Aneksasi Tepi Barat Bawa Konsekuensi Lanjutan bagi Israel
Aneksasi wilayah Palestina yang diduduki Israel pada 1967 akan menjadi pelanggaran hukum internasional dan mengganggu fondasi proses perdamaian.
Oleh
Mahdi Muhammad
·3 menit baca
AFP/HAZEM BADER
Pasukan keamanan Israel yang mengenakan masker berjaga-jaga menghadap bagian Jalan 60 di ”area C” (di bawah kontrol keamanan dan administrasi Israel) di dekat kota Hebron, Tepi Barat, yang diduduki pada 14 Juni 2020.
BERLIN, RABU — Pemerintah Mesir, Perancis, Jerman, dan Jordania memperingatkan Israel untuk tidak sekali-kali menganeksasi Tepi Barat dari Palestina. Melalui kementerian luar negeri, tiap-tiap negara itu mengingatkan bahwa aneksasi memberikan konsekuensi serius bagi Israel.
Peringatan bersama empat negara tersebut dikeluarkan pada Selasa (7/7/2020) melalui Kementerian Luar Negeri Jerman. ”Kami sepakat bahwa setiap aneksasi wilayah Palestina yang diduduki pada tahun 1967 akan menjadi pelanggaran hukum internasional dan mengganggu fondasi proses perdamaian,” kata pernyataan bersama tersebut.
Di dalam pernyataan bersama, empat menteri luar negeri itu menyatakan, mereka tidak akan mengakui perubahan apa pun pada perbatasan Palestina berdasarkan kesepakatan tahun 1967, yang tidak disetujui kedua pihak di dalam konflik.
Mereka juga sepakat bahwa jika rencana pencaplokan itu direalisasikan oleh Pemerintah Israel, konsekuensi serius terhadap kondisi stabilitas kawasan akan sangat luas. ”Hal itu akan menjadi hambatan utama bagi setiap upaya mencapai perdamaian yang komprehensif dan adil,” kata mereka.
AFP/AHMAD GHARABLI
Foto ini diambil dari sebuah desa Palestina di dekat kota Ramallah di Tepi Barat yang diduduki Israel, 10 Juni 2020, memperlihatkan sebagian pemandangan permukiman Yahudi, Givat Zeev.
Selain itu, mereka menyatakan bahwa pencaplokan akan berdampak pada hubungan keempat negara dengan Pemerintah Israel, tanpa menjelaskan lebih jauh substansi konsekuensi itu nantinya.
Mereka juga menekankan bahwa untuk saat ini, solusi dua negara yang berdasarkan hukum internasional adalah jawaban untuk menyelesaikan konflik Palestina-Israel.
Presiden Israel Benjamin Netanyahu awalnya berencana memulai proyek pencaplokan ini pada 1 Juli. Israel bahkan juga telah memiliki nama untuk permukiman yang nanti akan dibangun di lahan yang dicaplok.
Namun, koalisi Pemerintah Israel sendiri terpecah soal rencana pencaplokan Tepi Barat. Menurut Gantz, Israel harus mengurus hal lebih penting ketimbang soal pencaplokan Tepi Barat. Selain itu, Amerika Serikat pun belum memberikan lampu hijau bagi Israel untuk melaksanakan rencana itu.
Selama beberapa pekan terakhir, Uni Eropa melancarkan kampanye diplomatik menentang rencana aneksasi itu. Salah satunya dengan kunjungan Menteri Luar Negeri Jerman Heiko Maas ke Jerusalem belum lama ini untuk mengampanyekan kekhawatiran tentang meningkatnya konflik dan gangguan keamanan di kawasan. Namun, di antara negara-negara Eropa sendiri tidak ada kesepakatan yang bulat soal ini.
AFP/JAAFAR ASHTIYEH
Sebuah delegasi yang terdiri dari para diplomat Eropa dan Inggris serta anggota lembaga pembangunan berpose untuk berfoto dengan penduduk Lembah Jordan guna menunjukkan solidaritas terhadap rencana Israel untuk mencaplok wilayah Tepi Barat yang diduduki pada 11 Juni 2020.
Pemerintah Israel sejauh ini belum mengeluarkan pernyataan apa pun terkait pernyataan bersama keempat menlu empat negara tersebut. Namun, dalam sebuah pernyataan terpisah, kantor Perdana Menteri Benjamin Netanyahu menyebutkan bahwa dirinya telah berdiskusi dengan Perdana Menteri Inggris Boris Johnson dan tetap pada komitmennya pada rencana Trump yang dinilainya realistis bagi kawasan dan Israel.
”Israel siap untuk melakukan negosiasi berdasarkan rencana perdamaian Presiden Trump yang kreatif dan realistis serta tidak akan kembali ke formula gagal di masa lalu,” kata Netanyahu.
Kelompok Hezbollah di Lebanon dan Hamas di Palestina, Senin (6/7/2020), mengeluarkan pernyataan bersama yang berisi tentangan atas rencana pencaplokan wilayah Tepi Barat oleh Israel. Mereka menyatakan rencana itu adalah sebuah rencana agresi terhadap rakyat Palestina.
Di dalam suratnya kepada pemimpin Hezbollah Hassan Nasrallah, pemimpin Hamas Ismail Haniyeh menyatakan, rakyat Palestina tengah berhadapan dengan situasi yang genting terkait rencana pencaplokan Israel.
Kelompok Hezbollah dan Hamas telah berulang kali terlibat konflik dengan militer Israel selama beberapa dekade terakhir. Amerika Serikat dan Uni Eropa mencap keduanya sebagai kelompok teroris. (AP/AFP/REUTERS)
