Negara-negara Penyokong Israel Tolak Pencaplokan Tepi Barat
Uni Eropa meyakini rencana perluasan pendudukan di Tepi Barat tidak sesuai dengan hukum internasional. Diplomat UE kompak menyampaikan bahwa Israel akan menanggung dampak jika meneruskan rencana perluasan pendudukan.
Para pengunjuk rasa berkumpul di Lapangan Rabin, Tel Aviv, Israel, 6 Juni 2020, untuk memprotes rencana Israel mencaplok wilayah di tanah pendudukan Tepi Barat.
JERUSALEM, KAMIS — Penolakan atas rencana Israel memperluas pendudukan di Tepi Barat dan Lembah Jordan terus berdatangan. Uni Eropa secara terbuka menolak rencana itu.
Menteri Luar Negeri Jerman Heiko Maas mengatakan, Berlin dan mitranya di Uni Eropa (UE) meyakini rencana perluasan pendudukan tidak sesuai dengan hukum internasional. Berlin mengklaim UE juga menolak rencana tersebut.
”Saya tegaskan bahwa Pemerintah Jerman dan mitranya di UE sangat khawatir bahwa pendudukan membuat solusi dua negara tidak bisa dipertahankan dan kita menuju arah yang salah,” ujar Maas dalam konferensi pers bersama Menteri Luar Negeri Israel Gabi Ashkenazi, Rabu (10/6/2020), di Jerusalem.
Baca juga: Langkah Israel Makin Tak Terkendali
Solusi dua negara yang dimaksud Maas adalah jalan keluar yang didukung oleh banyak kalangan masyarakat internasional dalam menyelesaikan konflik Palestina-Israel dengan mendorong berdirinya negara Palestina secara berdampingan dan damai dengan negara Israel. Palestina mengupayakan pembentukan negara dengan wilayah, antara lain, seluruh area di Tepi Barat.
Menteri Luar Negeri Jerman Heiko Maas (kiri) dan Menlu Israel Gabi Ashkenazi menjelang konferensi pers bersama di Kementerian Luar Negeri Israel di Jerusalem, Rabu (10/6/2020).
Rencana Israel memperluas wilayah yang akan dicaplok di tanah pendudukan Tepi Barat dan Lembah Jordania bolak-balik disampaikan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu. Di tengah dakwaan korupsi yang membelitnya, Netanyahu mengumumkan akan memulai rencana itu pada 1 Juli mendatang.
Menjelang pelaksanaan rencana tersebut, ia mendapat pukulan dari dalam negeri. Mahkamah Agung Israel menetapkan pembangunan ribuan rumah di permukiman Yahudi di Tepi Barat sebagai tindakan ilegal.
Baca juga: Mahkamah Agung Israel Putuskan Permukiman di Tepi Barat Ilegal
Kecaman keras OKI
Setelah dari dalam negeri, tekanan juga datang dari internasional, seperti disampaikan Maas. Organisasi Konferensi Islam (OKI) juga menggelar rapat darurat untuk menyikapi rencana perluasan wilayah pendudukan oleh Israel. Organisasi beranggota 57 negara itu menggelar pertemuan secara virtual, Rabu kemarin, dan mengecam keras rencana Israel tersebut.
Menlu Arab Saudi Pangeran Faisal bin Farhan, yang memimpin sidang, menyebut rencana Israel itu sebagai ”eskalasi berbahaya yang mengancam peluang dimulainya kembali proses perdamaian”. Ia mengimbau seluruh pemimpin negara-negara Muslim untuk bersatu menolak agresi Israel.
Baca juga: Indonesia Dorong OKI Solid Tolak Aneksasi Israel
Saat berada di Tel Aviv, Maas mengingatkan, tekanan internasional terus meningkat agar Israel membatalkan rencana perluasan. ”Kami sangat khawatir atas pembalasan dari keputusan pendudukan,” ujarnya seraya menekankan Jerman adalah teman spesial Israel.
Anggota kelompok bersenjata organisasi Fatah (Palestina) berpawai di kamp Al-Ain, sebelah barat Nablus, Tepi Barat, 7 Juni 2020.
Pada hari yang sama, Maas melanjutkan perjalanan ke Jordania, yang berbatasan dengan Israel dan Tepi Barat, untuk menemui koleganya, Menlu Ayman Safadi. Ia mengatakan, dirinya dan Safadi menyepakati bahwa ”Kami sekarang harus mencegah aneksasi dan memastikan untuk memulihkan kembali negosiasi.”
