Parlemen di Tobruk Meminta Mesir Intervensi Militer ke Libya
Permintaan resmi dari parlemen Libya kepada militer Mesir segera melancarkan intervensi ke Libya bersamaan dengan digelarnya latihan militer Mesir secara besar-besaran di dekat perbatasan Libya.
Oleh
Musthafa Abd Rahman dari Kairo, Mesir
·3 menit baca
REUTERS/AYMAN SAHELY/FILE PHOTO
Tentara loyalis Pemerintah Kesepakatan Nasional (GNA) di Tripoli mempersiapkan diri sebelum menuju Sirte, Libya, 6 Juli 2020. Konflik Libya makin tidak menentu setelah parlemen di Tobruk, Libya timur, meminta intervensi militer Mesir ke Libya guna mengimbangi militer Turki, pendukung GNA.
KAIRO, KOMPAS — Parlemen Libya yang berbasis di kota Tobruk, Libya timur, dan pro Jenderal Khalifa Haftar secara resmi meminta militer Mesir melancarkan intervensi di Libya. Parlemen Libya, yang dipimpin Aquila Saleh, dalam keterangan pers yang dirilis, Selasa (14/7/ 2020) dini hari, menegaskan bahwa militer Mesir segera melakukan intervensi untuk menjaga keamanan nasional Libya dan Mesir jika hal itu dianggap perlu untuk menangkal ancaman bahaya yang sudah dekat.
Keterangan pers tersebut juga menegaskan, parlemen Libya menyambut baik pidato Presiden Mesir Abdel Fattah el-Sisi pada 20 Juni lalu yang menyatakan kota Sirte dan Jufra adalah garis merah bagi Kairo. Mereka juga menyerukan perlu ada sinergi upaya Mesir dan Libya untuk menghadapi campur tangan Turki.
Pemerintahan di Libya terbelah menjadi dua kelompok. Satu pihak adalah Pemerintah Kesepakatan Nasional (GNA) pimpinan Perdana Menteri Fayez al-Sarraj, yang bermarkas di Tripoli, Libya barat. Pihak lainnya adalah pemerintahan di Libya timur di bawah kendali Haftar, dengan dukungan parlemen pimpinan Saleh. GNA mendapat dukungan, antara lain, dari Turki. Adapun Libya Timur didukung, antara lain, oleh Mesir, Arab Saudi, Uni Emirat Arab, dan Rusia.
Parlemen Libya juga meminta ada jaminan pembagian adil atas kekayaan rakyat Libya dan pendapatan dari minyak, serta kekayaan itu tidak mengalir kepada milisi bersenjata ilegal.
AFP/ABDULLAH DOMA
Pendukung Khalifa Haftar berunjuk rasa di kota Benghazi, Libya timur, 5 Juli 2020, untuk memprotes intervensi Turki di Libya. Militer Turki turut campur dalam konflik di Libya setelah Ankara menjalin kesepakatan dengan Pemerintah Kesepakatan Nasional (GNA) di Tripoli, Libya barat.
Seperti diketahui, Mesir dan Libya adalah dua negara yang bertetangga langsung dan memiliki perbatasan sepanjang 1.150 kilometer dari utara ke selatan. Mesir selama ini selalu menganggap keamanan nasional Libya adalah juga menjadi keamanan nasional Mesir.
Presiden Sisi dalam pidato saat acara kunjungan ke pangkalan udara militer dekat perbatasan dengan Libya, 20 Juni lalu, meminta militer Mesir mulai siap bergerak menghadapi semua kemungkinan yang akan terjadi, termasuk misi ke luar perbatasan dari Mesir. Ia bardalih, jika Mesir menggelar campur tangan langsung di Libya, hal itu sudah memiliki landasan legitimasi internasional sesuai dengan piagam PBB, dalam konteks membela diri atau atas permintaan satu-satunya otoritas terpilih di Libya, yaitu parlemen di kota Tobruk.
Sisi menegaskan, Mesir tidak pernah ikut campur urusan Libya, tetapi situasi sekarang sudah berbeda menyusul terancamnya keamanan nasional Mesir, Libya, dan dunia Arab.
AFP/ABDULLAH DOMA
Para pendukung Khalifa Haftar berpartisipasi pada ajang kumpulan massa di kota Benghazi, Libya timur, 5 Juli 2020, untuk memprotes keterlibatan Turki dalam konflik di Libya.
Permintaan resmi dari parlemen Libya kepada militer Mesir segera melancarkan intervensi ke Libya bersamaan dengan digelarnya latihan militer Mesir secara besar-besaran di dekat perbatasan Libya. Latihan militer itu bertajuk ”Penentuan tahun 2020”.
Militer Mesir menegaskan, tujuan latihan militer itu untuk membasmi milisi bayaran ilegal. Mesir melibatkan angkatan darat, laut, dan udara dalam latihan militer tersebut. Pasukan amfibi dan pasukan khusus payung juga dilibatkan dalam latihan militer itu. Melalui latihan militer tersebut, Kairo memberi isyarat tentang kesiapannya setiap saat melakukan intervensi militer ke Libya.
Di pihak lain, Pemerintah Kesepakatan Nasional (GNA) pimpinan PM Sarraj dan pendukungnya, Turki, bersikeras meminta pasukan loyalis Haftar mundur dari kota Sirte dan Jufra sebagai prasyarat tercapainya gencatan senjata di Libya. Menlu Turki Mevlut Cavusoglu menegaskan, solusi politik adalah satu-satunya solusi di Libya. Ia meminta pasukan Haftar segera mundur dari Sirte dan Jufra sebagai pintu menuju solusi politik di Libya.
