Konstitusi Rusia yang baru akan menegaskan pernikahan adalah penyatuan perempuan dan laki-laki. Moskwa juga akan melarang pejabat tinggi dan pejabat penting punya kewarganegaraan selain Rusia.
Oleh
kris mada
·3 menit baca
MOSKWA, RABU — Warga Rusia memasuki hari referendum utama untuk perubahan konstitusi, Rabu (1/7/2020). Perubahan itu bisa memperpanjang dan memperbesar kekuasaan Vladimir Putin yang sudah 21 tahun memerintah Rusia.
Rangkaian referendum telah dimulai sejak 25 Juni 2020. Pemilih menggunakan hak secara daring dan mendatangi tempat pemilihan secara terbatas. ”Tanggal 1 Juli akan menjadi hari pemungutan utama. Saya mengajak Anda menyatakan pendapat. Setiap suara amat penting dan kuat,” kata Putin dalam pidato pada Selasa (30/6/2020) di Moskwa, sebagaimana dikutip kantor berita Tass.
Ia berterima kasih kepada warga yang telah memberi suara dalam sepekan terakhir. Putin memastikan perubahan hanya akan diberlakukan atas persetujuan warga lewat referendum ini.
Memberi suara lewat referendum, menurut Putin, adalah cara memastikan kedaulatan Rusia. Perubahan konstitusi dinyatakan akan memberikan kestabilan, keselamatan, dan kesejahteraan bagi warga. Pendapat itu disetujui banyak warga Rusia yang mengalami transisi dari keruntuhan Uni Soviet menjadi Rusia sekarang. ”Banyak masalah di negara kami dan perubahan akan membantu menyelesaikan itu. Bagi saya, anak-anak saya, ini sangat penting,” kata seorang pekerja di Moskwa, Vladimir Bodrov.
Wacana perubahan konstitusi diumumkan Putin pada 2020. Perubahan konstitusi akan menghapuskan catatan masa jabatan Putin yang sudah berkuasa sejak 1999 sebagai presiden dan perdana menteri. Dengan penghapusan itu, Putin akan dihitung belum pernah menjabat dan karena itu bisa kembali menduduki kursi presiden untuk dua kali masa jabatan atau 12 tahun mulai 2024. Periode kepresidenan Putin saat ini dimulai pada 2018 dan berakhir pada 2024. Dengan ketentuan baru, Putin bisa kembali menjadi presiden hingga 2036. Selepas itu, Putin berpeluang menjadi perdana menteri seperti dilakukannya di sela masa jabatan presiden selama 21 tahun terakhir.
Perubahan lain yang diusulkan adalah memperkuat kekuasaan presiden atas parlemen. Presiden bisa membubarkan parlemen jika tiga kali berturut-turut menolak calon menteri yang diusulkan presiden. Sebagai imbalan, parlemen diberi kewenangan lebih besar untuk mengawasi Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi.
Larangan dan insentif
Konstitusi Rusia yang baru juga akan menegaskan pernikahan adalah penyatuan perempuan dan laki-laki. Moskwa juga akan melarang pejabat tinggi dan pejabat penting punya kewarganegaraan selain Rusia. Larangan lain adalah mewacanakan pemisahan wilayah negara.
Sementara bagi awam, konstitusi menetapkan upah minimum dilarang di bawah biaya hidup minimum. Dana pensiun negara juga akan disesuaikan dengan inflasi.
Semua usulan itu disetujui parlemen Rusia pada 11 Maret 2020. Selanjutnya, Putin mengesahkan deklarasi penyelenggaraan referendum terkait perubahan konstitusi tersebut. Awalnya, referendum akan digelar pada 22 April 2020. Karena pandemi Covid-19, referendum dan banyak kegiatan pengumpulan massa ditunda.
KPU Rusia akhirnya setuju referendum digelar pada 26 Juni-1 Juli 2020. Waktu sangat panjang dibutuhkan karena ada ketentuan tempat pemungutan suara hanya boleh didatangi paling banyak delapan pemilih untuk setiap jam. Dengan demikian, paling banyak 80 pemilih bisa memberikan suara per hari jika TPS dibuka 10 jam per hari.
Ketua KPU Rusia Ella Pamfilova pernah menyatakan bahwa perubahan konstitusi sebenarnya sudah sah. Referendum adalah tanda itikad baik Putin yang ingin mendengar pendapat warga. (AFP/REUTERS)