Pemerintahan Duterte Cenderung Otoriter, Rakyat Dukung Kebebasan Media
Tiga dari empat warga Filipina menghendaki agar kongres kembali memperbarui izin operasi konglomerasi media Filipina itu untuk 25 tahun ke depan.
Oleh
Luki Aulia
·3 menit baca
REUTERS / ELOISA LOPEZ
Penulis dan editor ABS-CBN, penyiar terbesar di FIlipina, bekerja di ruang berita di kantor pusat mereka, mengikuti perintah regulator telekomunikasi untuk menghentikan operasinya di kota Quezon, Metro Manila, Filipina, 6 Mei 2020.
MANILA, SENIN — Mayoritas rakyat Filipina mendukung kebebasan pers dengan mendorong pemerintah untuk menerbitkan izin operasional bagi konglomerasi media terbesar Filipina, ABS-CBN. Izin tidak diberikan kongres setelah media ini dinilai tidak mendukung kebijakan dan kampanye Presiden Rodrigo Duterte.
Tiga dari empat warga Filipina menghendaki agar Kongres Filipina kembali memperbarui izin operasi konglomerasi media itu untuk 25 tahun ke depan. Kongres sebelumnya sudah menolak permintaan perpanjangan izin operasional ABS-CBN yang mempekerjakan 11.000 karyawan itu.
Hasil survei Social Weather Stations (SWS) melalui telepon seluler pada 3-6 Juli 2020, yang diumumkan Sabtu (11/7/2020), menunjukkan kuatnya dorongan mayoritas warga Filipina tersebut. Pengumuman itu dilakukan satu hari setelah kongres menolak permintaan ABS-CBN.
”Sekitar 75 persen orang dewasa Filipina ingin kongres memperbarui izin agar ABS-CBN bisa menyiarkan program-programnya lagi,” sebut lembaga jajak pendapat swasta itu.
Hasil survei itu juga menunjukkan, 56 persen responden menilai penolakan kongres tersebut merupakan upaya mematikan kebebasan pers. Langkah pemerintahan Duterte dan parlemen itu memberangus kebebasan pers dan berpendapat, manjadikan pemerintah semakin otoriter.
REUTERS/ELOISA LOPEZ/FILE FOTO
Pendukung ABS-CBN, konglomerasi media utama Filipina, mengadakan rapat umum untuk menentang langkah pemerintahan Presiden Rodrigo Duterte yang menghentikan izin operasional media tersebut. Foto diambil di kota Quezon, Metro Manila, Filipina, 10 Februari 2020.
Penolakan kongres itu juga dianggap sebagai bentuk balas dendam oleh sekutu Presiden Filipina Rodrigo Duterte (75) setelah Duterte marah karena tidak bisa menyiarkan beberapa iklan kampanyenya yang dibayar tahun 2016. ABS-CBN yang ditonton puluhan juta warga Filipina tersebut sudah meminta maaf untuk itu.
Juru bicara Duterte, Harry Roque, mengakui, pemerintah telah kehilangan rekan media dalam penyebaran informasi. Namun, pemerintah tidak bisa berbuat apa-apa karena pemberian izin operasional penyiaran merupakan otoritas kongres.
Wakil Direktur Asia untuk Human Rights Watch, Phil Robertson, menilai, Filipina mengalami masa kegelapan kebebasan media. ”Keputusan kongres itu memperkuat kekuasaan tirani Duterte,” ujarnya.
AFP/MARIA TAN
Orang-orang dari Bagong Alyansang Makabayan (Bayan) mengambil bagian dalam protes menentang penutupan penyiaran ABS-CBN oleh Pemerintah Filipina ketika mengamati jarak sosial di luar Sekolah Tinggi Komunikasi Massa di Universitas Filipina di Manila pada 8 Mei 2020.
Keputusan kongres ini diambil hanya satu pekan setelah Duterte memberlakukan UU Antiterorisme yang kontroversial. Dengan UU itu, aparat keamanan bisa menangkap dan menahan siapa saja yang dianggap ”teroris”. Penangkapan dan penahanan itu tidak memerlukan persetujuan pengadilan.
UU Antiterorisme dikhawatirkan akan dimanfaatkan untuk membungkam siapa saja yang melawan pemerintah, termasuk wartawan, pembuat blog, pengacara, dan kelompok masyarakat sipil yang berusaha memperkarakan Duterte. Pemerintah di bawah Duterte diduga telah membunuh ribuan orang dalam upayanya menumpas perdagangan narkoba.
Sampai sekarang belum jelas langkah yang akan diambil ABS-CBN selanjutnya. Menurut rencana, jaringan media itu akan tetap beroperasi secara daring di jaringan TV kabel dan media sosial karena tiga jalur itu tidak terpengaruh putusan kongres.
”Ini hari yang menyedihkan dan menyakitkan. Rasanya seperti semua pekerjaan kita tidak dihargai,” kata editor desk berita, Regina Reyes.
Sebanyak 21 radio dan 38 stasiun TV di dalam jaringan media ABS-CBN selama ini menjadi sumber informasi dan hiburan di seluruh wilayah Filipina serta diikuti diaspora Filipina. Banyak iklan masuk dari merek-merek ternama ke dalam beragam program, seperti unjuk bakat, drama, dan kabar selebritas.
Presiden ABS-CBN Carlo Katigbak mengatakan, pihaknya menyesalkan dan sangat terluka dengan putusan kongres. Apalagi selama ini informasi yang disampaikan berguna bagi masyarakat. ”Kami akan mencari cara agar tetap bisa beroperasi,” ujarnya.
Ratusan karyawan ABS-CBN, termasuk sejumlah artis dan selebritas, ikut berunjuk rasa di luar gedung kongres, Jumat lalu.
Kompas
Seorang pria berjalan melewati markas jaringan penyiaran ABS-CBN, 6 Mei lalu, di Manila, Filipina. Berbagai kalangan mengkhawatirkan tindakan pemerintah yang menghentikan operasional jaringan media TV dan radio terbesar di Filipina itu.
Lebih dari belasan sesi dengar pendapat dan ratusan jam dalam proses sidang, kroni-kroni Duterte menuding direktur dan pemegang saham ABS-CBN Eugenio Lopez berkewarganegaraan Amerika Serikat yang membuat ia tidak boleh memiliki perusahaan media Filipina.
Media itu juga dituduh menghindari pajak, mencampuri pemilu, dan menyalahgunakan hak-hak karyawan. ABS-CBN membantah semua tuduhan itu.
”Putusan kongres itu menunjukkan perilaku patuh anggota kongres kepada Duterte. Mereka membatasi kebebasan media di Filipina,” kata Wakil Direktur Asia di Human Rights Watch, Phil Robertson. (REUTERS/AFP)
