China Bentuk Biro Khusus demi Penegakan UU Keamanan di Hong Kong
UU keamanan itu dikhawatirkan akan mengakhiri kebebasan terbatas di salah satu pusat keuangan dunia tersebut dan mengantar pada era baru penindasan gaya komunis China.
Oleh
BENNY D KOESTANTO
·5 menit baca
ISAAC LAWRENCE / AFP
Orang-orang memasuki sebuah tempat di Hong Kong, 20 Juni 2020, di mana sejumlah serikat aktivis pro-demokrasi mengadakan pemungutan suara untuk meminta para anggotanya berpartisipasi dalam aksi mogok di seluruh kota dan jika mereka mendukung rencana China yang menerapkan secara paksa UU Keamanan Nasional baru di Hong Kong.
BEIJING, MINGGU — Pemerintah China berencana mendirikan biro khusus bernama biro keamanan nasional di Hong Kong. Biro ini bertugas mengawasi Undang-Undang Keamanan Nasional yang disusun untuk menindak semua bentuk kegiatan dan aksi pembangkangan terhadap Beijing terkait Hong Kong.
Kantor berita Associated Press, Minggu (21/6/2020), melaporkan, biro khusus tersebut untuk menyelidiki dan menuntut kejahatan yang dianggap mengancam keamanan nasional China. Laporan AP ini mengutip kantor berita resmi Pemerintah China, Xinhua, Sabtu (20/6/2020).
Menurut Xinhua, setelah diterapkan kelak, UU Keamanan Nasional bakal mengesampingkan semua UU yang telah berlaku selama ini di Hong Kong, yang mungkin bertentangan dengan UU Keamanan Nasional.
Laporan Xinhua merujuk pada hasil pertemuan Komite Tetap Kongres Rakyat Nasional China, penyusun UU dan pembuat kebijakan di parlemen China. Mereka meninjau sekaligus memastikan draf Undang-Undang Keamanan Nasional untuk Hong Kong, yang kini sedang dibahas di parlemen China, sesuai dengan arahan dan keinginan pemerintah pusat di Beijing.
Beberapa hari lalu, komite sudah menyampaikan, dalam draf itu akan dirinci definisi empat kejahatan, yakni aktivitas separatis, subversi negara, aktivitas teroris, dan kolusi dengan kekuatan asing, serta hukuman-hukumannya. UU ini dikhawatirkan akan mengubah drastis cara hidup warga Hong Kong.
AFP/ANTHONY WALLACE
Para pengunjuk rasa berbaris di jalan selama demonstrasi pro-demokrasi menentang usulan undang-undang keamanan baru di Hong Kong pada 24 Mei 2020.
Era baru penindasan
Pembentukan atau penyusunan UU Keamanan Nasional yang relatif cepat dari sisi waktu, sekaligus melampaui legislatif Hong Kong, itu menimbulkan kekhawatiran internasional. UU keamanan itu dikhawatirkan akan mengakhiri kebebasan terbatas di salah satu pusat keuangan dunia tersebut dan mengantar era baru penindasan gaya komunis China.
Xinhua tidak memberikan perincian susunan UU itu, tetapi para penentang kendali Beijing telah berulang kali menyuarakan kekhawatiran bahwa UU itu akan memungkinkan organ-organ keamanan China secara terbuka membangun kehadirannya di Hong Kong.
Menurut Xinhua, sebuah biro atau badan keamanan khusus akan dibentuk oleh Pemerintah China. Biro itu bakal ”mengawasi, membimbing, mengoordinasikan, dan sekaligus mendukung” pemeliharaan keamanan nasional di Hong Kong.
Pemimpin Eksekutif Hong Kong Carrie Lam diberikan kewenangan yang luas. Ia kemungkinan akan memimpin komite keamanan nasional yang berada di bawah pengawasan langsung dari pemerintah pusat di Beijing.
Selain biro, badan-badan di semua departemen di lingkungan pemerintah wilayah Hong Kong, mulai dari keuangan hingga imigrasi, akan bertanggung jawab langsung kepada pemerintah pusat. Lam akan diberi kewenangan penuh untuk menunjuk hakim-hakim yang akan mengadili kasus-kasus pelanggaran terhadap UU Keamanan Nasional.
UU Keamanan Nasional pada akhirnya akan digunakan untuk menindak orang yang terindikasi melakukan ”pemisahan diri, tindakan subversif atas kekuasaan negara, terorisme, dan tindakan yang berkolusi dengan pasukan asing dan pihak eksternal yan dinilai untuk dan telah membahayakan keamanan nasional.”
