covid-19.
Bulan lalu, Organisasi untuk Kerja Sama Ekonomi dan Pembangunan (OECD) mengatakan langkah-langkah untuk mengurangi Covid-19 menyebabkan penurunan 3,4 persen dalam PDB untuk ekonomi G-20 dalam tiga bulan pertama tahun 2020.
Hal itu menandai penurunan terbesar sejak lembaga yang berbasis di Paris itu mulai mengumpulkan data pada tahun 1998. (AFP/REUTERS )
