Trump menandatangani aturan yang menjadi dasar sanksi baru terhadap China karena kasus Uighur. Trump berkeras bahwa ia berwenang memutuskan cara pelaksanaan aturan itu.
Oleh
kris mada
·3 menit baca
AFP/NICOLAS ASFOURI
Dalam foto yang diambil pada 9 November 2017 ini, tampak Presiden Amerika Serikat Donald Trump menyambut Presiden China Xi Jinping saat mereka bertemu di Balai Agung Rakyat, Beijing.
WASHINGTON, SENIN — Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengakui penundaan sanksi kepada pejabat China. Trump menjadikan perundingan perjanjian dagang sebagai alasan menunda sanksi yang disiapkan terkait dugaan kekerasan terhadap etnis Uighur.
”Kita di tengah (membahas) perjanjian dagang besar. Saya membuat kesepakatan besar, potensi pembelian 250 miliar dollar AS,” ujarnya dalam wawancara yang disiarkan pada Minggu (21/6/2020) malam waktu Washington atau Senin pagi WIB.
Pekan lalu, Trump menandatangani aturan yang menjadi dasar sanksi baru terhadap China karena kasus Uighur. Dalam aturan yang disahkan DPR AS pada akhir Mei 2020 itu, sejumlah pejabat China bisa dijatuhi sanksi karena diduga terlibat dalam kekerasan dan penahanan orang Uighur.
Trump berkeras bahwa ia berwenang memutuskan cara pelaksanaan aturan itu. Sejumlah pejabat AS juga mengungkap penundaan sanksi dipicu perundingan kesepakatan dagang.
Pernyataan Trump dan para pejabat AS tersebut terungkap setelah isi buku kontroversial John Bolton mulai beredar. Dalam buku mantan Penasihat Keamanan Nasional AS itu, Bolton menuliskan tentang Trump yang meminta bantuan China agar bisa terpilih lagi menjadi Presiden AS.
Di bawah Trump, AS menjatuhkan serangkaian sanksi terhadap China. Selain karena Uighur, sanksi ke Beijing juga dijatuhkan karena dugaan pencurian teknologi hingga kecurangan pasar modal. Terkait kerja sama pasar modal, Kepala Komisi Pengaturan Pasar Modal China (CSRC) Yi Huiman mengatakan bahwa CSRC telah mengusulkan kerja sama dengan sejawatnya di AS.
”Kami harus menjalin rasa saling percaya yang tinggi di antara sesama regulator melalui komunikasi dan koordinasi yang kuat, lalu berdasarkan itu, bersama-sama membangun mekanisme penegakan hukum untuk kecurangan pasar modal lintas negara,” ujarnya.
REUTERS/KEVIN LAMARQUE
Wakil Perdana Menteri China Liu He dan Presiden Amerika Serikat Donald Trump berjabat tangan setelah menandatangani ”fase satu” perjanjian perdagangan AS-China dalam sebuah upacara di Ruang Timur Gedung Putih, Washington, AS, Rabu (15/1/2020).
CSRC telah menghubungi pengawasan emiten AS, Badan Pengawas Audit Perusahaan Umum (PCAOB), untuk membahas masalah itu. Beberapa kali CSRC menyampaikan usulan. Walakin, sampai sekarang belum ada jawaban dari PCAOB. ”Saya kira dalam situasi politik sekarang, PCAOB dalam tekanan. Kami siap berbicara dengan PCAOB kapan saja,” ujarnya.
Perundingan Eropa
Upaya meredakan ketegangan dengan China juga dilakukan sekutu AS, Uni Eropa. Upaya itu, antara lain, dilakukan lewat perundingan virtual Presiden China Xi Jinping dan Perdana Menteri China Li Keqiang dengan Presiden Komisi Eropa Ursula von der Leyen dan Presiden Dewan Eropa Charles Michel.
Xi dijadwalkan akan memberikan pernyataan pada pertemuan Senin (22/6/2020) ini. Sementara seluruh proses pembicaraan virtual dilaksanakan oleh Li, Michel, dan Von der Leyen.
”Kami siap bekerja sama dengan China. Walakin, kami juga berharap China menjalankan tanggung jawab sebagai kekuatan ekonomi besar dunia. Pandemi ini memicu sejumlah kekhawatiran Uni Eropa,” kata salah seorang pejabat yang terlibat dalam pertemuan itu.
Pandemi Covid-19 memang menegangkan hubungan China-UE. Di sisi lain, UE tidak mau terjebak dalam ketegangan Beijing-Washington. Kepala Kebijakan Luar Negeri UE Joseph Borrell mengatakan, UE harus mengurus kepentingan sendiri dan tidak mengikuti jalur AS. ”Jelas China punya ambisi global. Akan tetapi, saya tidak yakin China akan mengancam perdamaian dunia,” ujarnya, beberapa waktu lalu.
KENZO TRIBOUILLARD / POOL / AFP
Foto yang diambil pada Selasa (9/6/2020) ini memperlihatkan Kepala Kebijakan Luar Negeri Uni Eropa Josep Borrell berbicara dalam konferensi pers yang digelar secara virtual tentang Dialog Strategis Uni Eropa-China ke-10, di Kantor Komisi Eropa di Brussels, Belgia.
Pernyataan itu dinilai sebagai upaya UE menjaga jarak dari AS. UE dinilai berusaha rasional dalam membina hubungan dengan China. Brussels berusaha lebih pragmatis dalam menghadapi Beijing yang merupakan mitra dagang pentingnya.
Sikap UE berbeda dengan sekutu AS lain, Australia. Seperti Brussels, Canberra juga ikut menekan Beijing soal pandemi. Beijing membalasnya lewat ancaman boikot ekonomi. Ancaman Beijing bisa membuat Canberra kehilangan pemasukan hingga 160 miliar dollar AS per tahun. Pendapatan itu diperoleh dari ekspor serta belanja pelancong dan pelajar China di Australia. (AFP/REUTERS)