Berbenturan
Dilaporkan, UU yang telah ada di Hong Kong dan berbenturan dengan ketentuan perundang-undangan yang bakal diundangkan itu kelak, maka kekuatan penafsirannya akan terletak pada Komite Tetap legislatif nasional China.
Lam, Sabtu, mengatakan, Pemerintah Hong Kong setuju dengan proposal untuk membentuk ”departemen khusus di kepolisian dan departemen kehakiman” untuk menjaga keamanan nasional di wilayah itu.
Dalam pernyataan tertulisnya Lam mengatakan, pemerintah wilayah Hong Kong ”menyatakan terima kasih” atas penanganan situasi Beijing. Pernyataan itu menjadi pertanyaan terbaru Lam. Sebelumnya ia mengutuk gerakan perlawanan dan penentang UU Keamanan Nasional.
(HONG KONG GOVERNMENT INFORMATION SERVICES VIA AP)
Presiden China Xi Jinping bertemu dengan Pemimpin Eksekutif Carrie Lam di Beijing, China, pertengahan Desember 2019. Xi memberikan dukungan kepada Lam dan memahami situasi sulit yang dihadapi Lam selama satu tahun terakhir.
Namun, rencana pembentukan biro sekaligus penerbitan UU Keamanan Nasional itu masih mendapat tentangan sejumlah kalangan di Hong Kong. Alvin Yeung, seorang anggota parlemen pro-demokrasi Hong Kong, mengatakan, rincian tentang apa yang akan menjadi kejahatan yang diperkirakan masuk dalam materi UU itu masih ”sangat kabur, yang tentu saja, sangat mengkhawatirkan.”
”Lebih penting lagi, hampir sepertinya ini menjadi penegas masuknya tangan Beijing di pusat kendali pemerintahan dan peradilan Hong Kong.”
Leung juga menyatakan khawatir atas penyebutan ”agen atau dewan" keamanan itu. Keagenan itu akan dipimpin oleh kepala eksekutif wilayah yang tugasnya termasuk memilih hakim untuk menangani kasus-kasus keamanan. Netralitas para penegak hukum itu dipertanyakan di masa depan.
”Apa yang membuat saya lebih khawatir adalah jika ada hakim, di masa depan nanti, ketika mereka mengadili kasus-kasus dan dalam (aturan) yang menguntungkan terdakwa, apakah hakim-hakim itu akan dipindahkan?”
Parlemen China mendukung UU Keamanan Nasional yang direncanakan bulan lalu. Parlemen pun mengirimkan rancangan itu kepada Komite Tetap. Tengah pekan lalu, para menteri luar negeri dari negara-negara Kelompok Tujuh (G-7) mendesak China untuk mempertimbangkan kembali UU itu.
Para menlu itu mengatakan, mereka memiliki ”keprihatinan besar” UU itu mengancam hak dan kebebasan Hong Kong.
Sebagai tanggapan, pejabat senior kebijakan luar negeri China, Yang Jiechi, mengatakan pada pertemuan tingkat tinggi dengan Menlu AS Mike Pompeo, di Hawaii bahwa tekad Beijing untuk memperkenalkan UU itu ”tak tergoyahkan”.
Di bawah perjanjian ”satu negara, dua sistem” sebelum Inggris menyerahkan wilayah itu kembali ke China, Beijing setuju untuk membiarkan Hong Kong mempertahankan kebebasan dan otonomi tertentu hingga 2047. Hal itu termasuk kemerdekaan legislatif dan yudisial serta kebebasan berbicara atau berpendapat.
AP PHOTO/VINCENT YU
Pengacara pro-demokrasi , Martin Lee, dalam wawancara di Hong Kong, Jumat, 19 Juni 2020, mengatakan, Beijing berusaha merebut kendali atas Hong Kong dengan UU Keamanan Nasional. Langkah itu dipastikan memaksa warga untuk menggelar aksi damai tanpa kekerasan.
Hong Kong telah dikejutkan oleh satu tahun demonstrasi besar yang kerap diselingi ataupujn diakhiri dengan tindakan kekerasan, baik dari aparat keamanan sebagai respons maupun dari peserta aksi.
Protes massa itu dimulai dengan RUU ekstradisi kriminal yang akhirnya dibatalkan, tetapi berubah menjadi seruan populer untuk demokrasi dan akuntabilitas polisi.
Beijing mengatakan, UU Keamanan Nasional diperlukan untuk mengakhiri kerusuhan politik dan memulihkan stabilitas. Xinhua menyebutkan Komite Tetap di Beijing akan segera menyelesaikan UU itu. (REUTERS/AP/CAL)