Maas juga berbicara melalui sambungan telepon dengan para pemimpin Palestina. Israel menghalangi Maas untuk berkunjung ke Tepi Barat dengan dalih pembatasan terkait pencegahan wabah Covid-19. Padahal, selama pandemi ini, Israel memperbolehkan para pekerja Palestina masuk-keluar Israel.
Israel menghalangi Maas untuk berkunjung ke Tepi Barat dengan dalih pembatasan terkait pencegahan wabah Covid-19.
Sambil menolak aneksasi unilateral oleh Israel, Maas juga mendorong Palestina untuk menghindari tindakan-tindakan balasan secara unilateral. ”Kedua hal itu membahayakan stabilitas di kawasan dan mendatangkan potensi yang benar-benar besar bagi terciptanya eskalasi,” ujar Maas di Amman, Jordania.
Jerman, salah satu pemain utama kekuatan Eropa, akan menduduki posisi sebagai Presiden Dewan Uni Eropa dan Presiden Dewan Keamanan PBB pada 1 Juli mendatang, hari yang sama Israel berencana menjalankan perluasan aneksasinya di Tepi Barat.
Area permukiman Yahudi di Givat Zeev terlihat di samping jalan yang mengular dari desa-desa di dekat kota Ramallah di wilayah pendudukan Tepi Barat, Rabu (10/6/2020).
Beban moral
Jerman dianggap mempunyai beban moral kepada Israel gara-gara tindakan Adolf Hitler kepada orang Yahudi di Eropa. Selain diberikan Jerman, dukungan kuat untuk Israel di UE juga diberikan Ceko dan Hongaria. Dalam berbagai kesempatan, Budapest dan Praha kerap menolak pembahasan sanksi terhadap Israel untuk dibahas dalam rapat UE.
”Kami tahu warisan hubungan Jerman-Yahudi. Kami paham ini masalah sensitif. Akan tetapi, seharusnya jangan mengorbankan hak Palestina,” ujar PM Palestina Mohammad Shtayyeh.
Ia yakin, Eropa akan mempertimbangkan pengakuan terhadap Palestina sebagai negara jika Israel sampai mewujudkan rencana perluasan wilayah yang dicaplok di Tepi Barat. ”Saya kira Pemerintah Inggris dan semua pemerintah Eropa sedang mempertimbangkan ini (pengakuan kedaulatan Palestina) sangat serius. Nadanya sekarang sangat berbeda,” ujar Shtayyeh.
Baca juga: Indonesia Dorong OKI Solid Tolak Aneksasi Israel
Shtayyeh secara khusus menyinggung Inggris sebagai negara yang pernah menduduki wilayah yang kini menjadi Palestina dan Israel. Dukungan Inggris menjadi salah satu kunci pendirian Israel. Banyak negara Eropa mengakui Israel sebagai negara. Walakin, sampai sekarang hampir tidak ada negara Eropa mengakui Palestina sebagai negara.
Perdana Menteri Palestina Muhammad Shtayyeh (kiri) menyambut seorang wartawan dengan adu sikut, salah satu cara penyambutan di tengah pandemi Covid-19, setelah konferensi pers di kantor Asosiasi Pers Asing (Foreign Press Association) di Ramallah, Tepi Barat, Selasa (9/6/2020).
Wacana soal sanksi
Meski menyatakan menolak rencana perluasan, Maas tidak membahas secara jelas apakah UE akan menjatuhkan sanksi bila Israel melanjutkan rencananya. Ia hanya mengatakan bahwa Brussels akan fokus membawa Palestina-Israel kembali berunding.
Mei lalu, Kepala Kebijakan Luar Negeri UE Joseph Borrell mengajak para menlu UE menolak rencana perluasan pendudukan Tepi Barat. ”Tindakan unilateral harus dihindari dan hukum internasional harus ditegakkan,” ujarnya kala itu.
Baca juga: Eropa Desak Sanksi bagi Israel
UE masih terpecah dalam menyikapi rencana itu. Sebagian negara ingin ada sanksi bagi Israel, tetapi sebagian lagi tidak mendukung adanya sanksi. ”Hal yang disepakati semua pihak adalah harus meningkatkan upaya mengontak semua pihak terkait di Timur Tengah,” ujarnya.
Para diplomat perwakilan-perwakilan UE untuk Israel juga menyampaikan pesan senada kepada Israel. Mereka kompak menyampaikan bahwa Israel akan menanggung dampak jika meneruskan rencana perluasan pendudukan. Kanada, yang juga dekat dengan Israel, mengingatkan hal senada. (AFP/REUTERS/SAM)
