Pemberlakuan Undang-Undang Keamanan Nasional tampaknya tidak terbendung lagi. Komite Tetap Kongres Rakyat Nasional China diperkirakan akan segera mengetok palu pemberlakuan UU tersebut di Hong Kong.
Oleh
BENNY D KOESTANTO
·4 menit baca
AP PHOTO/KIN CHEUNG
Mantan pengacara kelompok prodemokrasi Hong Kong, Martin Lee (81, kedua dari kanan), meninggalkan kantor kepolisian di Hong Kong, Sabtu (18/4/2020). Saat itu Kepolisian Hong Kong menangkap 14 pengacara dan aktivis prodemokrasi yang menentang UU Keamanan Nasional.
Pemerintah China terus mematangkan rencana penerapan UU Keamanan Nasional untuk Hong Kong, yang diperkirakan diberlakukan mulai 1 Juli 2020. Gejolak pun masih membayang.
BEIJING, SENIN — Komite Tetap Kongres Rakyat Nasional China memastikan akan menggelar sidang pembahasan final draf Undang-Undang Keamanan Nasional China untuk Hong Kong pada 28-30 Juni. Lembaga legislatif paling berpengaruh di China itu diperkirakan juga mengetok palu pemberlakuan UU baru Hong Kong mulai 1 Juli.
Gejolak diperkirakan masih tetap membayangi penerapan UU Keamanan Nasional. Tentangan atas rencana penerapan UU itu diungkapkan sejumlah kelompok, khususnya kelompok prodemokrasi Hong Kong. Penolakan terbaru disampaikan kelompok pengacara.
Media resmi Beijing, Global Times, Senin (22/6/2020), melaporkan, pada akhir pekan lalu, hanya beberapa jam setelah Beijing mengungkapkan rincian RUU Keamanan Nasional untuk Hong Kong, Komite Tetap Kongres Rakyat Nasional China (NPC) telah menetapkan waktu sesi pertemuan berikutnya. Kepastian disampaikan Li Zhanshu, Ketua Komite Tetap NPC.
AFP/ISAAC LAWRENCE
Polisi berjaga di jalan untuk mencegah pergerakan pengunjuk rasa prodemokrasi di Distrik Mong Kok, Hong Kong, 27 Mei 2020, ketika legislatif kota membahas undang-undang yang melarang penghinaan lagu kebangsaan China.
Dalam draf yang dibahas komite telah dirinci definisi empat kejahatan, yakni aktivitas separatis, subversi negara, aktivitas teroris, dan kolusi dengan kekuatan asing, serta hukuman-hukumannya. UU ini dikhawatirkan mengubah drastis cara hidup warga Hong Kong.
Meskipun UU Keamanan untuk Hong Kong tidak ada dalam agenda resmi ketika Komite Tetap NPC mengumumkannya untuk sesi mendatang, pengamat mengatakan, rancangan tersebut dapat diusulkan Ketua Komite Tetap NPC selama sesi berlangsung.
Tam Yiu-chung, anggota Komite Tetap NPC dari Hong Kong, mengatakan, anggota parlemen terkemuka itu diharapkan dapat memberikan suaranya terkait posisi UU selama sesi komite mendatang sebelum 1 Juli.
Biro khusus
Pemerintah China juga sudah berencana mendirikan biro khusus bernama biro keamanan nasional di Hong Kong. Biro ini bertugas mengawasi UU Keamanan yang disusun untuk menindak semua bentuk kegiatan dan aksi pembangkangan terhadap Beijing terkait Hong Kong.
Kantor berita Associated Press, Minggu (21/6/2020), melaporkan biro khusus tersebut untuk menyelidiki dan menuntut kejahatan yang dianggap mengancam keamanan nasional China. Laporan ini mengutip kantor berita resmi Pemerintah China, Xinhua, Sabtu (20/6/2020).
Media Global Times menyebutkan, biro khusus akan didirikan, baik di Beijing maupun di Hong Kong. Dengan mengusulkan untuk membentuk lembaga itu, UU Keamanan diharapkan mencerminkan kepercayaan maksimal Beijing kepada Hong Kong sekaligus perlindungan hukum kepada warga Hong Kong, khususnya dari sudut pandang Beijing.
Sudut pandang Beijing pun ditentang para pendukung kelompok prodemokrasi Hong Kong. Mereka melihat UU itu akan mengekang kebebasan sipil yang telah dihidupi warga Hong Kong selama ini.
Jika UU itu diterapkan, cara hidup warga Hong Kong pun diperkirakan berubah, mengakhiri apa yang disebut kebebasan politik yang diabadikan di bawah ”satu negara, dua sistem”.
Pandangan kelompok prodemokrasi ditentang Pemimpin Eksekutif Hong Kong Carrie Lam. Ia menilai, mereka hanya ingin mengacaukan situasi.
”Seperti yang sudah saya perkirakan, beberapa anggota parlemen oposisi dan yang lainnya bergegas untuk mengambil taktik yang konsisten dengan menyebarkan desas-desus yang menakutkan dan menjelekkan RUU itu untuk menyerang pemerintah pusat dan Hong Kong,” kata Lam di akun Facebook setelah RUU Keamanan itu dirilis, akhir pekan lalu.
Kekhawatiran baru
Rencana pembentukan biro khusus di Hong Kong menimbulkan kekhawatiran baru di sejumlah kalangan di wilayah tersebut.
Kelompok pengacara senior Hong Kong, misalnya, menyebut rencana Beijing itu sebagai tantangan paling serius bagi independensi kehakiman yang dibanggakan sejak Hong Kong diserahkan kepada China pada 1997.
AP / VINCENT YU
Pemimpin Eksekutif Hong Kong Carrie Lam saat mendengarkan pertanyaan wartawan selama konferensi pers di Hong Kong, Selasa, 2 Juni 2020.
Carrie Lam diperkirakan memimpin komite khusus Hong Kong yang juga diawasi langsung oleh Beijing. Lam dilaporkan juga diberi kewenangan untuk menunjuk hakim yang akan mengadili kasus-kasus pelanggaran UU Keamanan.
Ketua Asosiasi Pengacara Hong Kong Philip Dykes menggambarkan hal itu sebagai langkah yang ”luar biasa”. Menurut Dykes, langkah itu dapat melenyapkan inti dari independensi peradilan yang dilindungi UU Hong Kong karena Lam sendiri pasti memiliki kepentingan di dalamnya.
Pengacara senior lainnya yang berbicara dalam kapasitas pribadi menyatakan keprihatinan mendalam atas rencana Beijing. UU itu mengonfirmasi ketakutan mereka bahwa Beijing ingin mengekang ”pemisahan kekuasaan”. (AFP/REUTERS)
