PBB Selidiki Pelanggaran HAM oleh Aparat Amerika Serikat
Hasil penyelidikan diharapkan bisa dipakai untuk menuntut pihak-pihak yang bertanggung jawab atas kematian orang kulit hitam di AS. Penyelidik juga harus memeriksa cara penanganan unjuk rasa damai oleh Pemerintah AS.
Oleh
kris mada
·3 menit baca
MARTIAL TREZZINI/KEYSTONE VIA AP
Komisaris Tinggi Hak Asasi Manusia Michelle Bachelet menghadiri pertemuan Dewan Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa di Geneva, Swiss, 17 Juni 2020, terkait rasisme sistematis dan kebrutalan polisi AS terhadap warga Afrika Amerika.
GENEVA, KAMIS — Dewan Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa akhirnya membahas rasisme dan kekerasan polisi di Amerika Serikat. Pembahasan atas permintaan negara-negara Afrika itu disokong oleh keluarga George Floyd, warga kulit hitam AS yang tewas akibat kekerasan polisi.
Pembahasan dimulai pada Rabu (17/6/2020) sore waktu Geneva, Swiss, atau Kamis pagi WIB. Dalam agenda sidang Dewan HAM PBB itu disebutkan bahwa majelis akan membahas rasisme sistematis, kebrutalan, dan kekerasan oleh polisi dalam unjuk rasa damai di AS.
Dewan HAM PBB menyetujui pembahasan itu setelah 54 negara Afrika memintanya. Dalam permintaan itu, secara khusus negara-negara Afrika menyoroti kematian Floyd yang telah memicu rangkaian unjuk rasa di AS dan sejumlah negara sejak 26 Mei 2020 sampai sekarang. Bahkan, Afrika meminta penyelidikan independen atas kematian orang-orang kulit hitam di AS.
Hasil penyelidikan diharapkan bisa dipakai menuntut pihak-pihak yang bertanggung jawab atas kematian orang kulit hitam di AS. Penyelidik juga harus memeriksa cara penanganan unjuk rasa damai oleh Pemerintah AS.
Secara khusus, disoroti penggunaan kekerasan berlebihan terhadap pengunjuk rasa, orang yang melihat unjuk rasa, dan jurnalis. ”Rasialisme sistematis dan kekerasan polisi di AS sudah mencapai puncaknya. Saat proses nasional terus gagal, dibutuhkan proses internasional,” kata Kepala Kantor Human Rights Watch di Geneva John Fisher.
Saudara George Floyd, Philonise Floyd, memberikan pernyataan lewat video kepada Dewan HAM PBB. ”Cara saudara saya disiksa dan dibunuh (seperti terekam) di kamera adalah cara warga kulit hitam diperlakukan polisi di AS. Anda melihat saudara saya meninggal. Bisa saja itu saya. Saya penjaga saudara saya. Anda PBB adalah penjaga saudara dan saudari Anda di AS. Anda punya daya membantu kami mendapat keadilan untuk saudara saya,” tuturnya.
MARTIAL TREZZINI / POOL / AFP
Komisioner Tinggi HAM PBB, Michelle Bachelet (kanan), sedang menyimak penjelasan Philonise Floyd, saudara George Floyd—korban kekerasan polisi AS—lewat video dalam sidang Dewan HAM PBB, 17 Juni 2020, di Geneva, Swiss.
”Dewan HAM harus menjadi pembela tertinggi bagi yang lemah dan khususnya kepada keturunan dan korban perdagangan budak trans-Atlantik,” kata Wakil Tetap Afrika Selatan untuk kKantor PBB di Geneva, Nozipho Joyce Mxakato-Diseko.
Sorotan kepada AS dimanfaatkan China, Kuba, Rusia, dan Venezuela untuk mengkritik balik AS. Setiap tahun, Washington memang rutin mengeluarkan laporan yang menyebut kondisi HAM di negara lain amat buruk. ”Rusia tahu ke mana rasisme mengarah kala dinaikkan menjadi doktrin politik. Kami mengingat Perang Dunia II dan mencoba menulis ulang sejarah itu,” kata Wakil Tetap Rusia Gennady Gatilov.
Sementara itu, Wakil Tetap China Chen Xu mendesak AS berhenti menerapkan standar ganda soal HAM dan menjadikan HAM sebagai alat politik. China juga mendesak AS menjamin hak hukum etnis minoritas.
Reaksi AS
Wakil Tetap AS Andrew Bremberg mengatakan, negaranya tidak di luar pengawasan dan sedang mereformasi kepolisian selepas kematian Floyd.
”Sebagai pemimpin dalam pembelaan HAM dunia, kami mengajak semua negara menunjukkan transparansi dan pertanggungjawaban seperti yang dilakukan AS dan mitra,” ujarnya.
KEREM YUCEL/AFP
Taman terlihat mengelilingi tugu kenangan terhadap almarhum George Floyd yang dibangun oleh sebuah lembaga nirlaba di Minneapolis, Minnesota, 17 Juni 2020.
Diplomat AS di Geneva marah dengan permintaan Afrika. ”Transparansi kami, komitmen pada kebebasan pers, dan keteguhan pada keadilan memungkinkan dunia melihat masalah kami dan terlibat dalam upaya mencari solusi. Negara lain yang menyembunyikan kebenaran, membungkam kritik, tidak punya pertanggungjawaban demokratis, dan bahkan menolak mengakui kebebasan dasar,” ujar seorang diplomat AS yang menolak diungkap namanya.
Diplomat AS lainnya menyebut, Washington akan bersikap keras pada upaya penyelidikan. Jika disetujui, AS akan bersikap keras sebelum memutuskan akan bekerja sama.
Pekan lalu, Washington mengumumkan sanksi kepada siapa pun yang terlibat dalam penyelidikan kejahatan perang yang diduga dilakukan tentara AS di Afghanistan. Penyelidik dan keluarganya dilarang ke AS dan aset mereka di AS akan disita. (AFP/REUTERS)
