Negara-negara anggota Uni Eropa sepakat mengurangi ketegangan dengan Turki melalui dialog. Namun, jika tidak ada respons positif dari Turki, akan disiapkan tindakan lebih tegas, seperti sanksi.
Oleh
Luki Aulia
·2 menit baca
REUTERS/YVES HERMAN/FILE PHOTO
Bendera Uni Eropa berkibar di luar markas besar Komisi Eropa di Brussels, Belgia. Foto diambil pada 5 Juni 2020.
BRUSSELS, SELASA — Negara-negara anggota Uni Eropa sepakat bekerja lebih keras untuk meredakan ketegangan dengan Turki melalui proses dialog. Selain itu, mereka juga menyiapkan sederet tindakan tegas, seperti hukuman atau sanksi, apabila tidak ada tanggapan dari Turki. Negara-negara anggota UE marah dengan Turki karena berbagai persoalan.
Isu Turki menjadi agenda utama pertemuan menteri luar negeri dari 27 negara anggota Uni Eropa (UE), Senin (13/7/2020), di Brussels, Belgia. Ini pertemuan pertama mereka sejak pandemi Covid-19.
Negara-negara anggota UE marah dengan Turki karena berbagai masalah, mulai dari urusan catatan hak asasi manusianya sampai urusan pengeboran minyak dan gas di Siprus dan intervensi Turki dalam konflik Libya. UE juga mengecam keputusan pemerintahan Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan yang mengubah Hagia Sophia menjadi masjid, pekan lalu.
Direktur Kerja Sama Luar Negeri dan Kebijakan Keamanan UE Josep Borrell mengatakan, para menlu memintanya mengeksplorasi lebih jauh cara-cara yang harus diambil untuk mengurangi ketegangan dan memahami berbagai persoalan yang membuat hubungan UE dengan Turki semakin tegang. Borrell, yang pekan lalu ke Turki, menekankan perlunya dialog meski beberapa negara anggota UE menghendaki respons yang lebih tegas, seperti sanksi.
CEM OZDEL / TURKISH FOREIGN MINISTRY / AFP
Foto yang disediakan oleh Kementerian Luar Negeri Turki ini memperlihatkan Menteri Luar Negeri Turki (kanan) Mevlut Cavusoglu serta Direktur Kerja Sama Luar Negeri dan Kebijakan Keamanan UE Josep Borrell Fontelles (kiri) berfoto sebelum menggelar pertemuan di Ankara, 6 Juli 2020.
Dari semua anggota UE, Perancis yang paling kesal dengan dukungan Turki, negara sesama anggota NATO, pada Pemerintah Libya. Perancis menduga, Turki melanggar ketentuan embargo senjata PBB terhadap Libya. Sejak 2016, UE berharap pada Turki untuk menahan gelombang migran dari Timur Tengah, Asia, dan Afrika yang berusaha masuk ke Eropa.
Menlu Jerman Heiko Maas menilai, posisi Turki tetap penting dan strategis bagi UE sehingga pintu dialog mau tak mau tetap harus dibuka. ”Kami berharap ada respons positif dari Turki karena banyak negara anggota UE yang berkepentingan, terutama soal pengeboran di Mediterania,” ujarnya.
Kemarahan negara anggota UE muncul lagi, seperti diakui Menlu Luksemburg Jean Asselborn yang mengecam keputusan Turki mengubah Hagia Sophia menjadi masjid. Langkah itu jelas menunjukkan serangan Turki terhadap peradaban. Asselborn memperingatkan Turki merendahkan demokrasi dan seluruh rakyat Turki.
Menlu Austria Alexander Schallenberg, yang kerap bersikap keras pada Turki, menegaskan kasus Hagia Sophia itu menunjukkan Turki jelas-jelas bukan rekan yang bisa dipercaya dan diandalkan UE. (AFP)
